Andi Gau Kadir
Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Sekapur Sirih Masalah Politik di Sulawesi Selatan Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak relatif besar. Perubahan di bidang politik antara lain berupa  meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi sesuai aturan perundang-undangan. Di Sulawesi Selatan pada Pemilu legislatif tahun 2004, ada 24 partai politik yang bersaing memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi sayangnya tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarannya. Demikian pula halnya, implementasi otonomi daerah, disatu sisi menawarkan berbagai peluang bagi daerah untuk berkembang lebih optimal, tetapi disisi lain menghadapi tantangan yang cukup besar pula. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kemampuan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk kapasitas kepemimpinan formal maupun non formal.