Hasrat Arief Saleh
Hasanuddin University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Muhammad Amirul Haq Muis; Hasrat Arief Saleh; And Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the implementation of good governance and the factors that affect implementation of good governance in the public service in the District Panakkukang Makassar. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods, otherwise known as mixed methods. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers in the analysis Implementation of Good Governance in the Public Service in the District Panakkukang Makassar City goes well. It can be seen from the process of implementation in accordance with the principles of good governance which should be applied such as their participation in the activities program districts. Given any form of transparency is quite good and effective as provide information about the possible extent of public services through the paper leaflets and through media such as internet. Accountability given to the public is also quite good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds in various activities pelakanaan districts, the supreme law of the expected does not work effectively.Keywords: good governance, implementation, public serviceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi good governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.Kata kunci: good governance, implementasi, pelayanan publik
Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Fadillah Ulandari; Muhammad Amirul Haq; Hasrat Arief Saleh
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy go- vernment can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmar in bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthe- ning terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.Keywords: family, role, power, capital, patrimonialAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, mo- dal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial
Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar Isgunandar Isgunandar; Hasrat Arief Saleh; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only limited camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget provided by the government of Makassar is still minimal.Keywords: Public Policy, Delegation,CompetenceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. Kata kunci: kebijakan, pendelegasian, kewenangan 
Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 Rusman Rusman; Hasrat Arief Saleh; Suhardiman Syamsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to obtain an overview of the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2012 and to know the factors that affect the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011. Type a descriptive qualitative research is to provide a factual with data collection using in-depth interview and observation techniques as well as the study of librarianship. The data obtained are then analyzed qualitatively to then be described based on indicators of research. The results showed that the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011 includes (a) the planning targets, (b) implementation of the ballot box, (c) oversight of penetausahaan and (d) evaluation and reporting and not to the maximum. It can be seen, among others, of the low realization reached DPPKAD from the target PAD in any fiscal year i.e. 2008-2011 fiscal year. As for the supporting factors consisted of: (a) wages pick up; and (b) the grant of facilities operations, while restricting factors, among others: (a) the value of the acquisition Tax Taxable Objects too high; (b) the human resources of apparatus is still weak; (c) low income communities; (d) the Morowali Regency area are very spacious and consist of Islands; (e) the target PAD is too high so it is difficult to achieve. Keywords: role, management, DPPKAD, Morowali, PAD Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran DPPKAD dalam Penge- lolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPPKAD dalam pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 meliputi (a) perencanaan target, (b) pelaksanaan pemungutan, (c) pengawasan atas penetausahaan dan (d) evaluasi dan pelaporan dan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat antara lain dari rendahnya realisasi yang dicapai DPPKAD dari target PAD dalam setiap tahun anggaran yakni tahun anggaran 2008-2011. Adapun faktor-faktor pendukung terdiri dari: (a) upah pungut; dan (b) pemberian fasilitas operasional, sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain: (a) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak terlalu tinggi; (b) SDM aparatur yang masih lemah; (c) rendahnya pendapatan masyarakat; (d) wilayah Kabupaten Morowali yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau; (e) target PAD yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.Kata Kunci: peran, pengelolaan, DPPKAD, Morowali, PAD