Garuda - Garba Rujukan Digital

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Irwan Irwan; Adam Latif; Ahmad Mustanir
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5153

Abstrak: Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya ketidaksesuaian pembangunan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi di program-program pembangunan selanjutnya. Penelitian ini mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan penelitian ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan pembangunan tersebut. Instrumen utama menggunakan kuisioner. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan tabulasi frekuensi dan alat ukur menggunakan skala likert. Instrumen utama pengumpulan data adalah kuisioner. Hasil penelitian memperlihatkan indikator yang paling berpengaruh dalam partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 67,4% dan hasil terendah adalah indikator partisipasi dalam pemanfaatan hasil sebesar 58,8%. Adapun indikator yang paling berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebesar 64,8% dan hasil terendah adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sebesar 58,8%. Dengan demikian pendekatan partisipatif yang paling dominan dalam perencanaan pembangunan adalah saat masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.Abstract: The background of the research is based on the existence of a development discrepancy with the urgent needs of the community which results in the community not participating in further development programs. This study will describe community participation in development planning in Bulo Wattang Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The purpose of this research is to find out community participation in development planning and the most influential factors in the development planning. The main instrument used a questionnaire. The research approach used is quantitative with frequency tabulation and measuring instruments using a Likert scale. The main instrument of data collection is a questionnaire. The results of the study show that the most influential indicator in community participation is participation in the implementation of activities by 67.4% and the lowest result is an indicator of participation in the utilization of results of 58.8%. The most influential indicator in development planning is optimizing community participation in development planning by 64.8% and the lowest result is supporting coordination between development actors at 58.8%. Thus, the most prominent participatory approach in development planning is when the community participates in the implementation of activities.

MODEL MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Irwan Irwan; Muhammad Rusdi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3018

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berorientasi pada tujuan jangka panjang sebagai referensi baru dalam pemungutan pajak. Sedangkan target khusus yang akan dicapai yaitu: merekomendasikan sebuah model manajemen pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Sidenreng Rappang.Penelitianini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Pendekatan Sumber (resource approach), Pendekatan proses (process approach), Pendekatan sasaran (goals approach) dalam efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

MODEL MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Irwan Irwan; Muhammad Rusdi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berorientasi pada tujuan jangka panjang sebagai referensi baru dalam pemungutan pajak. Sedangkan target khusus yang akan dicapai yaitu: merekomendasikan sebuah model manajemen pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Sidenreng Rappang.Penelitianini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Pendekatan Sumber (resource approach), Pendekatan proses (process approach), Pendekatan sasaran (goals approach) dalam efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Information technology (IT) policy innovation to improve the quality of public services through the e-government program in Sidenreng Rappang District Irwan Irwan; SAM HERMANSYAH; Andi Uceng
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The main research problem is the relationship between the executive and the legislature in the process of formulating the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Wajo Regency APBD. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions, then the data sources used are, 1) Primary Data, primary data is a source of research data obtained directly from the original source. 2) Secondary data, secondary data is a source of research data obtained through media or intermediaries or indirectly in the form of books. The purpose of this research is to, 1) to describe and analyze the relationship between the legislature and the executive in the process of formulating the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Wajo Regency APBD, 2) to express Community Responses to the realization of the formulation of the Regional Budget Regional Regulation of the Regency of Wajo. Wajo. The result of this study is that the formulation of the issuance of the Wajo Regency APBD shows that the executive role dominates the issuance of the Wajo Regency Regional Budget Regulation and in the making of the Regency Regional Regulation. Wajo The enactment of the APBD regional regulation did not encounter obstacles that could burden the issuance of the APBD regional regulation which was carried out by the Regent or the executive. The stipulation of the APBD regional regulation occurs as a conspiracy or a clash of political and economic interests between the executive and the legislature. It can be seen that the power relationship between the executive and the legislature is driven by the executive or in this case the Regent of Wajo.

Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Inovasi Pegawai di Kantor Kelurahan Maccorawalie : Analisis Melalui NVivo Mutiara Sari; Herman Dema; Irwan Irwan
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol. 4 No. 1 (2024): Edisi Juli
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v4i1.15

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan Inovasi Pegawai di Kantor Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Partisipan dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling dengan 5 informan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Software Nvivo 12. Hasil penelitian mengenai model kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan inovasi pegawai di Kantor Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang dengan melihat kelima indikator teori Kepemimpinan Transformasional Emron Edison diketahui bahwa model kepemimpinan transformasional dikategorikan efektif dalam meningkatkan inovasi pegawai. Adapun yang mendukung penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan inovasi pegawai di Kantor Kelurahan Maccorawalie yakni motivasi dan komunikasi. Sementara itu, yang dapat menghambat penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan inovasi pegawai di Kantor Kelurahan Maccorawalie yakni kualitas sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.

Pengaruh Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan terhadap Risiko Catastrophic Health Expenditure di Desa Sumpang Mango Ardi Syanjaya; Sandi Lubis; Irwan Irwan
Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/sehatrakyat.v5i1.7076

Catastrophic Health Expenditure (CHE) is an important indicator for assessing the effectiveness of financial health protection, particularly in safeguarding households from excessive health-related expenditures. In Indonesia, the Contribution Assistance Program (PBI) of BPJS Kesehatan is designed as a social protection instrument for poor and vulnerable populations, especially those living in rural areas. This study aims to analyze the effect of PBI membership on the risk of experiencing CHE among households in Sumpang Mango Village. The study employs a quantitative explanatory approach with a cross-sectional design, in which households participating in the PBI program serve as the unit of analysis. Data were collected through a household survey and analyzed using binary logistic regression with the assistance of SmartPLS 3. The analysis also incorporates household income, household size, and health service utilization as control variables. The findings indicate that PBI membership has not been fully effective in significantly reducing the risk of CHE. In contrast, household size and the utilization of health services have a positive and significant effect on the likelihood of experiencing CHE. Meanwhile, household income does not show a significant association with CHE risk. These findings suggest that financial health protection at the village level is not determined solely by health insurance coverage but is also influenced by household structural characteristics and patterns of health service utilization. Therefore, strengthening social protection policies that are more responsive to local conditions and needs is essential to reducing the risk of CHE in rural communities.

Constructing Regional Image through Local Media: The Role of Ajatappareng Television Image Partners in Sidrap Regency Zul Inayah Yusuf; Irwan Irwan; Haeruddin Syarifuddin
Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Vol. 7 No. 3 (2025): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (Febru
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijemss.v7i3.5984

This study investigates how a local media outlet constructs the public image of Sidenreng Rappang Regency through its broadcasting practices, narrative choices, and representations of local identity. The research aims to explain the ways in which MCTV Ajatappareng frames regional development, cultural values, and tourism potential, while also examining the dynamics of media-government interaction in shaping these narratives. Employing a qualitative single case study design, data were gathered through in-depth interviews, participatory observation, and documentation of broadcast archives and news reports, then analysed using thematic procedures. The findings show that regional image construction emerges through development-oriented storytelling, the reinforcement of cultural representation, and the promotion of local potential. Media-government relations take the form of semi-institutional collaboration that influences information flow and content production. The construction of regional image is strengthened by access to information and media proximity to the audience, yet constrained by limited human resources and the absence of a structured regional communication roadmap. The study introduces the Media-Governance-Image Nexus as a conceptual model that illustrates the interdependent roles of media, government, and public perception. The results contribute to theoretical discussions on communication governance and provide practical insights for enhancing collaborative public communication strategies.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN Nur Ariyani; Herman Dema; Irwan Irwan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1579

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah kebijakan strategis nasional dalam upaya meningkatkan level kecukupan gizi dan kapasitas belajar peserta didik melalui intervensi makanan di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada proses implementasi dan kualitas tata kelola di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tata kelola Program MBG pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap siswa, guru, kepala sekolah, pengelola dapur MBG, serta koordinator MBG kecamatan. Tahapan analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dioperasikan melalui perangkat lunak NVivo, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG dipengaruhi oleh empat faktor utama implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan sumber daya dan disposisi pelaksana sebagai faktor yang paling dominan. Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan MBG telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi,dan responsivitas, meskipun masih terdapat keterbatasan pada komunikasi formal dan fleksibilitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG ditentukan oleh integrasi antara kapasitas implementasi kebijakan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat satuan pendidikan.

PATOLOGI BIROKRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN LAJONGA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Erna Muhamamad; Ahmad Mustanir; Irwan Irwan
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 8 No 02 (2025): Agustus 2025
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v8i02.6683

This research is motivated by the persistence of bureaucratic pathology at the village administration level, which affects the quality of public services. The purpose of this study is to identify the forms of bureaucratic pathology occurring in Lajonga Village, Panca Lautang District, Sidenreng Rappang Regency, and to analyze their causal factors. This study applies a qualitative method with a descriptive approach, employing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that bureaucratic pathology in Lajonga Village is reflected in the weak morality of officials, unclear working regulations, and recruitment and promotion practices that are not competency-based. The main causal factors include low integrity of officials, lack of supervision, and a work culture dominated by personal interests. These findings highlight the urgency of implementing good governance principles through strengthening integrity, enforcing discipline, and promoting a merit-based recruitment system to improve the quality of public services at the village administration level. Keywords: Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik, Good Governance, Kelurahan Lajonga

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL SIDENRENG RAPPANG : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL SIDENRENG RAPPANG Samil Samil; Nurjannah Nonci; Irwan Irwan
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7076

This study aims to analyze the implementation of local government policies related to the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Sidenreng Rappang Regency, particularly through the Social Affairs Office. This research employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies.The results indicate that the implementation of the policy through Sidenreng Rappang Regency Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities has been carried out quite effectively. This is reflected in effective and open communication between the government and the disability community, enabling them to better understand their rights. The officials of the Social Affairs Office have fulfilled their responsibilities by conducting socialization of the regional regulation and providing adequate platforms and facilities for persons with disabilities. Furthermore, the policy implementation has adhered to standard operating procedures (SOPs), which serve as guidelines for implementers to carry out the policy accurately and systematically.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search