Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE IMPLEMENTATION OF CASCADING IN THE REGIONAL GOVERNMENTS Idel Eprianto; Kamaludin Kamaludin; Saiful Saiful; Fachruzzaman Fachruzzaman
JEM Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol 7 No 2 (2021): JEM JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN
Publisher : LPPM STIE PERTIBA Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cascading carried out in local governments greatly affects the performance of local governments in the Performance Accountability System for Government Agencies (SAKIP). This study aims to determine the implementation of cascading in the local government of Kerinci Regency, Jambi Province and Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province in realizing a clean, accountable, and high-performing government. Researchers used a qualitative approach with descriptive analysis method. The results showed that in general cascading has been carried out to improve the quality of governance in Kerinci Regency, Jambi Province and Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province. However, the application of cascading in achieving the Key Performance Indicators (KPI) of Regional Heads still needs to be revised or improved so that all Regional Apparatus Organizations (OPD) can align the KPIs of Regional Heads with KPIs of Regional Apparatus Organizations to achieve the vision and mission of the regional government. Furthermore, the linkage of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and Local Government Work Plan (RKPD) with the Strategic Plan and Work Plan that has been running according to the rules and cascading carried out in the regional government affects the results of the regional government performance assessment in the Performance Accountability System of Government Agencies.
Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, And Governance dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi Miftah Aulia; Husaini Husaini; Saiful Saiful
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 5 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/pz5czj12

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menguji peran kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya tuntutan terhadap transparansi non-keuangan dan dari inkonsistensi temuan empiris mengenai efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mendorong pengungkapan ESG. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling dan menghasilkan 134 perusahaan atau 402 observasi. Skor ESG diperoleh dari ESG Intelligence, sedangkan data dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung dan moderated regression analysis untuk menguji efek interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan asing memperkuat hubungan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan ESG, tetapi tidak terbukti memoderasi hubungan antara komite audit dan pengungkapan ESG. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ESG bersifat tidak seragam. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen cenderung baru efektif ketika memperoleh dukungan tekanan eksternal dari investor asing, sedangkan komite audit berpengaruh secara lebih langsung karena lebih dekat dengan proses pengendalian internal dan integritas pelaporan. Penelitian ini berkontribusi dengan memperjelas perbedaan mekanisme pengawasan formal dan mekanisme pengawasan operasional dalam konteks pengungkapan ESG di Indonesia.