Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
M Adli
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Effectiveness of the Implementation of Customary Fines in Settlement of Seclusion Cases in Banda Aceh Teuku Muttaqin Mansur; Yunita Yunita; M Adli; Sulaiman Sulaiman
Sriwijaya Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.404.pp52-61

Abstract

Seclusion (khalwat) is the activity conducted in a quiet place between two individuals of different sex who are not mahram (blood relative) without the legitimate marriage bond and the willingness from both parties, which leads to adultery. Fine is one of the customary penalties given to the perpetrators of khalwat. In practice, implemented of fines between one region and another is different. The study aims to identify the types of adat fines charged to khalwat perpetrators and the effectiveness of implementation on the settlement customary fines in Banda Aceh. It used a juridical-empirical research method. The data used, in addition to primary and secondary legal material, also used an in-depth interview with respondents. The data analyzed using a qualitative descriptive approach. This research conducted in Banda Aceh district. The research results show that the kind of customary fines given to khalwat perpetrators was different. There are even some cases begun to shift, and some considered that being married because of khalwat was considered one of the customary fines. Customary fines are effective in reducing offense of khalwat. However, there are concerns if the decision of the customary fines does not get optimal support from law enforcement officials. Expected, customary official affirmed kind of customary fine given to khalwat perpetrators. The difference subtle, need to consider the aspect of justice, the ability, and effective whereabouts of fines to reduction offense of khalwat.
WANPRESTASI UPAH PEKERJA PADA WARUNG MAKAN MIKRO DI KABUPATEN ACEH TAMIANG M Iqbal Pratama P; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian upah warung makan mikro yang menimbulkan wanprestasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian upah pekerja dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian upah warung makan mikro di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian upah pekerja pada warung makan mikro dilakukan secara lisan dengan upah di bawah UMP Kabupaten Aceh Tamiang dan bentuk wanprestasi yang dilakukan; tidak membayar upah pekerja, membayar upah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan menunda pembayaran upah. Faktor penyebab wanprestasi; pengusaha/pemilik warung makan mikro tidak mengetahui ketentuan yang mengatur besarnya upah pekerja berdasarkan UMP, hasil penjualan tidak mencukupi membayar upah pekerja, kesepatakan upah hanya menggunakan lisan, anggapan kesepakatan upah dapat dilakukan secara sepihak tanpa mendapat persetujuan pekerja terlebih dahulu, pengusaha warung makan mikro masih awam dengan peraturan yang berlaku. Upaya dilakukan pemerintah tidak memaksa membebankan pengusaha warung makan mikro membayar upah pekerja sesuai dengan UMP Kabupaten Aceh Tamiang, mengalihkan usaha, mengratiskan pekerja makan siang di warung makan dan melakukan pengurangan pekerja. Disarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi untuk melakukan sosialisasi tentang UMP Kabupaten Aceh Tamiang, pekerja warung makan mikro agar membuat perjanjian pembayaran upah secara tertulis untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan pengusaha melaporkan tentang kondisi darurat usahanya kepada pemerintah sesuai dengan perundangan yang berlaku.Kata Kunci: Wanprestasi, Upah, Pekerja, Warung Makan
Co-Authors M Iqbal Pratama P Sulaiman, Sulaiman Teuku Muttaqin Mansur Yunita Yunita