Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi
Ibnu Mujib
Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Humanities Education Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
GAGASAN ACEH BARU: PEMBENTUKAN IDENTITAS ACEH DARI DALAM REAKTUALISASI RUANG PUBLIK BAGI AKSI PENGELOLAAN KEARIFAN LOKAL PASCA-KONFLIK DAN TSUNAMI Mujib, Ibnu
Jurnal Kawistara Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.486 KB)

Abstract

This paper quests the new Acehness identity that inspiring lokal revival in Aceh. Two important thingsthat would support the thesis how the ideas of new Aceh or Aceh revival are formulated from within?At least, the strengthening of public space as a local knowledge base management becomes an importantdiscourse in the course of the indicator measuring the local revival in Aceh. In addition, the process offormation of Acehnese identity is also one of the research questions of this paper, in which this practicehas marked the end of a local revival is being formulated in Aceh. Therefore, the questions about theprocess of dialogue and negotiation as what is growth in Aceh recently, will be discussed in this research.This research shows that the reactualization of public spaces that has been sunk by the conflict or thetsunami, now it is resurrected to turn the social bases that have been lost and even blurred. Whail,local wisdom and its discourse had reached the implementation of the policy through a qonun as aform of maintenance an intellectual heritage of Aceh to be kept alive and implemented. Communalconsciousness constructed by the fact that many of these actors have been integrated through variousforms of dialogue and long negotiation. So don’t be surprised if the recent in-meunasah, gampong orvillage activities turn on the mosque as a center of Islamic studies, and even coffee shops also determinethe direction of Acehnese identity is being created, especially as the idea of Aceh revival.
PEMBAURAN AGAMA DAN STRATEGI POLITIK KEBUDAYAAN: Kontestasi Identitas Etnis dalam Narasi Masyarakat Multikultur Mujib, Ibnu
El-HARAKAH (TERAKREDITASI) el-Harakah (Vol 11, No 2
Publisher : UIN Maliki Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/el.v0i0.428

Abstract

As a strategy of the political culture, religious assimilation constructed in New Order has become a concept which is considered uneffective and failure. The Post-reformation era has become the sign of the failure of the concept of religous assimilation. The policy of the religious assimilation which is disigned for reducing conflicts between ‘Pribumi vs Tionghoa’. In fact, it has sharpenned and deepened the gaps between the two groups. Religious conversion by the Chiness in terms of assimilationism of new order turns to be a political strategy to describe and to have the pribumi identity which is considered as the majority and muslim. In this case, everyone can claim their own identity and say “who I am”, “who you are”, and “who we are”. In the future, for the agenda of assimilation, religious conversion will loose it’s the relevance. It is see that the process of assimilation appears from social engeneering that separates the differences of cultural roots of ‘Tionghoa-Pribumi’ while the contestation of culture in area of multiculturalism reunites the entity of diversity into the singgel identity. Therefore, the celebration of Chines New Year (IMLEK) in mosques in Yogyakarta becomes a form of integration of identity between Tionghoa-Islam and Java.    
Pembauran Agama dan Strategi Politik Kebudayaan: Kontestasi Identitas Etnis dalam Narasi Masyarakat Multikultur Mujib, Ibnu
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 10, No 3 (2008): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/el.v10i3.4757

Abstract

As a strategy of the politic of culture, religious assimilation constructed in New Order has become a concept which is considered ineffective and failed. The policy of the religious assimilation designed for reducing conflicts between "Pribumi vs Tionghoa", in fact, has deepened the gaps between the two groups. Religious conversion by the Chinese in terms of assimilation of New Order turns to be a political strategy to describe and to have the indigineous (pribumi) identity. It is a political strategy to hide the aspects of Chinese and Non-muslim in their identity in order to be accepted as "Pribumi." Everyone can claim their own identity and say "who I am," who you are", and who we are". By doing so, it is part of the way for people to understand each identity that emphasize on the common identity. In the future, religious conversion will loose its the relevance, especially in the context of contestation of global culture. The contestation of culture in area of multiculturalism reunites the entity of diversity into single identity. Therefore, The celebrition of Chinese new year (Imlek) in mosques in Yogyakarta becomes a form of integration of identity between Tionghoa Islam and Java. Sebagai strategi politik budaya, asimilasi agama yang dibangun di masa Orde Baru telah menjadi konsep yang dianggap tidak efektif dan gagal. Kebijakan asimilasi keagamaan yang dirancang untuk mengurangi konflik antara "Pribumi vs Tionghoa", pada kenyataannya, telah memperdalam kesenjangan antara kedua kelompok tersebut. Pertobatan agama oleh orang Tionghoa dalam hal asimilasi Orde Baru berubah menjadi strategi politik untuk menggambarkan dan memiliki identitas pribumi. Ini adalah strategi politik untuk menyembunyikan aspek orang Tionghoa dan Non-Muslim dalam identitas mereka agar bisa diterima sebagai "Pribumi." Setiap orang dapat mengklaim identitas mereka sendiri dan berkata "siapa saya," siapa Anda ", dan siapa kita". Dengan demikian, ini adalah bagian dari cara bagi orang untuk memahami setiap identitas yang menekankan pada identitas umum. Ke depan, konversi agama akan kehilangan relevansinya, terutama dalam konteks kontestasi budaya global. Kontestasi budaya di bidang multikulturalisme mempertemukan entitas keanekaragaman menjadi identitas tunggal. Oleh karena itu, perayaan tahun baru Imlek di masjid-masjid di Yogyakarta menjadi bentuk integrasi identitas antara Tionghoa Islam dan Jawa.
DIALOG DAN NEGOSIASI “RUANG PUBLIK” PASCA PEMBANGUNAN ACEH: Catatan Etnografi Atas Narasi Islam Dan Kebudayaan Mujib, Ibnu
Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Vol. 2 No. 1 (2020): Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi
Publisher : UNIVERSITAS INSAN BUDI UTOMO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/maharsi.v2i1.379

Abstract

Tulisan ini mengusung perspektif dialog dan negosiasi tentang Islam dan budaya di Aceh. Sepuluh tahun setelah pembangunan di Aceh diasumsikan bahwa konteks tsunami bagi pembangunan Aceh telah memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat, termasuk kompleksitas masalah khaos yang terus menerus direproduksi dan menjadi beban sejarah pasca bencana. pembangunan masyarakat Aceh. Beberapa hal penting yang dibahas dalam makalah ini adalah membuka dan mereproduksi “ruang publik” yang diharapkan dapat membangun narasi keterbukaan, egalitarianisme, inklusivitas Islam dari berbagai kelompok keberagaman. Makalah ini ditulis dengan pendekatan etnografi dengan penekanan pada metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya kebangkitan Islam di Aceh bukan hanya gejala benturan tajam budaya lokal dan global, tetapi juga merupakan bagian dari praktik sosial yang muncul akibat terbatasnya “ruang publik” yang diciptakan. Melalui tekanan budaya global yang masif pasca konflik dan tsunami, telah pula diwarnai pergeseran nilai-nilai di berbagai tingkatan, mulai dari gaya hidup, mentalitas, bahkan pada tataran pandangan dunia masyarakat Aceh. Oleh karena itu, bagaimana sebuah “ruang publik” yang dapat menampung berbagai kepentingan yang muncul, berdialog, bahkan menegosiasikan persimpangan kekacauan ini tercipta dan dikelola di era pasca pembangunan saat ini
Co-Authors