Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Inayati Inayati
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta) Okie Bismakuncara; Inayati Inayati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.48 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.22248

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Namun saat ini terdapat 20.000 bangunan yang berdiri namun tidak memiliki izin dimana 178 bangunan adalah hotel dan perkantoran sedangkan sisanya adalah hunian. Salah satu sebab masyarakat keberatan dalam pemenuhan persyaratan izin mendirikan bangunan bagi hunian di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang tidak murah. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan jasa arsitek gratis untuk membantu masyarakat memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan yang wajib dimiliki apabila membangun dan memiliki hunian. Namun dalam pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut dikarenakan harus memenuhi syarat dan tambahan khusus yang dicantumkan sehingga tidak semua masyarakat yang hendak mengajukan izin mendirikan bangunan hunian bisa mengajukan jasa arsitek gratis. Penelitian dilakukan dengan kualitatif untuk mendalami bagaimana program jasa arsitek gratis diluncurkan hingga diterapkan kepada masyarakat dilihat dari sudut pandang pembuat program, pelaksana program, pengawas program, dan masyarakat. Hasil dari temuan yaitu dari sudut pandang masyarakat yaitu belum mengetahui keberadaan program dan syarat dan ketentuan yang diterapkan bersifat situasional, sedangkan dari sudut pandang pelaksana program yaitu tidak adanya kejelasan mengenai obyek dari program, sehingga dikhawatirkan program tidak memiliki batasan dan akan merugikan pelaku arsitek profesional lain. 
Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi Andreas Victor Baringin P; Inayati Inayati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.411 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12788

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2014, dengan diterbitkannya Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan pembagian urusan pemerintahan konkuren urusan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepentingan pemungutan pajak air tanah pada wilayah Kota terpengaruhi oleh kepentingan penerintah provinsi dalam pengendalian air tanah. Kebijakan pemungutan pajak air tanah pada tingkat Kota tidak mendapat dukungan memadai oleh pemerintah provinsi. Penggunaan kewenangan menggabungan kegiatan perizinan dalam rangkaian pemungutan pajak tanpa berjalannya fungsi pengendalian serta penerapan regulasi yang tidak sesuai dengan konsep pembuatan kebijakannya memberikan dampak terhadap implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Tidak terwujudnya kepastian hukum bagi fiskus dalam memungut pajak dan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan dampak yang timbul selain lemahnya kepastian mekanisme pemungutan dan penegakan hukum atas pengendalian pemanfaatan air tanah.
Co-Authors Andreas Victor Baringin P Okie Bismakuncara