Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Ta’widh Dalam Penerapan Tarif Pembatalan Order Pada Aplikasi Grab Menururt Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Iwan Permana
JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH Vol. 1 No. 02 (2022): JOURNAL EKSPEKTASy
Publisher : Institut Agama Islam Persis Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54801/ekspektasy.v1i02.156

Abstract

Praktik ojek online tergolong dalam ijarah amal, selain tarif operasional yang sama pada umumnya, Grab juga memberikan tarif pembatalan order kepada konsumenya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan ganti rugi (ta’widh) menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, bagaimana sistem penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari website resmi Grab Indonesia dan literatur lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, besar ganti rugi (ta’widh) harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss). Grab menerapkan tarif pembatalan order sebesar Rp.1000,- untuk grabbike dan Rp.3000,- untuk Grabcar. Tarif pembatalan berlaku 5 menit setelah mendapatkan pengemudi, maka kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.
Analisis Implementasi Green Economy di Indonesia Andini Aisah; Faradisha Intan Rahmadia; Genistia Mentari; Iwan Permana
Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/prestise.v3i1.30446

Abstract

Green economy merupakan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia yang lebih baik, menghasilkan keadilan sosial dan secara signifikan mengurangi resiko-resiko lingkungan dan kelangkaan-kelangkaan ekoligis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan green economy dalam kehidupan saat ini. Kajian ini juga membahas tentang implementasi dalam pengembangan green economy. Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, yang mendeskripsikan bahwa pemerintah Indonesia dalam pengurangan emisi karbon yang semakin meningkat akibat berbagai kegiatan ekonomi seperti industri. Dalam hal tersebut pemerintah lebih mengedepankan dan mengutamakan berbagai aspek kelestarian lingkungan seperti peningkatan efesien dan efektivitas produksi dalam sumber daya, pengembangan bahan baku ramah lingkungan dan mengembangan produk hijau. Kata kunci: Green Economy, lingkungan
Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Pengusaha Muslim dalam Memilih Bank Syariah: Studi Kasus di Himpunan Pengusaha Persatuan Islam Ridwan Ibnu Asikin; Udin Saripudin; Iwan Permana
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 7 No. 10 (2025): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.9790

Abstract

The presence of Islamic banks amidst conventional banking is an alternative banking system solution for Muslims in Indonesia who need or want to obtain banking services without having to violate the principles of Islamic law. Law No. 10 of 1998 concerning banking, this law aims to be nationally comprehensive. The government reissued Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking in detail defining and understanding Islamic banks specifically in Indonesia, regulating institutions, units, Islamic business activities, as well as the methods and processes for implementing Islamic bank business activities and Islamic business units. The purpose of this study is to analyze the level of Islamic financial literacy, analyze the preferences of Muslim entrepreneurs in choosing Islamic banks, and analyze the influence of Islamic financial literacy on the preferences of Muslim entrepreneurs in choosing Islamic banks in the Association of Islamic Entrepreneurs. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach and verification of simple linear regression analysis, the sample used is all members of the Association of Islamic Entrepreneurs (HIPPI) as many as 100 respondents. This study concludes that the increase in Islamic financial literacy Based on the results of the study there is a very strong relationship between the financial literacy variable and the preferences of Muslim entrepreneurs, From the R Square value it is known that it is 0.699 or 69.9%. So it can be said that the Islamic Financial Literacy variable has an influence on the preferences of HIPPI Muslim entrepreneurs in choosing Islamic banks by 69.9% while the remaining 30.1% is influenced by other variables not included in this study.