Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis terhadap Kriteria Muallaf sebagai Penerima Zakat di Baznas Kabupaten Purwakarta Menurut Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 dan Persfektif Hukum Islam Eka Tias Pratiwi; Amrullah Hayatudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.543 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.384

Abstract

Abstract. Zakat is a certain property that must be issued by Muslims and given to those who are entitled to receive it. The group that is entitled to receive zakat there are eight, one of which is the convert. In BAZNAS Purwakarta Regency, to give zakat to converts must have criteria that have been set by BAZNAS.The problem is; How the process of distributing zakat distribution to converts in BAZNAS Purwakarta Regency, how to analyze the criteria of converts according to BAZNAS regulation No. 3 of 2018, how to analyze converts as zakat recipients according to the effectiveness of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how the process of distributing zakat funds to the criteria of converts that have been established in accordance with BAZNAS N0 regulation 3 of 2018 and effective Islamic Law. The research methods used are descriptive with a qualitative approach. With primary and secondary data sources. Data collection techniques interviews documents and literature studies . The result of this study is that the criteria for converts in BAZNAS Purwakarta Regency have been in accordance with BAZNAS regulation No. 3 of 2018 and the distribution of zakat to converts is allowed according to the effectiveness of Islamic law. But zakat funds given to converts in BAZNAS Purwakarta can not be said to be able to prosper converts because the average assistance is consumptive. Abstrak. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, salah satunya adalah golongan muallaf. Di BAZNAS Kabupaten purwakarta, Untuk memberikan zakat kepada muallaf harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Rumusan masalahnya yaitu; Bagaimana proses penyaluran distribusi zakat kepada muallaf di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, bagaimana analisis terhadap kriteria muallaf menurut peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018, bagaimana analisis terhadap muallaf sebagai penerima zakat menurut persfektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat kepada kriteria muallaf yang telah ditetapkan sesuai peraturan BAZNAS N0 3 Tahun 2018 dan persfektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Kriteria muallaf di BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 dan Pembagian zakat kepada muallaf diperbolehkan menurut persfektif hukum Islam. Namun dana zakat yang diberikan kepada muallaf di BAZNAS Purwakarta belum bisa dikatakan dapat mensejahterakan muallaf karena rata-rata bantuan bersifat konsumtif
Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip Collateral dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung Hanifah Dhamier Nurahman; Zaini Abdul Malik; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.952 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.386

Abstract

Abstract. In the economy in Indonesia, especially in banking, of course, we generally know the principles of 5C financing analysis, namely, character (character), capacity (capacity), capital (capital), collateral (collateral), and condition of economic (economic condition). Financing risk can affect the level of profitability of Islamic Financial Institutions. Therefore, the financing and investment disbursed must be maintained and managed prudently so as not to become problematic financing (Non-Performing Financing). Collaterals should get attention that collateral does not cause bad financing to become good financing, at least the financing will get better. The formulation of the research problem is: 1. What are the provisions of the Collateral principle in Islamic Economic Law? 2. What are the provisions of the Collateral principle in Bank Mega Syariah? 3. How is the Sharia Economic Law Analysis on Collateral Principles in the Distribution of Murabahah Contract Financing at Bank Mega Syariah Bandung Branch Office? The research method used in the preparation of this research is through a normative-empirical approach using field research data collection techniques and library research.This study concludes that murabahah financing is characteristically a pure investment product and Islamic banks require customers to submit collateral with an agreement as a form of the customer's ability to return funds. Collateral is a form of confidence and prudence of Islamic banks in distributing financing and measuring the ability of customers to carry out their obligations to manage the business and bring benefits that are needed together. Abstrak. Dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan tentu kita secara umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu, character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi perekonomian). Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati (prudential) agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (Non-Performing Financing). Collateral kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa collateral tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik, paling tidak pembiayaan tersebut menjadi lebih baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan prinsip Collateral dalam Hukum Ekonomi Syariah? 2. Bagaimana ketentuan prinsip Collateral yang ada di Bank Mega Syariah? 3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip Collateral dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengambilan data riset lapangan dan riset kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan pembiayaan murabahah secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak bank syariah mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian sebagai bentuk kemampuan nasabah mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.
Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/Xii/2012 tentang Perjanjian pada Akad Muzaraah terhadap bagi Hasil Panen Padi Solihat; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.155 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2621

Abstract

Abstract. Muzara'ah contract is a profit sharing system in agriculture where one party owns the land and the other party acts as a cultivator, with a profit sharing system as agreed by both parties. In Cioyod Village the majority are farmers, one of the agricultural products in Cioyod Village is rice. The farmers in Cioyod Village in making cultivation agreements use the muzara'ah system, but its implementation it is suspected that it is not in accordance with the Fatwa of DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Researchers in this study formulate the formulation of the problem as follows: How is the practice of sharing the results of the muzara'ah contract in Cioyod Village; How is the review of the DSN MUI fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 on the profit sharing agreement of the muzara'ah contract in Cioyod village; The purpose of this research is to answer the problems that occur in Cioyod Village. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that in Cioyod Village the muzara'ah profit sharing system is interpreted as a cooperation agreement; the practice of muzara'ah in Cioyod Village is not in accordance with the DSN MUI Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Abstrak. Akad Muzara’ah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di Kampung Cioyod mayoritas adalah petani, salah satu hasil tani di Kampung Cioyod adalah padi. Para petani di Kampung Cioyod dalam melakukan perjanjian penggarapan menggunakan sistem muzara’ah, akan tetapi pada pelaksanaanya diduga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil akad muzara’ah di Kampung Cioyod; Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap perjanjian bagi hasil akad muzara’ah di kampung Cioyod; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan yang terjadi di Kampung Cioyod. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan, menggunakan teknik analisis deskripstif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa di Kampung Cioyod sistem bagi hasil muzara’ah di artikan sebagai akad kerjasama; praktik muzara’ah di Kampung Cioyod tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012.
Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Putri Diani Hardianti; Sandy Rizki Febriadi; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.875 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2714

Abstract

Abstract. Ancient money that used to be considered worthless and has no benefits, now ancient money is used as a commodity become antiques that are widely traded in the community,and can generate significant profits.This study aims to determine the mechanism of buying and selling ancient money in the new market of Bandung City, and know the buying and selling of ancient moneyin accordance with the DSN-MUI fatwa Number 28/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency.This study uses qualitative analysis methods.This type of research uses field researchand literature reviewwhere this study conducted direct observations in the field of buying and selling ancient moneythen relate it to theory.This research data comes from primary data obtained through direct interviewsand secondary data obtained from journals, fiqh muamalah books etc. Based on the results of the study, it was found that buying and selling ancient currency was allowed on the condition that the money was no longer valid as a means of transaction, but as goods/commodities. Interestingly, the older, rarer and more unique ancient currency, the more expensive the selling price. Buying and selling ancient money is in accordance with the terms and conditions of the sale and purchase. The motives of buying and selling ancient money are used as collections, dowries, and even investments. Abstrak. Uang kuno yang dahulunya dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak memiliki manfaat, sekarang ini uang kuno dijadikan sebagai komoditas menjadi barang antik yang banyak diperjualbelikan di masyarakat, dan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli uang kuno di pasar baru Kota Bandung, dan mengetahui bisnis uang kuno ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata uang. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kajian pustaka (liberary research) dimana penelitian ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap jual beli uang kuno kemudian menghubungkannya dengan teori. Data penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan data sukunder diperoleh dari jurnal, buku fiqh muamalah dll. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa jual beli mata uang kuno itu diperbolehkan dengan ketentuan uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat transaksi, melainkan sebagai barang/komoditas. Menariknya mata uang kuno semakin tua, langka, dan unik uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya. Jual beli uang kuno sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Motif dari jual beli uang kuno yaitu dijadikan sebagai koleksi, mahar, bahkan investasi.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ‎Tukar Tambah Handphone pada Situs ‎Belanja Online Blibli.com Dina Rahmania; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.282 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2831

Abstract

Abstract. Buying and selling online at this time continues to experience the dynamics ‎of development in line with the needs of the community. One of the online buying ‎and selling practices that are in great demand by the public today is buying and ‎selling mobile phones through a trade-in system such as what Blibli.com does. ‎However, there are several elements that are not in accordance with the principles ‎of buying and selling according to sharia economic law. Based on these problems, ‎the focus of the research is formulated in the form of questions as follows: How is ‎the practice of trade-in on the online shopping site Blibli.com? The research method ‎used is descriptive qualitative analysis with a normative juridical approach. The ‎results show that the practice of buying and selling cellphones in the trade-in ‎program on the online shopping site BliBli.com is one of the consumer services ‎where buyers can simply do all activities at home without the hassle of going to the ‎store directly, and the practice of buying and selling cellphones the trade-in ‎program on the BliBli online shopping site contains a conditional contract or al-‎uqud al-mutaqabilah which is only valid according to Sharia Economic Law. ️‎ Abstrak. Jual beli online pada masa sekarang terus mengalami dinamika ‎perkembangan seiiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu praktik jual beli ‎online yang banyak diminati masyarakat dewasa ini adalah jual beli handphone ‎melalui system tukar tambah seperti yang dilakukan Blibli.com. Namun demikian, ‎terdapat beberapa unsur yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli ‎menurut hukum ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus ‎penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ‎praktik tukar tambah pada situs belanja onlie Blibli.com?‎ Dan bagaimana tinjauan ‎Hukum Ekonomi Syariah terhadap tukar tambah pada situs ‎belanja online ‎Blibli.com?‎ Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif ‎dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik ‎jual beli handphone pada program tukar tambah pada situs belanja online ‎BliBli.com merupakan salah satu pelayanan konsumen dimana pembeli cukup ‎melakukan segala aktifitas di rumah tanpa perlu ribet untuk pergi ke toko ‎langsung, dan Praktik jual beli handphone pada program tukar tambah pada situs ‎belanja online BliBli mengandung adanya akad bersyarat atau al- uqud al-‎mutaqabilah yang sah saja dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah. ‎
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban Alam Alam Muizzali; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.728 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.4793

Abstract

Abstract. There are many ways that can be taken by Muslims to be able to carry out qurban worship, one of which is with social gathering. According to sharia economic law, social gathering uses qardh and wadiah contracts. The purpose of this study was to find out the Sacrificial Arisan System at SMPN 8 Ciamis and to know the Sharia Economic Law Review of the Sacrificial Arisan System at SMPN 8 Ciamis. The method used in this research is descriptive analytical method using a juridical empirical research approach and literature. Sources of data used are primary data sources and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This study concludes that the qurban social gathering practice is in accordance with the pillars and requirements of the principles of Islamic Economic Law. Abstrak. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah qurban, salah satunya adalah dengan arisan. Menurut hukum ekonomi syariah arisan menggunakan akad qardh dan wadiah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Arisan Kurban di SMPN 8 Ciamis dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Kurban di SMPN 8 Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan qurban sudah sesuai dengan rukun dan syarat prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee Km Sultan Zulfikram E; Yayat Rahmat Hidayat; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.685 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.4836

Abstract

Abstract. Shopee merupakan marketplace paling banyak dikunjungi saat ini dan menjadi sarana yang mudah dan aman digunakan. Shopee juga mempunyai fitur Voucher Cashback dan gratis ongkir, sehingga dengan adanya voucher cashback tersebut menimbulkan beberapa masalah dan perlu adanya peninjauan Hukum Islam terhadap praktik penggunaan voucher cashback untuk memperoleh kejelasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseach) atau disebut juga penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik wawancara, dalam menganalisis data penulis menggunakan metode normatif/ yuridis. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Praktik penggunaan voucher cashback di situs Shopee dilakukan dan didapatkan dengan cara pengguna harus menyelesaikan transaksi hingga selesai. Berdasarkan hasil analisis tinjauan hukum Islam terkait praktik penggunaan voucher cashback pada aplikasi Shopee yang mana hukum adanya cashback ini dibolehkan dan tidak mengandung unsur riba. Abstract. Shopee is the most visited marketplace today and is an easy and safe tool to use. Shopee also has a Cashback Voucher feature and free shipping. So that the existence of the cashback voucher raises several problems and there is a need for a review of Islamic Law on the practice of using Cashback Vouchers to obtain clarity. the research method used in this study is a qualitative method, this research is a type of field research or also called qualitative research, a qualitative approach is used with interview techniques, in analyzing the data the author uses the normative/juridical method. Based on the review that has been carried out in the discussion, it can be concluded that the practice of using Cashback Vouchers on the Shopee site is carried out and obtained by means of the user having to complete the transaction to completion. permitted and does not contain elements of usury.
Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah Fatin Fikriani; Iwan Permana
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.682 KB) | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1402

Abstract

Abstract. In Islam, property rights are very meaningful and respected, property rights (ownership) are the relationship between humans and assets determined by syara', humans have special authority to carry out transactions as long as there are no violations. The purpose of this study was to determine land use practices in Padasuka and to understand the review of muamalah fiqh and local regulations regarding public order on the use of road pavements. In practice, the study found that the problem with the use of non-owned land in Padasuka occurred in 3 houses that had used the sidewalk for 8 years and had not returned to their original condition, which will be a separate problem, namely the effect of using land that is not their right. This research method uses empirical juridical research that is able to describe everything related to the review of muamalah fiqh and local regulations on the use of government-owned land in Padasuka. The author also conducted observations and interviews. The results of this study that the behavior of using government-owned land should not be carried out because it is outside the limits that have been determined by Islamic law, so there are vanity acts committed by the perpetrators of this phenomenon. And violates the Cimahi City Regional Regulation No. 9 of 2021 Article 13 which is currently in force regarding public order. Abstrak. Di dalam Islam hak milik sangat berarti dan dihargai, Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi selama tidak ditemukan hal yang melanggar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan tanah di Padasuka dan memahami tinjauan fikih muamalah dan peraturan daerah tentang ketertiban umum terhadap penggunaan trotoar jalan. Dalam praktiknya, penelitian menemukan permasalahan pada penggunaan tanah bukan hak miliknya di Padasuka terjadi pada 3 rumah yang menggunakan trotoar sudah 8 tahun lamanyadan belum mengembalikan semula kondisinya, yang dimana ini akan menjadi masalah tersendiri yaitu efek menggunakan lahan yang bukan haknya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis empiris yaitu mampu mendeskriptifkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan fikih muamalah dan peraturan daerah terhadap penggunaan tanah milik pemerintah di Padasuka. Penulis juga melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini perilaku penggunaan tanah milik pemerintah tidak boleh dilakukan karena keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, sehingga terdapat perbuatan batil yang dilakukan oleh pelaku fenomena ini. Dan melanggar peraturan daerah kota Cimahi No.9 Tahun 2021 pasal 13 yang sedang berlaku tentang ketertiban umum.
Ta’widh Dalam Penerapan Tarif Pembatalan Order Pada Aplikasi Grab Menururt Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Iwan Permana
JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH Vol. 1 No. 02 (2022): JOURNAL EKSPEKTASy
Publisher : Pendidikan Agama Islam STAIPI Persis Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.818 KB) | DOI: 10.54801/ekspektasy.v1i02.156

Abstract

Praktik ojek online tergolong dalam ijarah amal, selain tarif operasional yang sama pada umumnya, Grab juga memberikan tarif pembatalan order kepada konsumenya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan ganti rugi (ta’widh) menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, bagaimana sistem penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari website resmi Grab Indonesia dan literatur lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, besar ganti rugi (ta’widh) harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss). Grab menerapkan tarif pembatalan order sebesar Rp.1000,- untuk grabbike dan Rp.3000,- untuk Grabcar. Tarif pembatalan berlaku 5 menit setelah mendapatkan pengemudi, maka kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.
Effect of Return on Assets (ROA) and Leverage Ratio on Company Value of PT. MNC Land Tbk Wisnu Uriawan; Iwan Permana
Journal of Islamic Economics and Business Vol 2, No 2 (2022): Journal of Islamic Economics and Business
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.669 KB) | DOI: 10.15575/jieb.v2i2.22425

Abstract

Business competition in the world is getting tougher, companies are required to improve company performance for the better. With that the company must have a financial report every year, so that it can know the turnover of working capital and generate profits on the use of the company's own capital. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of ROA and LR on firm value either partially or simultaneously at PT. Indofarma Tbk. In this study using descriptive analysis with a quantitative approach. Based on the results of the study, it was found that partially Return On Assets (ROA) had a positive effect on firm value as indicated by a coefficient of determination of 20.2%. Partially Leverage Ratio has no positive effect on firm value with a coefficient of determination of 0.1%. Then simultaneously Return On Assets (ROA) and Leverage Ratio have a positive effect on Firm Value with a coefficient of determination of 20.8% at PT MNC Land Tbk.
Co-Authors Afifah Hamasatunnisa Agnes Eka Aprilian Agnes Yulyanti Ahmad Zaini, Abdul Malik dan Ajeng Mia Siti Nuraliyah Akhmad Yusup Alam Alam Muizzali Amrullah Hayatudin Andini Aisah Anisa Awanis Arif Rijal Anshori Arif Rizal Anshori Asri Dara Binekas Azky Asrultsani Ridwan Azzahra Fatimah Rahayu Paramita Bayu Agnia Np Chantallaysha Jasmine Davina Dary Salman Deden Gandana Madjakusumah Deliya Fadilatul Ihsani Diajeng Ayunda Candra Kirana Dian Istiqomah Dina Rahmania Diva Bilga Azzahra Ega Maulana Eka Tias Pratiwi Faradisha Intan Rahmadia Farhan Abdul Aziz Bunyamin Fatin Fikriani Febriadi, Sandy Rizki Ferdian Franata Fidela Aziza Epi Gamas Athalla Fenanto Genistia Mentari Hanifah Dhamier Nurahman Hedy Tri Bachtiar Hilda Fauziah Ifa Hanifia Senjiati Indah Nur Fauziah Indah Nur Fauziah Intan Nurrachmi Iqbal Karim Ira Siti Rohmah Maulida Johan Budhiana Km Sultan Zulfikram E Liza Dzulhijjah M Zidan Al Insyani M Zulfan Nurfalah Maharani Salma Fitriyah Maman Surahman Mochamad Rafiq Marzuki Mochammad Nizar Syamsi Djauhari Muhamad Joelfa Fauzi Muhamad Rafli Muhammad Celvin Julian Soza Muhammad Fadlan Ramadhan Muhammad Fath Ar-rahman Muhammad Imamul Akhyar Muhammad Rizky Taruna Miftah Muhammad Syifa Fadilah N Eva Fauziah Najmah Salamah Nandang Ihwanudin Nanik Eprianti Neng Dewi Himayasari Nozhan Salycasanda Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Putri Annisa Rizal Putri Diani Hardianti Putri Salsabila Rahmiyanti Janatun Nisa Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy Redi Hadiyanto Reza Oktavia Ridwan Ibnu Asikin Rosliana Dewi Sakinah, Gina Sandi Rizki Febriadi Sandy Rizki Febriadi Sandy Rizky Febriadi Sarah Putri Fadhilah Sekarini Teguh Pramesti Shifa Agnisa Siska Lis Sulistiani Siti Aulia Nur Hamidah Siti Zahra Rahmawani Sofie Sundari Solihat Titin Suprihatin Udin Saripudin Uus Putria Winda Fadilah Juliana Devi Wisnu Uriawan Yayat Rahmat Hidayat Zia Firdaus Nuzula