Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksia Jurnal Hukum Adigama
Angga Pratama
Universitas Tarumanagara
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Transportation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HUBUNGAN BEKERJA JARAK JAUH DAN KOMUNIKASI DENGAN PENJADWALAN PROYEK DI KAWAN LAMA RETAIL Angga Pratama; Wahyu Indra Sakti Saidi
Konstruksia Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Konstruksia Vol 12 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.092 KB) | DOI: 10.24853/jk.12.2.118-130

Abstract

Penjadwalan proyek dikatakan sesuai dengan rencana jika terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penjadwalan pada proyek merupakan salah satu elemen dari hasil perencanaan, yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material serta rencana durasi dan progress waktu untuk penyelesaian proyek, Proses pemantauan serta pembaruan selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pencarian data. Sampel yang digunakan adalah karyawan yang bekerja di Kawan Lama Retail sejumlah 32 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis mengenai hubungan bekerja jarak jauh dan komunikasi terhadap penjadwalan proyek di Kawan Lama Retail. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis determinasi, analisis regresi dan korelasi baik sederhana maupun berganda. Sehingga melalui metode ini dapat diketahui seberapa besar hubungan bekerja jarak jauh dan komunikasi terhadap penjadwalan proyek di Kawan Lama Retail. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara bekerja jarak jauh dan komunikasi secara bersama-sama dengan penjadwalan proyek. Dengan kata lain jika tidak ada peningkatan dalam bekerja jarak jauh dan komunikasi yang baik maka penjadwalan tidak akan memenuhi target yang ada. Namun perlu diperhatikan bahwa konstanta penjadwalan proyek mempunyai nilai negatif, dimana jika dalam bekerja jarak jauh dan komunikasi tidak diperhatikan dengan baik, maka penjadwalan proyek di Kawan Lama Retail tidak akan berjalan sesuai dengan target.
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK EKSEKUTORIAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIMILIKI KREDITUR PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Angga Pratama; Endang Pandamdari
Jurnal Hukum Adigama Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8920

Abstract

The transfer of an ownership right based on trust is a Fiduciary Guarantee, so that the possession of the collateral object rests with the object owner. As a result of the possession of the object is at the Fiduciary Giver, often when the Fiduciary Recipient will exercise the executorial rights, sometimes the Fiduciary Guarantee object has been lost or damaged or changed hands, resulting in damage or decline in the value of Fiduciary Security goods because it is not maintained by the debtor, causing losses to creditors. However, there is a Constitutional Court Decision which does not necessarily have an executive power in the Fiduciary Guarantee certificate, and an agreement between the parties is required or legal action is taken in determining the breach of promise. Causing questionable legal issues, namely:How is the legal certainty of the creditor to the strength of the executive right contained in Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Based on the formulation of the problem, the normative juridical method is used. Based on the results of the study, it was found that Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law was declared unconstitutionality by the Constitutional Court, and showed no legal certainty for creditors. This results in the removal of an easy mechanism that will make it attractive for creditors. The results of this study are useful for the Government of Indonesia in the future, so they can be more comprehensive.
Co-Authors Endang Pandamdari Wahyu Indra Sakti Saidi