Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Jurnal Abdiraja
Dian Novita
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB TERKAIT SERAP ASPIRASI (RESES) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN SUMENEP Dian Novita; Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i2.1065

Abstract

Peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi tentu saja akan berdampak terhadap semua line, termasuk juga terhadap kesiapan sumber daya manusia yang ada di daerah sebagai pemegang kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, selain pihak aparatur pemerintahan yang terkena imbas dari otonomi daerah adalah masyarakat yang ada di daerah itu sendiri karena dengan otonomi daerah membutuhkan kreatifitas dari masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada pihak pdemerintah daerah. Sebagai wujud keperdulian para anggota legslatif tersebut dibuatlah agenda kerja setiap tahunnya untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya yang telah memilih para anggota legislatif, dimana dalam acara pertemuan tersebut biasa disebut dengan istilah serap aspirasi/reses yang mana dalam kegiatan tersebut para anggota legislatif akan terjun langsung ketengah-tengah konstituennya dan mendengarkan langsung aspirasi yang ingin di sampaikan oleh para konstituen tersebut dengan harapan setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh para konstituen dapat di wujudkan secara nyata oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : Wawancara, wawancara direncanakan akan dilakukan secara terbuka dengan sumber-sumber data yang kompeten. Studi kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari berbagai buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku teks, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Studi dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan menelusuri bukti-bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan serap aspirasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, seperti bukti laporan, arsip, adapun hasil pembahasan : Fungsi dan kewenangan dari badan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan dari sebuah negara demokrasi, dimana dalam pelaksanaan pemerintah tetap harus ada pantauan dan keterlibatan dari masyarakat. Reses dan partisipasi merupakan sesuatu yang menjadi syarat materiil dalam proses pembentukan perda
PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Dian Novita
Jurnal Jendela Hukum Vol 6 No 1 (2019): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v6i1.1547

Abstract

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mewajibkan merek tersebut didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Merek Indonesia, yakni first to file principle, bukan first come, first out principle. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP RETRIBUSI DALAM PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Dian Novita
Jurnal Jendela Hukum Vol 6 No 2 (2019): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v6i2.1559

Abstract

Kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai pajak diterbitkan agar penyelenggaraan pelayanan yang prima segera terealiasi. Keinginan tersebut setidaknya sejalan dengan apa yang mengenjala di ranah praktis, hampir seluruh pejabat publik, menjadikan isu pelayanan yang prima sebagai ikon kepemimpinan, apa yang terjadi tersebut kemudian mendapat dukungan teoritis. Reformasi birokrasi terus menguat karena tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dispenda sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan jaman yang telah memasuki teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat, yaitu meningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih. Pelayanan pembayaran PKB telah dilakukan melalui berbagai kegiatan menggunakan komputer, mulai dari informasi sampai pada hasil produk akhir.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMEGANG HAK MEREK SUATU KARYA INTELEKTUAL Dian Novita
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 1 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i1.1566

Abstract

Merek merupakan suatu identitas dalam suatu produk baik berupa barang ataupun jasa. Adapun perlindungan hak terhadap suatu merek yaitu dengan adanya hukum perlindungan mengenai perlindungan merek bagi pemegang hak kepemilikan merek itu sendiri yang merupakan suatu identitas dalam suatu perusahaan. Diadakannya hukum tentang perlindungan merek itu sendiri untuk mencegah suatu keplagiatan mengenai identitas dikarenakan persaingan semakin ketat.
Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara Zainuri Zainuri; Dian Novita
Jurnal ABDIRAJA Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v4i1.927

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Maraknya pengidaran dan penyalahgunaan norkotika di masyarakat setiap tahun selalu bertambah tidak terkecuali masyarakat yang ada di desa matanir kecamatan rubaru kabupaten sumenep. Dalam pelaksanaan pengabdian ini kami menggunakan pendekantan Undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui pendekatan seperti ini masyarakat akan memahami terhadap dampak dari narkotika termasuk proses jika terjadi kasus di masyarakat.
PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Dian Novita; Zainuri Zainuri
Jurnal ABDIRAJA Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v4i1.928

Abstract

Keberadaan anak merupakan suatu hal yang sangat di harapkan oleh setiap pasangan yang menikah untuk melanjutkan keturunannya, namun tidak semua pasangan dikaruniai generasi penerus .Bagi mereka yang telah mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus beraneka ragam pula perlakuan mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka. Ada sebagian mereka yang beranggapan bahwa anak mereka merupakan hak milik mereka secara mutlak sehingga para orang tua tersebut merasa bebas untuk memperlakukan anak anak mereka sekendak dan semau mereka, tidak jarang para orang tua bersikap semena mena terhadap anak anak mereka sendiri bahkan anak anak mereka diperlakukan secara tidak berprikemanusiaan. Ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar mengapa perlu direalisasikan pada desa-desa terpencil khususnya pada desa Rubaru kecamatan Rubaru yaitu : Kurangnya pengetahuan dari para orang tua terkait pentingnya perlakuan baik orang tua terhadap anak anaknya peraturan desa Sumber daya Manusia orang maupun masyarakat yang terbatas hal ini bisa di lihat dari tingkat pendidikan para orang tua. Kebiasaan yang di terima oleh para orang tua sejak masa kanak kanak dari orang tua dianggap sudah biasa sehingga perlakuan para orang tua terhadap anaknya juga akan sama seperti yang telah orang tua terima di masa kanak-kanak dahulu. Kurangnya sosialisasi keberadaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat. Berdasarkan permasalah yang terjadi di desa tersebut yaitu desa Rubaru tim Pengabdian berinisiatif untuk mengadakan pendampingan dan sosialisasi terkait penanggulangan kekerasan terhadap anak Langkah awal yang dapat ditawarkan oleh tim adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa terkait pentingnya perlakuan yang baik terhadap anak anak sesuai dengan yang di amanahkan oleh undang-undang sekaligus sebagai wujud keperdulian anggota masyarakat terhadap masa depan generasinya dan masa depan bangsa dan negara secara umum di masa yang akan datang.
Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Zainuri Zainuri; Dian Novita
Jurnal ABDIRAJA Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v4i2.1164

Abstract

Dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya UU tentang bantuan hukum bagi masyarakat tersebut bagi masyarakat tentunya belum banyak yang tahu termasuk juga masyarakat yang ada di Desa Bluto kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Key Word: Pendampingan dan Bantuan Hukum
Co-Authors Zainuri Zainuri