Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Mulawarman Law Review
AA Muhammad Insany Rachman
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL AA Muhammad Insany Rachman; Evi Dwi Hastri
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 2 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i2.1578

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip right of external self determination yang pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status kenegaraan, hukum dan politik wilayah itu sendiri. Dimana keberadaan prinsip tersebut bertolak belakang dalam hal menjaga kedaulatan teritorial sebuah negara. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah, norma dan prinsip dalam hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum sekunder dan studi informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan intinya negara induk tersebut tetap berdaulat, hanya saja untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada. Negara yang turut serta bergaul dalam lingkup masyarakat internasional pada kenyataannya pasti terdapat keinginan atau kepentingan yang diharapkan, maka untuk mencapai hal tersebut ada hal yang perlu dipertaruhkan yaitu sebagian kekuasaan atau sebagian kedaulatan negaranya harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional. Namun untuk pilihan pemisahan sebagian wilayah tersebut merupakan opsi yang terakhir yang bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan keadaan yang ada.
SANKSI HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PERMUKIMAN MELALUI PERIZINAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN Evi Dwi Hastri; AA Muhammad Insany Rachman; Rury Shafarinda
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 1 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i1.1959

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Semakin bertambahnya tahun, kawasan perkotaan semakin padat penduduk dikarenakan banyaknya masyarakat yang bermigrasi dari kawasan pedesaan menuju ke kawasan perkotaan guna memperbaiki perekonomian. Pemerintah melalui penataan ruang dan rencana tata ruang diharap dapat mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian secara deskriptif analitis terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, komprehensif, bertahap, terarah dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang, untuk mengembangkan tata ruang melalui pembangunan nasional diperlukan rencana tata ruang yang sesuai pula. Sebagai bagian bentuk pembangunan nasional, pembangunan perkotaan harus sesuai dengan keseimbangan antar berbagai kepentingan. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan permukiman sangat penting. Selain itu diperlukan adanya perizinan dalam kegiatan pembangunan untuk membangun sesuatu baik itu berbentuk gedung perkantoran maupun pembangunan permukiman. Dalam penggunaan perizinan pemanfaatan ruang juga disertai dengan adanya pengendalian dari segi pemberian sanksi sebagau upaya hukum agar pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan sesuai rencana tata ruang.
Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik AA Muhammad Insany Rachman; Evi Dwi Hastri
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab implementasi dari peraturan sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk penyelesaian permasalahan, kemudian penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, penyajian secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin, dana anggaran yang kurang, masih banyaknya masalah pertanahan yang belum tuntas, adanya kesenjangan digital di masyarakat serta masih banyaknya tanah yang tidak terdaftar secara nasional.
Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik Insany Rachman, AA Muhammad; Hastri, Evi Dwi
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 2: Mulawarman Law Review - December 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab implementasi dari peraturan sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk penyelesaian permasalahan, kemudian penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, penyajian secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin, dana anggaran yang kurang, masih banyaknya masalah pertanahan yang belum tuntas, adanya kesenjangan digital di masyarakat serta masih banyaknya tanah yang tidak terdaftar secara nasional.
Co-Authors Evi Dwi Hastri Rury Shafarinda