Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum TANJUNGPURA LAW JOURNAL Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mulawarman Law Review
Evi Dwi Hastri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI HUKUM PEMISAHAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM UPAYA KEBERHASILAN PENURUNAN PREVALENSI PENGGUNA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II-A PAMEKASAN Wijaya, Mas Agus; Zainuri, Zainuri; Hastri, Evi Dwi
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v6i1.47631

Abstract

AbstractNarcotics is a very serious problem so that it raises very urgent attention from the Government. The increasing increase in narcotics users is not only for users but also other narcotic inmates such as addicts, dealers, and even narcotics dealers in narcotics prisons, especially in class II-A Narcotics Prisons in Pamekasan. The purpose of the guidance is to make the prisoners or inmates aware that what they are doing is prohibited by law and by their presence in the prison to improve themselves and not to repeat the crime so that they can be accepted again by the surrounding community. Reconstruction of the law on the separation of narcotics prisoners in terms of reducing the prevalence of narcotics users can actually minimize the level of relationship between traffickers and addicts. Which if there is no contact between them, information about narcotics and even the doctrine to abuse narcotics given by dealers or dealer class convicts will be avoided. Referring to the facts on the ground, namely in the Class II-A Narcotics Prison in Pamekasan, the results are still far from what the law aspires to. Narcotics convicts in the Narcotics Correctional Institution do not worsen the condition of prisoners in which these actions can actually have an impact on the wider community in a long time. AbstrakNarkotika merupakan masalah yang sangat serius sehingga hal ini menimbulkan perhatian yang sangat urgen dari Pemerintah. Peningkatan pengguna narkotika yang semakin tinggi tidak hanya bagi pengguna tetapi juga Narapidana narkotika lainnya seperti pecandu, pengedar, bahkan bandar Narkotika di dalam Lapas narkotika khususnya di Lapas Narkotika kelas II-A Pamekasan. Tujuan pembinaan bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan tersebut menyadari bahwa yang dilakukan adalah dilarang oleh hukum dan dengan adanya mereka di Lapas untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Rekonstruksi hukum pemisahan narapidana narkotika dalam hal menekan tingkat prevalensi pengguna narkotika sejatinya dapat meminimalisir tingkat hubungan antara narapidana jenis pengedar dengan narapidana jenis pemakai atau pecandu. Yang apabila diantara mereka tidak terjadi kontak maka informasi tentang narkotika bahkan doktrin untuk melakukan penyalahgunaan narkotika yang diberikan oleh Narapidana kelas pengedar atau bandar akan dapat dihindari. Merujuk pada fakta di lapangan yaitu di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan maka hasilnya masih jauh dari apa yang di cita-citakan hukum yang apabila dikaitkan dengan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan dan teori kemanfaatan hukum maka seharusnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tidak memperburuk keadaan narapidana yang mana tindakan tersebut justru dapat berdampak pada masyarakat luas dalam waktu yang lama
IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL AA Muhammad Insany Rachman; Evi Dwi Hastri
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 2 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i2.1578

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip right of external self determination yang pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status kenegaraan, hukum dan politik wilayah itu sendiri. Dimana keberadaan prinsip tersebut bertolak belakang dalam hal menjaga kedaulatan teritorial sebuah negara. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah, norma dan prinsip dalam hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum sekunder dan studi informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan intinya negara induk tersebut tetap berdaulat, hanya saja untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada. Negara yang turut serta bergaul dalam lingkup masyarakat internasional pada kenyataannya pasti terdapat keinginan atau kepentingan yang diharapkan, maka untuk mencapai hal tersebut ada hal yang perlu dipertaruhkan yaitu sebagian kekuasaan atau sebagian kedaulatan negaranya harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional. Namun untuk pilihan pemisahan sebagian wilayah tersebut merupakan opsi yang terakhir yang bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan keadaan yang ada.
CONFLICT INTEREST YANG DISEBABKAN MORAL HAZARD DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN MORATORIUM PAILIT DAN PKPU Evi Dwi Hastri; Rusfandi Rusfandi
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 2 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i2.1579

Abstract

Konsep moral hazard dikonotasikan sebagai perilaku ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran utang terhadap beberapa kreditor yang telah cukup waktu untuk dibayarkan. Perilaku moral hazard ini dapat dijadikan sebagai modus untuk menyelesaiakan permasalahan utang terutama ditengah pandemi Covid-19. Masalah moral hazard merupakan bentuk penyimpangan. Sehingga dari kondisi yuridis inilah dapat diketemukan suatu permasalahan lain yakni ketika model atau cara moral hazard dalam konflik kepentingan (Conflict Interest) dijadikan sebagai modus untuk memanfaatkan adanya perumusan kebijakan moratorium pailit dan PKPU berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan (Statute Approach). Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan Library Research. Analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu deskriptif analitis. Perumusan kebijakan moraturium pailit dan PKPU bukan merupakan hal yang urgen untuk diberlakukan dalam bentuk Perppu. Apabila kebijakan ini diberlakukan maka secara yuridis otoritas legal untuk permohonan pengajuan pailit dan permohonan PKPU berada di tangan Pemerintah. Berdasarkan konsep Law As Tool Of Social Control, maka sudah sejatinya produk hukum yang dilahirkan tidak hanya ditujukan untuk keuntungan pihak yang berkepentingan. Melaikan dapat dijadikan anomali berperilaku yang tidak menyebabkan kerugian pihak lain.
SANKSI HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PERMUKIMAN MELALUI PERIZINAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN Evi Dwi Hastri; AA Muhammad Insany Rachman; Rury Shafarinda
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 1 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i1.1959

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Semakin bertambahnya tahun, kawasan perkotaan semakin padat penduduk dikarenakan banyaknya masyarakat yang bermigrasi dari kawasan pedesaan menuju ke kawasan perkotaan guna memperbaiki perekonomian. Pemerintah melalui penataan ruang dan rencana tata ruang diharap dapat mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian secara deskriptif analitis terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, komprehensif, bertahap, terarah dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang, untuk mengembangkan tata ruang melalui pembangunan nasional diperlukan rencana tata ruang yang sesuai pula. Sebagai bagian bentuk pembangunan nasional, pembangunan perkotaan harus sesuai dengan keseimbangan antar berbagai kepentingan. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan permukiman sangat penting. Selain itu diperlukan adanya perizinan dalam kegiatan pembangunan untuk membangun sesuatu baik itu berbentuk gedung perkantoran maupun pembangunan permukiman. Dalam penggunaan perizinan pemanfaatan ruang juga disertai dengan adanya pengendalian dari segi pemberian sanksi sebagau upaya hukum agar pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan sesuai rencana tata ruang.
Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik AA Muhammad Insany Rachman; Evi Dwi Hastri
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab implementasi dari peraturan sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk penyelesaian permasalahan, kemudian penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, penyajian secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin, dana anggaran yang kurang, masih banyaknya masalah pertanahan yang belum tuntas, adanya kesenjangan digital di masyarakat serta masih banyaknya tanah yang tidak terdaftar secara nasional.
Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia Evi Dwi Hastri; R. Aj. Nindya Rizky Utamie
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2298

Abstract

Diplomasi dikenal dengan seni atau praktek dalam hal bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat sebagai wakil sebuah negara atau organisasi. Diplomasi ini langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yang mengurus beberapa hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Orang-orang menganggap diplomasi ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan secara halus. Politik luar negeri suatu negara bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dari negara tersebut. Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan diplomasi politik luar negeri. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara maju dan negara berkembang. Secara umum, sifat, bentuk, intensitas, organisasi, dan lingkup diplomasi Indonesia berbeda setiap periode karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di level domestik maupun level internasional. Di banyak negara angkatan bersenjata merupakan komponen terpenting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, pemberian tugas pertahanan kepada militer bertujuan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Persenjataan angkatan perang ini sangat perlu karena tidak hanya merupakan ancaman bagi keamanan atau integrasi wilayah tetapi juga ancaman bagi keamanan manusia. Mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi militer sebagai variabel utama. Peningkatan dan pengembangan pada kompetensi militer bertujuan untuk melindungi pertahanan nasional.
Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik Insany Rachman, AA Muhammad; Hastri, Evi Dwi
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 2: Mulawarman Law Review - December 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab implementasi dari peraturan sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk penyelesaian permasalahan, kemudian penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, penyajian secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin, dana anggaran yang kurang, masih banyaknya masalah pertanahan yang belum tuntas, adanya kesenjangan digital di masyarakat serta masih banyaknya tanah yang tidak terdaftar secara nasional.
INOVASI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DALAM PRODUKSI BATIK ORGANIK MANGROVE DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA KEBUNDADAP TIMUR Hastri, Evi Dwi; Romadhan, Siddik; Hopid, Hopid
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 3 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i3.62625

Abstract

In line with the development direction of Kebundadap Timur Village and the effort to improve the local economy through mangrove tourism development, the community can enhance their economic resilience by creating sustainable employment and entrepreneurship opportunities, such as through ecotourism and the downstream processing of mangroves into organic batik. The potential of mangroves is evident from the diversity of species found in Kebundadap Timur Village, with no fewer than 22 mangrove species recorded. The downstream development of mangroves as the village’s main potential represents a crucial strategy to strengthen market share positioning, increase profitability, and contribute positively to local economic development. This strategy extends beyond the tourism industry to include the batik industry, which is designed to be competitive at local, national, and even global levels. The Women's Empowerment Group (PKK) of Kebundadap Timur Village is engaged in the management of organic mangrove batik, while the Village-Owned Enterprise (BUMDesa) Pasopati focuses on managing mangrove educational tourism. The methodological approach to addressing partner issues involved different focus areas: Partner 1 faced challenges in production and marketing, while Partner 2 needed solutions in promotion and destination development. The outcomes of this initiative include: (1) increased quantity of natural dye and organic hand-drawn batik products by Partner 1, with production achievement rising from 0% to 100%; (2) successful marketing of mangrove-based organic batik through partnership cooperation and digital marketing by Partner 1, also reaching 100% achievement; and (3) increased income-generating activities from WMK tourism through digital promotion and enhanced tourist attraction development by Partner 2, with monthly revenue increasing from IDR 3,000,000 to IDR 5,950,000.Sejalan dengan arah pengembangan Desa Kebundadap Timur dan melihat pada peningkatan Ekonomi Lokal melalui pengembangan wisata mangrove, masyarakat dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan berkelanjutan, seperti ekowisata, dan hilirasisi mangrove menjadi batik organik. Potensi mangrove dapat dilihat dari beragamnya jenis mangrove di Desa Kebundadap Timur yakni tidak kurang dari 22 jenis mangrove. Hilirisasi mangrove sebagai potensi utama Desa Kebundadap Timur merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi pangsa pasar, meningkatkan profitabilitas, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal. Tidak hanya pada industri pariwista, namun pada industri batik yang dirancang untuk mampu bersaing secara lokal, nasional, hingga global. Kelompok PKK Desa Kebundadap Timur bergerak di bidang tata kelola batik organik mangrove sedangkan Bumdesa Pasopati bergerak di bidang tata kelola eduwisata mangrove. Tahapan metode yang dilakukan untuk memberikan solusi pada permasalahan mitra yakni pada Mitra-1 di bidang produksi dan pemasaran, sedangkan permasalahan mitra-2 yakni pada bidang promosi dan pengembangan destinasi. Luaran kegiatan sebagai hasil yang diperoleh yaitu peningkatan Kuantitas produk pewarna dan batik tulis organik (Mitra 1) berhasil memproduksi dengan capaian dari 0% menjadi 100%, Pemasaran batik organik Mangrove dengan adanya kemitraan kerjasama dan pemasaran digital (Mitra 1) berhasil dengan capaian dari 0% menjadi 100%, dan Peningkatan Income Generating Wisata WMK dengan promosi digital dan pengembangan daya tarik destinasi wisata (Mitra 2) sebelum kegiatan sebesar Rp.3.000.000,-/bulan dan setelah kegiatan Rp.5.950.000,-/bulan.
Co-Authors AA Muhammad Insany Rachman Hopid, Hopid Muhammad Rivai R. Aj. Nindya Rizky Utamie Romadhan, Siddik Rury Shafarinda Rusfandi Rusfandi Wijaya, Mas Agus