Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humano: Research Journal AMANNA GAPPA
Rusdin Alauddin
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
WUJUD KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MALUKU UTARA Anshar Anshar; Rusdin Alauddin
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud muatan dari kebijakan hukum daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan satu-satunya produk hukum daerah yang menjadi representasi dari kebijakan hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Analisis ini menjelaskan bahwa muatan nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam  kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kelaziman yang harus tetap dipertahankan dalam setiap program legislasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik dari nilai-nilai kearifan lokal tetap terpelihara dalam wujud materi dan substansi kebijakan hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara
Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam Rusdin Alauddin
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.23563

Abstract

Pemerintah memiliki otoritas dalam pengendalian izin usaha. Tidak hanya memperhatikan satu aspek ekonomis semata, namun yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological aproach). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi konflik sumber daya alam oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menujukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelakuusaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan berada pada posisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, masalah lingkungan, konflik tenaga kerja dan yang paling rendaha dalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pemebesan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah.
Co-Authors Anshar Anshar