Rahmi Ayunda
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA Julianto Julianto; Rina Shahriyani Shahrullah; Rahmi Ayunda; Robert Garry Hawidi
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum”. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.
Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Waralaba di Bimbingan Belajar Primagama Kota Batam Rahmi Ayunda
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v4i2.629

Abstract

This researcg discusses the effectiveness of the development and supervision of franchises in Batam city. The formulation of the problem in this thesis is related to the effectiveness of article 14 and article 15 in the community, problems in the application of article 14 and article 15 as well as solutions in dealing with problems in the application of article 14 and article 15. This research is included in the category of juridical-sociological research which in the method of conducting research is by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data in the field by conducting interviews. Data were processed and analyzed using qualitative methods and conclusions were drawn descriptively. Testing the effectiveness of the application of article 14 and article 15 of Government Regulation No. 42 of 2007 was carried out using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. From the effectiveness test using the theory, it was concluded that Article 14 and Article 15 have not been optimally and effectively implemented. Law Enforcement Factors are the main factors of the ineffectiveness of the implementation of Article 14 and Article 15. The Department of Industry and Trade and Energy of Mineral Resources in Batam City has never even provided guidance or supervision on tuition course in Batam city. The need to develop derivative rules in the form of Mayor Regulations becomes a recommendation in dealing with the problems discussed in this research.