Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Julianto Julianto
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA Julianto Julianto; Rina Shahriyani Shahrullah; Rahmi Ayunda; Robert Garry Hawidi
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum”. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.
Analisis Yuridis Kontradiksi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Julianto Julianto
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers intended to increase investment has caused controversy in the community, the purpose of this research is to analyze and describe the contradictions that occur with the issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers for Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This research is a normative research, the method used in this study is the collection of secondary data using books, journals, research results, internet searches and related regulations. Government continues to implement the Presidential Regulation with consideration as a step in accelerating the national and regional development process by accelerating the transfer of science and technology and increasing foreign investment to support the national economy and expand employment opportunities through increased investment.
Co-Authors Rahmi Ayunda Rina Shahriyani Shahrullah Robert Garry Hawidi