Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum MEDISAINS KERTHA WICAKSANA Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
Made Sugi Hartono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KORUPSI KEBIJAKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF KRIMINOLOGI) Sugi Hartono, Made
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (910.648 KB)

Abstract

Kajian  ini bertujuan untuk mengurai dasar teoritik terhadap klaim korupsi kebijakan publik sebagai suatu fenomena yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis data sekunder yang dianalisis melalui pendekatan kasus, konseptual serta pendekatan sejarah, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang korupsi kebijakan dengan kriminologi sebagai pisau analisisnya.Korupsi kebijakan oleh pejabat publik lahir menjadi korupsi jenis baru yang banyak menyita perhatian publik. Korupsi jenis ini menjadi suatu fenomena yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Siti Fadilah Supari, Hadi Poenomo dan Budi Mulya adalah beberapa kasus yang menjadi bukti verifikatif bahwa fenomena korupsi kebijakan nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Korupsi kebijakan dalam perspektif kriminologi termasuk kualifikasi white collar crime dengan turunannya yaitu occupational crime dan discretionary crime. Korupsi kebijakan lahir karena adanya jabatan tertentu dengan wewenang yang legitimate berdasarkan hukum akan tetapi terdapat kepentingan pribadi di tengah kepentingan masyarakat sebagai nilai jahat untuk mencuri uang negara. Pada titik ini terlihat bagaimana hubungan kekuasan dengan praktek korupsi yang memiliki kecenderungan semakin besar kekuasaan maka potensi korupsi akan semakit tinggi. Kata Kunci: Korupsi, Kebijakan Publik, Kriminologi.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA STUDY OF CRIMINOLOGY TOWARDS FISHERY CRIMINAL ACT IN NUSA PENIDA SUB-DISTRICT Hartono, Made Sugi; Hariyanto, Diah Ratna Sari
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.421.11-21

Abstract

ABSTRAK Nusa Penida sebagai daerah pengembangan wisata bahari mempunyai ancaman tersendiri terkait dengan tindak pidana perikanan yang sering terjadi beberapa waktu terahir. Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung konsep pariwisata berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Hal ini ditujukan untuk menemukan substansi persoalan baik menyangkut masalah hukum dan non hukum serta strategi yang tepat dan efektif dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh memalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), konseptual(conceptual approach) dan kasus (case approach) data yang diperoleh dipilah, diseleksi,disistematisasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan padakonsistensi logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga terciptakajian yang komperhensip serta holistik. Tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dalam beberapatahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Sacara umum dapatdiklasifikasikan menjadi faktor intern yang ditujukan kepada diri pelaku itusendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaituberkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepakan pendekatan persuasifsehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor non hukumberkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan yang ada, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu berupapendekatan represif dengan memaksimalkan penegakan hukum pidana sertapendekatan preventif yangmengutamakan pada pencegahan denganmengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan. Kata Kunci: 1. Kriminologi, 2. Tindak Pidana, 3. Perikanan ABSTRACT Nusa Penida as a marine tourism development area has its own threats related to fishery criminal act which often happens lately. The fundamental issues that need to be solved to support the concept of sustainable tourism which are, what factor that cause the occurrence of fishery criminal act and how to overcome it. It is intended to find the substance of the problem both concerning legal and non-legal issues and appropriate and effective strategy in order to overcome it. This is normative-empirical legal research with the primary database as long as the data obtained directly in the field through interviews and secondary databases throughout the data obtained through literature studies identified from primary, secondary and tertiary legal materials. With statutory approach, conceptual approach and case approach the data obtained are sorted, selected, then systematized and then analyzed qualitatively based on logical consistency. The results of the analysis are presented descriptively so as to create a comprehensive and holistic. The fishery criminal act that happened in Nusa Penida in several years caused by several factors. Generally, it can be classified become an internal factor which is directed to the perpetrator itself, the external factor is representing things beyond the perpetrator, the legal factor is related to the legal enforcer which put forward a persuasive approach so it does not cause a deterrent effect and the last is a non legal factor related to budgetary constraints for the supervision operational. To the existing problems, the conducted countermeasures are, repressive approach by maximizing criminal law enforcement and preventive approach that prioritized prevention with optimizing society participation in the monitoring system. Keywords: Criminology, Criminal Act, Fishery
PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA Sugi Hartono, Made; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23607

Abstract

Dua hal yang menjadi sasaran dalam kajian ini yaitu: pertama, analisis proses penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana dan, kedua untuk mengkonstruksi parameter dalam penentuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, ditetapkan metode yuridis normatif- empiris dengan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan data primer sebagai pokoknya yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai tambahan yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Kumpulan data selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi dan disistematisasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penyajian deskriptif-preskriptif. Proses tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dengan mengkontekskan secara logis berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian yang diangkat. Diujung penelitian ini diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa prinsipnya hakim menentukan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana melalui tiga langkah. Pertama, memastikan legalitas perolehan informasi/dokumen elektronik. Kedua, mengecek dokumen pendukung yang berupa hasil uji digital forensik. Ketiga, memberikan kesempatan bagi pihak lawan melakukan penyangkalan yang tentu dibarengi pembuktian akan dalilnya. Sementara, parameter yang digunakan hakim sampai pada informasi/dokumen elektronik dipertimbangkan dalam putusannya adalah dapat diakses; ditampilkan; dijamin keutuhannya; dan dipertanggungjawabkan.Kata kunci: bukti elektronik, pembuktian, peradilan pidana.
LEGAL PROTECTION AND THE EMPOWERMENT OF THE DISABLED COMMUNITY IN BULELENG REGENCY Sudiatmaka, Ketut; Artha Windari, Ratna; Sugi Hartono, Made; Ayu Apsari Hadi, I Gusti
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out about the protection and empowerment of people with disabilities in Buleleng Regency. In Buleleng regency, either government or private buldings including their public places are not built with fully provided accessibility for persons with disabilities. Furthermore, the persons with disabilities still having trouble to obtain their rights due to social and cultural factors, economic factors, weak policies and law enforcement in favor of disabled and also there is no legal umbrella that clearly regulates the protection and empowerment of persons with disabilities. As for this research is the normative legal study with using qualitatively analysis techniques. The fulfillment of social and economic rights is realized by the government of Buleleng Regency in the form of Social Assistance for Persons with Disabilities with giving an amount of money each month. The persons with disabilities are also trained to be given jobs according to their abilities. There are also Regional Regulations on the protection and fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities which is soon be enacted that is include rights and legal protections for persons with disabilities, such as : the right to fullfill equality before the law until intellectual rights are protected.
KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Sadvika Dewi, Made Vira; Sugi Hartono, Made; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, (2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapaan ketua pengadilan negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Frasa bukti permulaan permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sebagai minimal 2 alat bukti. Makna frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (2) rancangan KUHP, (2) Konsekunesi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan adalah penyadapan tersebut harus dihentikan serta alat bukti hasil penyadapan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan maka alat bukti hasil penyadapan dengan cara tidak sah dan harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan, dan alat bukti tersebut dapat dimusnahkan oleh pusat pemantauan Polisi Republik Indonesia.
IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (STUDI KASUS NO. PDM- 532/BLL/08/2020) Scolastika Manurung, Angela Claudia; Sugi Hartono, Made; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38145

Abstract

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan suatu peraturan dan kebijakan baru dalam lingkup penuntutan dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada para pembaca dalam bidang penulisan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice pada implementasi tentang prinsip restorative justice dalam perkara tindak pidana pengrusakan di Kabupaten Buleleng juga untuk mengkaji dan menganalisis peraturan tentang prinsip restorative justice pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling dengan bentuk purposive sampling. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dinilai telah berjalan sesuai dengan prosedural dari penerapan restorative justice pada penanganan perkara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta terdapat juga hambatan dan faktor pendukung dalam penerapannya.
INTERPRETASI UNSUR IKTIKAD BAIK DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PENANGANAN COVID-19 Aditya Madra, Gede Surya; Gede Sudika Mangku, Dewa; Sugi Hartono, Made
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran dan mengetahui tolak ukur interpretasi usur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Makna unsur iktikad baik yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ini adalah segala perbuatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ketentuan UU Penanganan COVID-19 harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk menunjang stabilitas sektor keuangan. (2) Tolak ukur ada tidaknya unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 dapat dilihat dari asas-asas dalam hukum tata negara yaitu khususnya pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA PELAKSANAAN UPACARA NGABEN (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) Singid Adnyana, Wayan Agus; Sugi Hartono, Made; Rai Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan analisis yuridis terkait dengan pengaturan hukum dalam penetapan status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan (2) melakukan analisis yuridis terkait dengan alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) dasar dari digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah oleh Menteri dan (2) alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena daerah Kabupaten Buleleng tidak ditetapkan sebagai daerah wabah.
KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA PEREAN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN) Deni Kristina, Luh; Sudiatmaka, Ketut; Hartono, Made Sugi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait sistem perkawinan nyentana yang dilaksanakan di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dari persepektif Hukum Adat Bali dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.Penelitian ini bersifat deskriptif.Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Sistem perkawinan nyentana di desa Perean dalam pelaksanaan upasaksi yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau disebut dengan purusa yaitu pihak perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai pradana yaitu pihak laki-laki, dalam hal ini proses mereka terbalik seperti perkawinan biasa, dilihat dari perspektif perkawinan nyentana menurut Hukum Adat Bali yaitu menganut sistem nyentana putrika. (2) Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana di desa Perean yaitu kedudukan dan hak mewaris anak dari perkawinan nyentana di Desa Perean jatuh di pihak ibu atau istri, begitupun dalam hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana di Desa Perean yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak laki-laki. Warisan biasanya dibagi sama rata jika kedudukan anaknya sama-sama laki-laki. Anak perempuan yang lahir dari perkawinan nyentana sepanjang dia tidak di angkat sebagai sentana dia tetap mengikuti asas patriarki.
PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) Lailatul Fajriah, Anis; Sari Adnyani, Ni Ketut; Hartono, Made Sugi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai perdagangan pengaruh ditinjau dari perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh telah diatur dalam UNCAC namun belum diimplementasikan ke daam hukum nasional walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, kasus mengenai perdagangan pengaruh terus bertambah dengan berbagai modus operandi yang beragam sebagaimana ketiga kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Selama ini, upaya menjerat pelaku menggunakan pasal tentang suap yang mana sesungguhnya hanya terbatas pada pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil saja. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Indonesia ke depan, perlu kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, dalam hal ini didorong melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Co-Authors A.A. Ngurah Manik Oka Aditya Madra, Gede Surya Alouisius Alan Sanjaya Angela Claudia Scolastika Manurung Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardianti May, Windy Ari Darman Ari Swandewi, Ni Putu Arty sriwahyuni Br Perangin Angin Ary Sutha, M. Berita Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Nadya Gayatri Claudia Magdalena Ritonga Darman, Ari Deni Kristina, Luh Des Alpin Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Diah Ratna Sari Hariyanto Dita Yulianti Dos Santos, Martinha Eswa Pramita, Komang Fernando Tobing Gede Ian Narayana Yadnya Gede Pradana Arta Wijaya Gede Surya Aditya Madra Gorbinta Paska Peraja Kaban Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Helena Hestaria I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama I Made Dimas Arta Wiguna I Nengah Suastika I Nengah Suastika I Wayan Artawan I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan Ida Ayu Gede Narayani Irene Olivia Siregar Jose Widyatama Lingga Kadek Dandi Saputra Kadek Diah Karuni Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Ardika Ketut Tia Yuliani Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Hendra Setiawan Komang Tri Saniartini Lailatul Fajriah, Anis Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Deby Listianitari Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Martinha Dos Santos Monica Monica Monica Monica, Monica Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Utari Puspita Devi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Nyoman Ayu Desy Sekarini Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Putu Ari Swandewi Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Rai Yuliartini Nina Septiani Marista Sigumonrong Nyoman Prayudhi Trianggana Parwati, Ni Putu Ega Pratama, I Gusti Bagus Andre Yudha Putra Permana, Hadi Putri, Ni Putu Martina Putu Andi Darmawan Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Pipit Pricellia Eka Putri Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Ratna Artha Windari Ribka Layasina Br Sembiring Sadvika Dewi, Made Vira Salles, Sergio Saputra, Kadek Dandi Scolastika Manurung, Angela Claudia Silvia Maharani Singid Adnyana, Wayan Agus Tegar Bagus Satria Veronika Wulandari Wayan Agus Singid Adnyana Windy Ardianti May Wirabrata, Dewa Gede Firstia Yogo Puspawan, Made Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni