Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO Muhammad Rizal lampatta; Irham Yasir
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.022 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i1.329

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato dan untuk mengetahui menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum empirik.Hasil penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato adalah dengan tetap melaksanakan amanat Undang – Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Pada tahap penyidikan anak yang melakukan tindak pidana apabila melakukan tindak pidana yang memungkinkan unntuk dilakukan penangkapan dan penahanan maka upaya tersebut akan dilakukan. Dalam proses penyidikan upaya diversi dan ADR akan terus dilaksanakan selama para korban mau memberikan maaf dan menyepakati perdamaian. (2) Kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato yaitu Belum adanya BAPAS di Kabupaten Pohuwato, Masih terdapat Penyidik UPPA yg belum mendapat pelatihan khusus, Rutan negara khusus untuk tersangka anak yang sampai saat sekarang ini belum ada.Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah perlu menyediakan BAPAS dan Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah kabupaten Pohuwato agar memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan diversi melalui mediasi penal terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum
PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN POHUWATO Muhammad Rizal Lampatta; Agung A. Yusuf
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1450

Abstract

epublic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections has requested permission for fostered citizens. Penitentiaries allow approval for article 14 paragraph (1) Number 9. Granting remission rights for fostered residents, narcotics are not in accordance with other fostered citizens, therefore it needs to be asked. narcotics are classified as extraordinary crimes. In that case there are special requirements that must be resolved to get remission that is through good behavior, also must be a justice collaborator. This has been regulated in Republic of Indonesia Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Republic of Indonesia Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Provisions and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners. Article 34 A. Pohuwato Penitentiary in granting remission has agreed to the provisions of the necessary legislation and must maintain that quality so as to provide remission to prisoners. Keywords: remission, inmate, recovering narcotics, correctional institution.