Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sapientia Et Virtus Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Muhammad Tahir
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN Muhammad Tahir; St. Hadijah Wahid; Abunawas
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.36 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh sebuah credit union akibat kesalahan dan kelalaian pengurus didalam mengatur, mengurus dan mengelolah credit union. Kedua, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawab pengurus kepada anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif empiris, yang bersifat deskriptif analisis. Menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai wawancara dan pengamatan dilapangan. Kerugian yang dialami sebuah credit union merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh pengurus, karena sengaja dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh anggota. Penyebab kerugian tersebut disebabkan karena adanya penyalahgunaan didalam penggunaan dana lembaga yang diperuntukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan meningkatnya pinjaman lalai yang tidak dapat tertangani, karena tidak memenuhi aspek kepatuhan dan kepatutan didalam pemberian dan penanganan pinjaman anggota sehingga sulit untuk melakukan eksekusi penyelesaian pinjaman tersebut, sebagaimana yang dialami oleh KSP. CU Muare Pesisir.
Perlindungan Terhadap Hak Petugas Medis Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan Muhammad Tahir; Erni Djun Astuti; Giofanni Dian Novika; Sugeng Susila; Alhadiansyah Alhadiansyah
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.453

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi pelaksanaan pemenuhan hak petugas medis yang menangani pasien Covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kedua, upaya pemerintah didalam memenuhi hak petugas medis yang menangani pasien Covid-19 pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif empiris, dengan metode deskriptif, menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai wawancara dan pengamatan dilapangan. Pelaksanaan dan upaya pemenuhan hak petugas medis yang dilakukan pemerintah dimasa pandemi Covid-19, belum secara optimal dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan insentif dan santunan kematian serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang keselamatan dan kesehatan kerja dari petugas medis, hak memperoleh perlindungan hukum dan informasi yang lengkap, jelas dan benar selama menangani pasien Covid-19. Kata Kunci: Perlindungan; Hak Petugas Medis; Covid-19 Abstract This study aims to first, identify the implementation of the fulfillment of the rights of medical personnel who handle Covid-19 patients in terms of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Second, the government's efforts in fulfilling the rights of medical workers who handle Covid-19 patients during the pandemic. The research method used is a type of empirical normative research, with a descriptive method, applying an approach to literature and literature studies accompanied by interviews and observations in the field. The implementation and efforts to fulfill the rights of medical officers carried out by the government during the Covid-19 pandemic, have not been optimally implemented, especially in terms of receiving incentives and death compensation as well as fulfilling health facilities and infrastructure to support occupational safety and health of medical workers, the right to obtain legal protection and complete, clear and correct information while handling Covid-19 patients. Keywords: Protection; Rights of Medical Officers; Covid-19
Co-Authors Abunawas Alhadiansyah Erni Djun Astuti Giofanni Dian Novika Sugeng Susila