Fajar Rahmanto
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

THE PREPAREDNESS FOR THE COVID-19 PANDEMIC MANAGEMENT IN INDONESIA Muchammad Iqbal Firmansyah; Fajar Rahmanto; Deni Setiawan
Indonesian Journal of Health Administration Vol. 8 No. 2 (2020): December
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jaki.v8i2.2020.188-201

Abstract

Background: The increase in disaster events requires preparedness from health workers as the frontline to provide medical services in handling victims when a disaster occurs. Many of medical workers infected with COVID-19 where at least 47 nurses in Indonesia have tested positive with the number of nurses having ODP and PDP status totaling 546 people and 44 people cause additional problem in handling COVID-19.Aims: This article aims to determine the readiness of health workers in handling pandemic disasters in suppressing the potential risks due to the COVID-19 outbreak through medical services provided.Methods: The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach. Secondary data collection techniques from previous references and public documents related to COVID-19 disaster management in Indonesia. Data analysis using NVivo12 Plus software with a query analysis approach.Results: The results showed the ratio of health workers in Indonesia for medical services in handling the COVID-19 pandemic disaster was not ideal were for doctors 0.4 and nurses 2.1 were still far behind from developed countries where the ratio of health workers was above 2.5 doctors and 5.5 for nurses. Then, infrastructure aspects in general for referral hospitals handling COVID-19 almost in every province that has supported through the distribution of medical material equipment to various regions, provinces and districts, as well as hospitals that need it in all areas of Indonesia in the form of surgical masks (1,997,684 pieces), PPE of 1,659,955 units, coupled with Rapid Test equipment of 1,011,130 units.Conclusion: The readiness of health workers in providing medical services for the handling of a pandemic disaster influenced by the number of human resources, operational standards, and facilities for health facilities.Keywords: health workers, medical services, pandemic disaster management, COVID-19
SPENDING REVIEW BERBASIS PERFORMANCE-BASED BUDGETING (PBB) TERHADAP APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017-2018 Al Fauzi Rahmat; Fajar Rahmanto; Muchammad Iqbal Firmansyah; Dyah Mutiarin
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1676

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana spending review berbasis Performance-Based Budgeting (PBB) terhadap APBD Kabupaten Sleman tahun 2017-2018. Selanjutnya, artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi dan menafsirkan sebuah konteks terkait spending review yang perlu di identifikasi secara mendalam. Kemudian, perolahan data dilakukan melalui studi kajian literature (online dan offline). Sebagaimana penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan kodifikasi data, penyajian data dan hasil data penelitian. Hasil penelitin ini menunjukan bahwa kondisi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan, namun ditinjau pada sektor anggaran belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Selanjutnya hasil review alokasi yang dilakukan terhadap realisasi anggaran belanja daerah terjadi penghematan anggaran belanja dari tahun 2017 ke 2018. Kemudian, untuk review tolak ukur dan kinerja melalui layanan kesehatan dan pendidikan menunjukan adanya peningkatan angka indeks pembangunan manusia. Lebih lanjut, Analisis Deviasi Kebutuhan menunjukkan dalam dua tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yakni tahun 2017 dan 2018 memiliki tingkat rata-rata deviasi kebutuhan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar (11,85%).Abstract: This article aims to analyze the extent of spending based on Performance-Based Budgeting (PBB) based Regional Expenditure Budget (APBD) of Sleman Regency in 2017-2018. Furthermore, this article uses a qualitative method to identify and interpret a context related to spending review that needs to be identified in depth. Therefore, data processing through literature studies (online and offline). As the use of data analysis techniques in this study carried out with the stages of data codification, data presentation and results of research data. The results of this research indicate that condition of regional expenditure budgets of the Sleman Regency Government in 2017 and 2018 has increased, but in terms of expenditure budget sector the Sleman Regency Government employees have decreased. Furthermore, the results of a review of the allocations made to the realization of the regional expenditure budget savings spending occurred from 2017 to 2018. In addition, for a review of benchmarks and performance through health and education services showed an increase in the index of human development. Moreover, the Need Deviation Analysis shows that in the two fiscal years the Sleman Regency Government, namely 2017 and 2018, has an average deviation of needs with a regional budget allocation of (11.85%).Keywords: Spending Review; Performance-based Budget; Regional Expenditure Budget; Sleman Regency
Infrastruktur Halte Transjogja, Sudahkah Inklusif? Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Al Fauzi Rahmat; Ali Lating; Fathnun Tan; Sahrul Pora; Fajar Rahmanto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.786

Abstract

Bus Transjogja telah beroperasi lebih dari satu dekade lamanya. Seiring berjalan waktu, banyak sarjana yang mencatat bahwa masih kurangnya inklusivitas terhadap penyediaan prasarana halte bus yang ramah disabilitas maupun pengguna kursi roda, ditambah dengan masih kurangnya aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Padahal, sudah banyak sarjana memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pengelola bus Transjogja untuk segera berbenah. Karena hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk bertindak mengobservasi lebih lanjut realitas dilapangan berterkaitan penyediaan prasarana halte bus Transjogja yang bersifat inklusif dipertengahan tahun 2022, ditambah dengan aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Oleh karenanya, untuk memprakarsai temuan dan diskusi, artikel ini menggunakan metode kualitatif berganda dengan teknik pengumpulan data penelitian melalui studi observasi dan juga dokumentasi. Selanjutnya, temuan ini menyajikan bahwa 10 dari 24 titik lokasi halte bus Transjogja masih jauh dari kata inklusif, dimana jalur landai atau ramps bagi orang-orang dengan mobilitas menggunakan kursi roda nampak terhalang oleh beberapa atribut. Padahal, keberadaan halte Transjogja di sebagian besar titik tersebut berada di lokasi yang sangat strategis bagi warga maupun wisatawan sebagai tempat pemberhentian atau memulai perjalanan mereka menuju/dari lokasi lainnya. Sama halnya dengan troktoar, ada 6 dari 24 jalur troktoar yang dinilai belum menerapkan aksesbilitas yang inklusif bagi orang-orang yang menggunakan perangkat kursi roda. Lebih lanjut, pembuktian observasi ini dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan inklusivitas prasarana layanan transportasi Transjogja, khusus jalur ramps dan troktoar. Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk memberikan pesan peringatan (warning messages) dan juga desakan serius bagi pemerintah daerah provinsi DIY dan pengelola untuk memusatkan perhatian mereka terhadap perbaikan prasarana halte Transjogja agar bersifat inklusif, sehingga keberadaan Transjogja dapat mengutamakan fungsi daripada bentuk serta jalur troktoar yang lebih memadai bagi orang-orang dengan mobilitas terbatas.