Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Peuradeun JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK) Jurnal Government of Archipelago
Sahrul Pora
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua Dafrin Muksiin; Sahrail Robo; Ahmad Rizali Pawane; Sahrul Pora
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11817

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yakni kekuasaan dan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Dimana menurut John W. Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial. Lebih lanjut, untuk mengkaji motif politik dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal. Untuk menganalisis data penelitian digunakan Nvivo plus 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yakni  kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali.
Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Sahrul Pora; Zuly Qodir; Titin Purwaningsih
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8965

Abstract

Pascareformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu diwarnai dengan penggunaan isu politik identitas. Isu ini sengaja dilakukan agar dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat mayoritas yang memiliki kesamaan identitas dengan sang kandidat, baik itu agama maupun etnis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (selanjutnya HT-Zadi) bisa tampil sebagai pemenang, padahal agama dan etnisitas Hendrata Thes merupakan minoritas di kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan HT-Zadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terpilihnya Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah karena terdapat beberapa strategi yang digunakan mulai dari membentuk tim yang solid dan kuat di setiap desa, door to door dan kampanye melalui media sosial. Faktor lain yang juga mempengaruhi karena efek dari pemerintahan masa lalu yang belum bisa memenuhi janji politiknya. Untuk menangkal isu politik identitas yang sangat masif yang digunakan oleh lawan politiknya, para tim sukses beserta kandidat meyakinkan para pemilih dengan program-program unggulan HT-Zadi baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang akan diimplementasikan jika mereka terpilih.
Transformasi Aktivitas K-Popers Di Media Sosial: Analisis Drone Emprit Dalam Framing Isu UU Cipta Kerja: Transformation Of K-Popers Activities In Social Media: Analysis Of Drone Emprit In Framing Issues Of Work Copyration Sahrul Pora; Niken Nurmiyati; Tengku Imam Syarifuddin; Herdin Arie Saputra
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.191 KB) | DOI: 10.54144/govsci.v2i1.16

Abstract

The purpose of this study is to provide a more comprehensive understanding of K-Popers activities on social media against the framing of the 2020 Omnibus Law on Job Creation. This type of research applies qualitative approach. The method used is framing analysis with the Entman model to observe framing in two main dimensions, namely the collection and evaluation of problems or the importance of some aspects of reality/issues. The results of the research show that there have been widespread rejection of such a Job Creation Law in various regions in Indonesia, and K-Popers have emerged as supporting actors in the resistance movement. Several hashtags that later become trending topics cannot be separated from the role of fans of the South Korean music industry. K-popers play their role through social media in this issue by paying attention to what is happening (trending) in Indonesia.
Ratna Serumpaet Hoax and Discourse War on Social Media : Hoax Ratna Serumpaet dan Perang Wacana di Media Sosial Sahrul Pora; Rasid Pora; Dafrin Muksin
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.733 KB) | DOI: 10.54144/govsci.v3i1.28

Abstract

Social media is a technology facility, which is currently widely used by the public. As is known, social media is the most frequently used tool to spread false news. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data obtained through the study of Literature and reporting on several news websites. The purpose of this study was to determine how the spread of Hoax Ratna Sarumpaet and its impact socially and politically. The results of the study show that the spread of the hoax of Ratna Sarumpaet's hoax in 2018, which was spread through social media, resulted in social and political chaos. Mutual attacks between supporters and the success team of the two groups continue to occur both in social media, online and mass media.
Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasaan Masyarakat Di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Ekklesia Hulahi; Ulung Pribadi; Syamsul Bahri Abd Rasyid; Sahrul Pora; Inrinofita Sari
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.7.1.56-71.2022

Abstract

The government as a public service provider where the community must be responsible must be responsible and continue to strive to provide the best services to improve public services. For this reason, the government trains digital-based public services so that government agencies can serve the community easily and quickly. So, in this study, it aims to see the effect of e-KTP service quality on community satisfaction in Morotai Island Regency in North Maluku Province and this study uses quantitative methods to determine the quality of services that make the most impact on people's satisfaction. The sample drawn is 100 people. The data collection technique used is a survey technique, in which data is collected through the distribution of online questionnaires (Google forms). The results show that the evidence obtained from physical evidence, impact, strength, assurance and empathy has been applied in the effect of e-KTP services on community satisfaction carried out by the Ministry of Population and Civil Registration of Morotai Island Regency. There are two variables that have a positive and significant influence on other variables, namely service and empathy for community satisfaction in e-KTP. Meanwhile, three other variables that do not have significant variables are the capacity and guarantee of community satisfaction in the e-KTP service provided by the Morotai Island government. And to improve the quality of E-KTP services from the population and the Morotai Island Civil Registry Office to examine the variables that are at the center of this research, especially on variables that have a significant negative effect (physical evidence, arrests, and guaranteed), so they can comply with the rules and mechanisms in improving the quality of e-KTP services to the satisfaction of the community.
Infrastruktur Halte Transjogja, Sudahkah Inklusif? Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Al Fauzi Rahmat; Ali Lating; Fathnun Tan; Sahrul Pora; Fajar Rahmanto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.786

Abstract

Bus Transjogja telah beroperasi lebih dari satu dekade lamanya. Seiring berjalan waktu, banyak sarjana yang mencatat bahwa masih kurangnya inklusivitas terhadap penyediaan prasarana halte bus yang ramah disabilitas maupun pengguna kursi roda, ditambah dengan masih kurangnya aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Padahal, sudah banyak sarjana memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pengelola bus Transjogja untuk segera berbenah. Karena hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk bertindak mengobservasi lebih lanjut realitas dilapangan berterkaitan penyediaan prasarana halte bus Transjogja yang bersifat inklusif dipertengahan tahun 2022, ditambah dengan aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Oleh karenanya, untuk memprakarsai temuan dan diskusi, artikel ini menggunakan metode kualitatif berganda dengan teknik pengumpulan data penelitian melalui studi observasi dan juga dokumentasi. Selanjutnya, temuan ini menyajikan bahwa 10 dari 24 titik lokasi halte bus Transjogja masih jauh dari kata inklusif, dimana jalur landai atau ramps bagi orang-orang dengan mobilitas menggunakan kursi roda nampak terhalang oleh beberapa atribut. Padahal, keberadaan halte Transjogja di sebagian besar titik tersebut berada di lokasi yang sangat strategis bagi warga maupun wisatawan sebagai tempat pemberhentian atau memulai perjalanan mereka menuju/dari lokasi lainnya. Sama halnya dengan troktoar, ada 6 dari 24 jalur troktoar yang dinilai belum menerapkan aksesbilitas yang inklusif bagi orang-orang yang menggunakan perangkat kursi roda. Lebih lanjut, pembuktian observasi ini dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan inklusivitas prasarana layanan transportasi Transjogja, khusus jalur ramps dan troktoar. Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk memberikan pesan peringatan (warning messages) dan juga desakan serius bagi pemerintah daerah provinsi DIY dan pengelola untuk memusatkan perhatian mereka terhadap perbaikan prasarana halte Transjogja agar bersifat inklusif, sehingga keberadaan Transjogja dapat mengutamakan fungsi daripada bentuk serta jalur troktoar yang lebih memadai bagi orang-orang dengan mobilitas terbatas.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TERNATE Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Talib, Nurain; Djae, Raoda M.; Sumtaki, Parto
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Pengawasan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD selalu dijalankan kepada pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta seluruh SKPD yang ada di Kota Ternate. Implementasi fungsi tersebut terus dilakukan oleh DPRD agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kota bisa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat demikian juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ternate. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, DPRD Kota Ternate melaksanakannya dengan cara melakukan pengawasan langsung, kelapangan, melalui sidang-sidang komisi, pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna, serta pengawasan terhadap penyusunan dan penggunaan APBD Kota ternate.. Kedua: Implementasi fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Kota Ternate. Dalam implementasi kewenangan tersebut juga sejauh ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota DPRD maupun secara kelembagaan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.
EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP TERHADAP MASYARAKAT (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2022) Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Djae, Raoda M.; Ucen, Firjayanti
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v5i2.1710

Abstract

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik apabila pelayanan publik yang diberikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada tahun 2022 dinilai sudah sangat efektif dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kinerja mereka dalam memberikan pelayan kepada masyakat dengan sangat baik sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan pada saat melakukan pembuatan E-KTP. Apalagi didukung dengan sistem online sebagai inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate dalam pembuatan E-KTP. Dengan menggunakan sitem tersebut maka tentunya bisa bemberikan kemudahan kepada setiap masyarakat yang ingin membuat KTP karena pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih mudah, murah dan efektif. Kedua: Belum terdapat faktor-faktor yang sangat berarti yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif. Argumentasi tersebut didasarkan pada keterangan yang telah disampaikan oleh seruruh informan, baik perwakilan dari Dukcapil Kota ternate maupun masyarakat sebagai pemohon pembuatan E-KTP. Hal tersebut bisa terjadi karena segala fasilitas pelayanan yang tersedia dianggap sudah snagat memadai dalam mendukung peleyanan pembuatan E-KTP. Sehingga yang ada hanyalah faktor-faktor pendukung dalam pelayanan yang terlihat.
Air Quality Recovery In Jakarta Province In The Era Of Anies Baswedan: Solutions And Challenges Pora, Sahrul; Djen, Risman A.M; Muksin, Dafrin
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 4 No 2 (2025): Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/jipik.v4i2.1343

Abstract

Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Provinsi Jakarta di era Anies Baswedan sebagai Gubernur dalam pemulihan kualitas udara. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memulihkan kualitas udara di Jakarta. Metode yang digunakan dibunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data yang digunakan yakni melalui media online nasional, artikel ilmiah serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara di Jakarta terutama disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pengendalian transportasi, penerapan pajak karbon, uji emisi kendaraan, dan dorongan terhadap transformasi energi. Meskipun kebijakan tersebut dirancang secara komprehensif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup biaya pelaksanaan yang tinggi, terbatasnya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam uji emisi dan penggunaan transportasi umum. Pandemi COVID-19 turut memperburuk keadaan dengan mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemulihan kualitas udara di Jakarta membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, kesadaran publik, dan kolaborasi lintas sektor. This research focuses on the efforts of the Jakarta Provincial Government in the Anies Baswedan era as governor in restoring air quality. The purpose of this research is to find out the various policies carried out by the government in restoring air quality in Jakarta. The method used is a qualitative research method with a case study approach. The data used is from national online media, scientific articles, and other related documents. The results show that air pollution in Jakarta is mainly caused by the high number of motorized vehicles. To address this problem, the government implemented a number of policies, such as transportation control, carbon tax implementation, vehicle emission testing, and encouragement of energy transformation. Although the policies are comprehensively designed, their implementation faces various challenges. The main challenges include high implementation costs, limited supporting infrastructure such as electric vehicle charging stations (SPKLU), and low public participation in emission testing and use of public transportation. The COVID-19 pandemic has also worsened the situation by encouraging people to return to using private vehicles. Thus, the successful implementation of air quality recovery policies in Jakarta requires adequate budget support, public awareness, and cross-sector collaboration.
Peran Pendidikan Pancasila dalam Penguatan Karakter Kebangsaan Mahasiswa di Politeknik Perikanan Negeri Tual Kanuna, Resky Sirupang; Pora, Sahrul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pendidikan Pancasila berkontribusi dalam membentuk karakter kebangsaan mahasiswa melalui pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 2 Program Studi Bioteknologi Perikanan di Politeknik Perikanan Negeri Tual yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila mampu memperkuat karakter kebangsaan mahasiswa. Pemahaman mengenai konsep bela negara berkembang dari perspektif yang sempit, yakni militeristik, menjadi lebih luas dan kontekstual. Mahasiswa mulai memahami bela negara sebagai kontribusi nyata dalam bidang akademik, sosial, maupun keilmuan. Nilai-nilai Pancasila seperti cinta tanah air, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial tampak mulai terinternalisasi dalam sikap dan perilaku keseharian mereka. Faktor penting yang mendorong proses ini adalah peran dosen serta pendekatan pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan dialogis. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran bela negara sekaligus memperkuat karakter kebangsaan mahasiswa melalui proses pembelajaran yang bermakna dan aplikatif.
Co-Authors Agus Priyanto Ahmad Rizali Pawane Al Fauzi Rahmat Dafrin Muksiin Djae, Raoda M. Djen, Risman A.M Ekklesia Hulahi Fajar Rahmanto Fathnun Tan Herdin Arie Saputra Hulahi, Ekklesia Lating, Noval Ali Muksin, Dafrin Niken Nurmiyati Pora, Rasid Purwaningsih, Titin Putra, Muhammad Ade Rahmat, Al Fauzi Rasyid, Syamsul Bahri Abd Resky Sirupang Kanuna Ridho Al-Hamdi Sahrail Robo Sandi, Fadri Ari Sari, Inrinofita Sumtaki, Parto Syamsul Bahri Abd Rasyid Talib, Nurain Tengku Imam Syarifuddin Tukijan, Tukijan Ucen, Firjayanti Ulung Pribadi, Ulung Zuly Qodir