Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Madani Legal Review
Tamrin Muchsin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mempertanyakan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi di Kabupaten Sambas Tamrin Muchsin; Sri sudono Saliro
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 14, No 1: April 2021
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v14i1.8748

Abstract

The regional government in the framework of implementing regional autonomy has the authority and independence in regulating regional government affairs. The authority of regional governments to regulate self-government affairs as stipulated in Law Number 23 Year 2014, hierarchically is a juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the second amendment, which reads: “Government provinces, regencies and cities regulate and manage government affairs by themselves according to the principles of autonomy and assistance tasks ”. The local government of Sambas Regency in carrying out government affairs under its authority has the right to make policies both in the context of improving services, in order to increase community participation in regional development and in order to maintain moral values in people's lives. One of the important elements in implementing this process is through the formation of local regulations. A dynamic that can occur with regard to the making of regional regulations is the linkage between local political interactions and the technicality of making laws and regulations, the boundaries of which must not conflict with the 1945 Constitution, as well as the laws and regulations above. The presence of Sambas Regency Regional Regulation Number 3 of 2004 concerning the prohibition of prostitution and pornography is contrary to higher-level laws and regulations so that this regional regulation must be repealed.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH: SEBUAH TINJAUAN KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM Tamrin Muchsin; Sri Sudono Saliro; Sardjana Orba Manullang; Marjan Miharja
Madani Legal Review Vol. 4 No. 1 (2020): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v4i1.566

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa kewenangan dan akibat hukum yang timbul berdasarkan kewenangan PPAT dalam pendaftaran tanah. Negara menerbitkan pengaturan hukum yang dapat menjamin hak kepemilikan dengan memperoleh kepastian atas hak tanah, seperti memiliki surat tanda bukti. Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Tulisan ini berfokus pada pertama, bagaimana kewenangan PPAT dalam pendaftaran tanah, dan kedua, akibat hukum apa yang timbul berdasarkan kewenangan PPAT dalam pendaftaran tanah. Tulisan ini bersifat kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisa fokus kajian tulisan ini. Hasil pembahasan tersebut menyatakan bahwa kewenangan PPAT dalam hal pendaftaran tanah termasuk dalam kewenangan delegasi, yang mana PPAT membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akibat hukum dari kewenangan PPAT tersebut, bisa pada ruang lingkup Tata Usaha Negara, perdata, maupun pidana.
Co-Authors Miharja, Marjan Sardjana Orba Manullang Sri Sudono Saliro