Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN Herlina .; Soesilo Zauhar; Suryadi .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.658 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i3.127

Abstract

Penelitian ini hendak mengkaji secara empiris tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi pelayanan public yang selanjutnya dikembangkan menjadi lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan belumlah dapat dikategorikan baik, namun sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan masih dapat diatasi dengan berbagai cara, kecuali kendala eksternal yang berupa letak geografis dan kondisi lingkungan Kabupaten Kotabaru. Kata Kunci : birokrasi, kinerja
IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI PASAR TENAGA KERJA (SISTEMA INFORMASAUN MERKADU TRABALHU) Antonio da Paixão Soares Pereira; Abdul Hakim; Suryadi .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.11 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.106

Abstract

Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja ialah penjabaran dari pada tupoksi dari Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan yang termuat didalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan dengan menggunakan analisis model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini bahwa, komunikasi yang dijalankan dalam implementasian program “SIMU” belum berjalan secara efektif karena daya tanggap dari beberapa implementor program terhadap perintah atasannya belum berjalan baik. Sumber Daya yang ada yaitu sumber daya finansial dan sumber daya material berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam mendukung pengimplementasian program “SIMU” akan tetapi untuk sumber daya manusia masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disposisi atau sikap dari para implementor dalam program ini memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dalam pengimplementasian program “SIMU” ini belum ada standard kerja yang jelas berupa Standard Operating Procedur (SOP) yang merupakan tolak ukur didalam keberhasilan suatu program yang dijalankan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Tenaga Kerja.
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SITUBONDO Khairil Anwar; Bambang Supriyono; Suryadi .
REFORMASI Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.172 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v5i2.320

Abstract

Abstract :The function of supervision is the authority of the House of Assembly (DPRD) especially when it must do supervision over the implementation of local regulation and other rules, the usage of APBD, the policy making and performance of local government in organizing local development, and the execution of international cooperation in locality. Being main stakeholder in local public service, DRPD is expected to stimulate the improvement of public service quality. In reality, the mechanism to implement the function and task of supervision of DPRD over the government of Situbondo Regency is not systematic. One reason is that there is no legal base for technical guide of supervision system. The committees in DPRD of Situbondo have undergone the supervision over local government but their supervision is not focusing upon their performance on task field of the committee. The supervision by the committee is a merely routine, not touching the core of problem, and still away from giving concrete solution. The implementation of task and function of supervision in DRPD of Situbondo Regency over the government (Local Leader), therefore, must be supported by strong legal base, adequate fund to facilitate task and function implementation, and reliable facility, structure and infrastructure, as well as the sufficient backup from the secretariat of DPRD. Research method is qualitative. Analysis technique is Miles & Huberman’s interactive analysis model.