Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong Mahardhika Berliandaldo; Achmad Chodiq; Driszal Fryantoni
INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol. 4 No. 2 (2021): INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia - Edisi Maret 2021
Publisher : Forum Inovasi Bisnis dan Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.02 KB) | DOI: 10.31842/jurnalinobis.v4i2.179

Abstract

Perkembangan sektor pariwisata saat ini membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder dari berbagai kalangan. Peran stakeholder disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki agar hasil yang dicapai dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para stakeholder yang terlibat dan melakukan Analisa peran stakeholder berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingannya (interest), Selain itu, dilakukan analisis keterlibatan masing-masing stakeholder serta mengukur dampak yang terjadi atas pelaksanaan kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder. Hasil identifikasi stakeholder menunjukan pengelompokan kedalam dua konteks yaitu stakeholder primer yang terdiri dari LIPI dan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta stakeholder sekunder yang terdiri dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Bogor, Mitra Pengelola Kebun Raya, dan Pelaksana TJSL Kab. Bogor. Untuk mendukung keberhasilan dalam pengembangan pariwisata, maka dilakukan analisis peran dari masing-masing stakeholder. Hasil analisis menunjukan para stakeholder terbagi kedalam empat kategori analisis peran berdasarkan kepentingan dan Pengaruh, yakni sebagai Subyek (subjects), sebagai Pemain Kunci (key player), sebagai Pengikut Lain (crowd), dan sebagai Pendukung (Contest Setters). Pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dapat mempercepat proses pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan di Kebun Raya Cibinong. Dampak dari adanya pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Cibinong dapat terlihat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal yang paling jelas terlihat adalah adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sekitar Kawasan kebun raya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI HIBAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Achmad Chodiq
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/mkp8x088

Abstract

The management and transfer of State-Owned Assets (BMN) through the grant mechanism is one of the government’s instruments to support national development and improve public welfare. However, in practice, the implementation of BMN grants encounters various challenges. From the administrative perspective, many government assets remain unrecorded in asset registers, damaged assets are not disposed of properly, causing imbalances in financial statements, and supporting documents for grants are often incomplete. From the technical perspective, obstacles arise due to the wide geographical distribution of assets, assets built on privately owned land, and limited regulations regarding grants to region-owned enterprises (BUMD). Other issues in the field include cases where recipients refuse grants after approval due to location or additional cost considerations, as well as applicants who submit multiple requests. These conditions indicate that the principles of good governance in state asset management have not been fully realized. Based on this background, the study aims to analyze and examine the policy of BMN transfer through grants within the perspective of good governance, while formulating more effective and efficient policy recommendations. This research employs a descriptive qualitative analysis by reviewing relevant regulations, including Law No. 17 of 2003 on State Finance, Government Regulation No. 28 of 2020 on the Management of State/Regional Assets, and Ministry of Finance Regulation No. 165/PMK.06/2021. The findings reveal that the implementation of BMN grants has not fully aligned with existing legal provisions, both in terms of policy and technical execution. This has led to suboptimal transparency, accountability, and effectiveness in the transfer of BMN. In conclusion, there is a need for strengthened policies and more comprehensive technical regulations to ensure that BMN grants are carried out transparently, accountably, and in accordance with the principles of good governance. Thus, this study contributes policy recommendations to enhance future BMN management.