Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat JURNAL CENDEKIA HUKUM NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Positum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity
Iriansyah Iriansyah
Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Dan Peran Dari Informed Consent Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Dokter Dan Pasien Desy Permata Karni; H. Iriansyah; Yetti Yetti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1852

Abstract

Informed consent adalah persetujuan/persetujuan pasien terhadap upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolongnya, disertai informasi tentang segala resiko yang mungkin timbul. Peran informed consent dalam pengaturan medis antara dokter dan pasien adalah untuk mencegah klaim kelalaian pasien karena kurangnya pemahaman antara pasien sebagai orang biasa di dunia kesehatan dan dokter sebagai ahli, perlu dibentuk suatu informed consent. mekanisme. Bagi dokter, informed consent memberikan rasa aman saat melakukan tindakan medis terhadap pasien, serta digunakan sebagai sarana pertahanan terhadap kemungkinan dirugikan oleh pasien atau keluarga, mereka mengadu atau menuntut jika timbul akibat yang tidak diinginkan. Sedangkan dari segi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia Roza Rita; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1862

Abstract

Dokter gigi adalah orang yang memiliki keahlian dalam pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan. Selain itu terdapat juga profesi tukang gigi, Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Masih banyaknya praktek dokter gigi yang menunjukkan bahwa masyarakat kita tertarik dengan jasa dokter gigi. Walaupun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter Gigi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tukang gigi relatif terjangkau. Pelayanan Tukang Gigi bermacam-macam, mulai dari menambal, mencabut, melakukan implan gigi, pasang kawat gigi, membuat dan memasang gigi tiruan.Praktek tersebut hampir menyamai kompetensi seorang dokter gigi. Dibekali dengan pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak, seorang sudah bisa menjadi Tukang Gigi. Mereka menyediakan layanan orthodonti seperti pemasangan behel dan veneer. Harga murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien. Ditinjau dari perspektif praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik tukang gigi pada kenyataannya sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Implementasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Bidang Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Joko Dwi Mulyono; Iriansyah Iriansyah; Yetti Yetti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijamin secara normatif dalam berbagai regulasi nasional. Namun, sejauh mana jaminan tersebut terimplementasi secara substantif di lembaga pembinaan masih menjadi pertanyaan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru serta mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA telah menyelenggarakan pendidikan nonformal melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bekerja sama dengan PKBM sebagai bentuk komitmen rehabilitatif. Anak binaan tetap memperoleh akses pembelajaran, fasilitas kelas, dan pendampingan akademik selama menjalani masa pidana. Namun demikian, penelitian ini menemukan persoalan krusial yang jarang disorot, yaitu hambatan administratif terkait integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada tidak optimalnya pengakuan formal hasil pendidikan anak binaan. Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks antara pemenuhan hak secara prosedural dan pemenuhan hak secara substantif. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi serta faktor psikososial anak turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak binaan tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan proses belajar, melainkan memerlukan integrasi sistemik antara sistem pemasyarakatan dan sistem pendidikan nasional agar hak pendidikan benar-benar berdampak pada masa depan anak.
Co-Authors Afrita, Indra Alex Saputra Siregar Ardiansah, Ardiansah Bahrum Azmi Bahrum Azmi Desy Permata Karni Dominicus Josephus Swanto Tjahjana Hafis Tohar Joko Dwi Mulyono M. Yusuf DM Mohd Dhiyah Ulkafi Muhammad Yusuf Daeng Nofiardi Nofiardi Renita Renita Roza Rita Sri Jauharah Laily Tomy Yoanes Yetti