Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat JURNAL CENDEKIA HUKUM NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Positum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research
Iriansyah Iriansyah
Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Pemahaman Terhadap Resiko Investasi Pada Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Yeni Triana; Iriansyah Iriansyah; Bahrum Azmi
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 2 No. 2 (2022): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.243 KB) | DOI: 10.31004/jh.v2i2.53

Abstract

 Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman masyarakat terhadap dunia investasi, dengan segala akibatnya, dengan mengadakan penyuluhan hukum investasi. Sehingga para calon Investor merasa aman untuk menanamkan dananya pada perusahaan investasi. Target Luaran memberikan kontribusi bagi calon investor terhadap pemahaman resiko dalam investasi baik pasar modal, maupun pasar uang, sebagai akibat yang akan ditanggung dikudian hari. maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian, maupun masyarakat umum dengan adanya luaran yang berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab melalui tatap muka secara langsung pada masyarakat Rumbai. Dalam pembahasan pengabdian ini ditemukan bahwa masyarakat kurang paham, bahkan tidak mengerti terhadap resiko dalam investasi. dan akibat hukum yang ditimbulkan, oleh  karena itu selanjutnya perlu dilakukan pengabdian yang berkesinabungan. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, sebagai peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa. 
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Hafis Tohar; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v4i1.13677

Abstract

ada beberapa persoalan yang timbul dan berdampak terhadap UU Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konsttitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia :Terhadap putusan Mahkamah Konsttitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan secara detail pengertian Fiat Eksekusi seperti yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; dan pengertian parate eksekusi seperti yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia menjadi kabur dan seolah sama dengan perjanjian pada umumnya yang berlaku, padahal kekhusan UU Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur jika debitur cedera janji.Terhadap pengertian Cedera janji yang diartikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya atau berjalannya perjanjian, tentu hal ini membingungkan bagi kreditur, sebab cedera janji tersebut telah diatur didalam akta perjanjian fidusia kapan dan kondisi bagaimana cedera janji tersebut terjadi dan bukan diakhir dari perjanjian tersebut, untuk itu pengertian cedera janji tersebut perlu dirumuskan lagi oleh debitur dan kreditur didalam akta perjanjiannya.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaku Usaha yang Menghimpun Dana dalam Bentuk Investasi di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Yeni Triana; Iriansyah Iriansyah; Bahrum Azmi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.36

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman pelaku usaha terhadap hukum perusahaan dalam menjalankan usaha dibidang investasi sesuai dengan prinsip kepatutan dalam menjalankan usahanya. Pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru, dalam aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip hukum investasi  dalam perspektif hukum bisnis. Target Luaran peningkatan pemahaman para pelaku usaha terhadap prinsip hukum perusahaan investasi dalam menjalin hubungan kemitraan ini, merupakan hal sangat penting dalam dunia usaha terhadap persaingan usaha untuk meningkatkan daya saing tercapai keuntungan, khususnya  dan, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian maupun pihak luar terkait dengan usaha kecil menengah mengenai prinsip kepatutan ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah sifat pengabdian ini adalah ceramah dan Tanya jawab dengan peserta dengan webinar. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra tersebut, karena pengetahuan mereka sangat kurang terhadap prinsip hukum investasi dalam menjalin hubungan kemitraan dan akibat hukum yang ditimbulkan, oleh  karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan prinsip hukum investasi, guna peningkatan terhadap masyarakat pelaku usaha. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Alex Saputra Siregar; Iriansyah Iriansyah; Indra Afrita
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i7.2021.2398-2408

Abstract

Di era modern ini, transportasi merupakan sarana bagi banyak orang untuk melakukan aktivitas sejak zaman dahulu, dan dapat diwujudkan dalam bentuk pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan tanggung jawab hukum penyelenggara jasa distribusi kargo atas kerugian konsumen Dalam kondisi demikian, kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat. Transportasi menjadi kebutuhan utama yaitu angkutan kargo. Konsumen yang melakukan pengiriman barang harus dilindungi oleh UU No 1. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali masih merasa dirugikan karena masalah pengangkutan barang. Pelaku niaga memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita apabila terjadi kehilangan atau kerusakan berdasarkan nilai barang. Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa pengiriman atas kerugian konsumen dan apa akibat hukum kerugian konsumen antara konsumen dengan penyelenggara jasa pengiriman. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter (studi kepustakaan) serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian penulis tentang tanggung jawab hukum perusahaan jasa pengiriman produk atas kerusakan, kehilangan, keterlambatan atau kerugian kepada konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau sesuai dengan standar mutu Barang dan/atau jasa yang berlaku untuk transaksi, serta akibat hukum kerugian konsumen oleh pelaku usaha jasa distribusi barang adalah pelaku usaha yang memberikan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak memenuhi persyaratan Disepakati bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pelayaran jika dirugikan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA BANK SWASTA DI KOTA PEKANBARU Renita Renita; Iriansyah Iriansyah; Indra Afrita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1856

Abstract

Dalam praktek bentuknya pekerja/buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja yaitu dengan membuat permohonan secara tertulis dan dibuat atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan / intimidasi dari pengusaha. Namun yang terjadi adalah pekerja/buruh diminta mengundurkan diri secara sukarela meskipun status kepegawaian sudah tetap. Hal ini dikarenakan Bank meminta kepada pekerja/buruh mengundurkan diri secara sukarela dikarenakan target dari Bank yang telah ditentukan tidak dapat terpenuhi targetnya. Adapun yang terjadi adalah pada Bank Bank BPR Pekanbaru, Bank Panin, Bank Mega Syariah. Jika terdapat indikasi tekanan /intimidasi dari pengusaha, secara hukum bukan PHK oleh pekerja/buruh, tetapi PHK oleh pengusaha. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal pemberian hak pekerja/buruh yang terkena PHK oleh pengusah mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan PHK yang dilakukan atas permintaan pengunduran diri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru?, 2) bagaimana akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru, untuk menganalisa akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni tidak adanya keadilan bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja terkait hak-hak pekerja yang seharusnya dibayarkan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
COSTUMER PROTECTION AGAINST CIRCULATING OF PRODUCT WITHOUT INFROMATION ATTECMENT IN BAHASA INDONESIA Tomy Yoanes; Iriansyah Iriansyah; M. Yusuf Daeng
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.321

Abstract

Based on Article 8 Paragraph (1) Letter j Law Number 8 of 1999 concerning on Consumer Protection, it states that business agents are prohibited to produce and / or trading goods and / or services for do not provide the information and / or instructions for using the goods in Indonesian. This research aims to explain of the legal protection of consumers for the distribution of food and beverage products that do not include  the information of the product in Bahasa in Bengkalis Regency based on the legislation of Indonesia Number 8 of 1999 about the regulation of Consumer Protection. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explains that the legal protection of consumers for the distribution of food and beverage products for do not include information in Bahasa in Bengkalis Regency has not been implemented verywell; because circulating of food and beverage products in Bengkalis Regency have distributed to local market places without providing product’s information in Bahasa. The legal consequences for consumers for the circulation of food and beverage products without providing product’s information in Bahasa can be detrimental for consumers because consumers can not find information about these food and beverage products as well as the contents and the ingridiances of the product , including whether or not such food and beverages are dangerous.
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Sri Jauharah Laily; Ardiansah; Iriansyah
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6632

Abstract

ABSTRAK Artikel ini “bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara dokter dan pasien berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan dalam artikel ini merupakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada awalnya hubungan perikatan antara dokter dan pasien ini di sebut sebagai transaksi terapeutik merupakan hubungan kepercayaan bersifat paternalistik, saat ini hubungan tersebut merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapetik ini merupakan suatu perikatan usaha (inspanning verbintenis) dan bukan perikatan hasil (resultant verbintenis). Meskipun demikian, dokter sebagai komponen penyedia layanan kesehatan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik ini, yang mungkin saja diakibatkan oleh kelalaian dokter tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa hingga saat ini masih terdapat kebingungan di Indonesia, apakah pertanggung jawaban dokter terhadap kerugian pasien ini didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun perikatan antara dokter dan pasien ini merupakan suatu perikatan usaha” (inspanning verbintenis). Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian Terapetik; Kerugian Pasien. ABSTRACT This article “aims to explain how a doctor is responsible for the losses suffered by a patient in a therapeutic agreement that takes place between a doctor and a patient based on applicable law in Indonesia. The writing method in this article is a normative juridical method. The results showed that at first the engagement relationship between the doctor and the patient was referred to as a therapeutic transaction, which was a paternalistic trust relationship, now the relationship is an agreement between the doctor and the patient that creates rights and obligations between the two. The legal relationship between doctor and patient in this therapeutic transaction is a business engagement (inspanning verbintenis) and not a resultant engagement (resultant verbintenis). However, the doctor as a component of the health service provider is still responsible for all losses suffered by the patient in this therapeutic agreement, which may be caused by the doctor's negligence. The conclusion obtained from this study is that until now there is still confusion in Indonesia, whether the doctor's responsibility for the patient's loss is based on a default or an act against the law, even though the agreement between the doctor and the patient is a business engagement” (inspanning verbintenis). Keywords: Responsibility; Therapeutic Agreements; Patient Loss
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mohd Dhiyah Ulkafi; Iriansyah Iriansyah; M. Yusuf DM
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7420

Abstract

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi induvidu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.
Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Debitor Pada Lembaga Perbankan Dominicus Josephus Swanto Tjahjana; H. Iriansyah; Yeni Triana
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 1 (2022): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Ini berarti perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu Bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitor secara sah berlaku sebagai Undang-undang,mengikat para pihak untuk melaksanakan serta memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mestinya. Masalah yang muncul bahwa debitor tidak sanggup membayar cicilan kredit yang dibuatnya dengan kreditur, sehingga debitor mengalihkan rumah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Tujuan penulisan untuk menganalisa penyelesaian perkara perjanjian kredit pemilikan rumah terhadap debitor pada LembagaPerbankan dan akibat hukum penyelesaian perkara perjanjian kredit pemilikan rumah terhadap debitor pada Lembaga Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji berdasarkan kaidah, asas dan norma-norma yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan, dengansimpulan bahwa Lembaga Perbankan dalam menyelesaian perjanjian kredit bilamana objek jaminan tidak dapat di eksekusi adalah dengan melalui mekanisme penjadwalan kembali, pengalihan debitor dan oper kredit, ada juga upaya lainnya dengan memberikan somasi, penjualan agunan dibawah tangan dan akibat hukum yang timbul bahwa para pihak harus melaksanakan putusan pengadilan dan mentaati putusan hakim. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pengalihan Kredit, Penyelesaian, Perbankan
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Kosmetik Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Nofiardi Nofiardi; Iriansyah Iriansyah; Yetti Yetti
Jurnal Selat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1111.001 KB) | DOI: 10.31629/selat.v8i2.3832

Abstract

Consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. This study aims to explain the responsibility of business actors to cosmetic quality standards for consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is normative legal research. In the decision of the Batam District Court Number 986/Pid.Sus/2016/PNBtm, Miau Kiuk alias Grace, an illegal cosmetic business actor, was sentenced to imprisonment for 4 months and 15 days and a fine of Rp. 5,000,000.00 without any accountability to the consumer. In the decision of the North Jakarta District Court Number 1616/Pid.Sus/2016/PNJktUtr, William Perkasa, an illegal cosmetic business actor, was sentenced to imprisonment for 1 year 6 months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 without any accountability to the consumer. In the decision of the Payakumbuh District Court Number 98/Pid.Sus/2017/PNPyh, Armen Dahlan, an illegal cosmetic business actor, was sentenced to prison for 1 month and a fine of Rp. 3,000,000.00 without any accountability to the consumer. Law enforcement officers should apply maximum sanctions to illegal cosmetic business actors accompanied by accountability to consumers who become victims as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Co-Authors Afrita, Indra Alex Saputra Siregar Ardiansah, Ardiansah Bahrum Azmi Bahrum Azmi Desy Permata Karni Dominicus Josephus Swanto Tjahjana Hafis Tohar M. Yusuf Daeng M. Yusuf DM Mohd Dhiyah Ulkafi Nofiardi Nofiardi Renita Renita Roza Rita Sri Jauharah Laily Tomy Yoanes Yetti