Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan JPPOL : Jurnal Poros Politik
Rembulan Randu Dahlia
Universitas Indonesia
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
OLIGARKI MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 Rembulan Randu Dahlia
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.871 KB) | DOI: 10.32938/jppol.v3i3.1892

Abstract

Penelitian ini membahas tentang aspek politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye, Oligarki media dalam penelitian ini adalah Harry Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Harry Tanoe berubah pada Pilpres 2014 Harry Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa bukan Jokowi-Jusuf Kalla, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilpres 2019, Harry Tanoe menjadi oligark media penyumbang dana kampanye terbesar melalui sumbangan perseorangan, perusahaan dan Perindo dengan total sumbangan mencapai Rp 31,39 Milyar (Sumber: KPU RI). Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi motif oligark dalam mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Motif dukungan oligarki media dalam Pilpres 2019 menjelaskan cara oligark mempertahankan kekayaan dan merealisasikannya.
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024 Rembulan Randu Dahlia; Panji Anugrah Permana
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2022): POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.575 KB) | DOI: 10.22225/politicos.2.1.2022.65-81

Abstract

This study discusses the political aspects of the media oligarchy in the 2019 presidential election and analysis of the linkages that will emerge in the 2024 presidential election. The analysis in this study also criticizes the function of the press and the function of political parties which are tools of the oligarchy to gain power. This study uses a qualitative approach with case study methods, data collection techniques using interviews, observation and documentation. Then perform analysis in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the media oligarchy in this study was Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and the Partai Persatuan Indonesia became an important part in winning the candidates for President and Vice President of the Republic of Indonesia. Historically, Hary Tanoesoedibjo's political support showed a change in the 2014 Presidential Election in favor of Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, while during the 2019 Presidential Election Hary Tanoe supported Joko Widodo-Ma'ruf Amin. On the basis of Hary Tanoesoedibjo's political support for the Joko Widodo-Ma'ruf Amin pair, the Partai Persatuan Indonesia received the position of Deputy Minister of Tourism and Creative Economy. The position of media oligarchs in the 2024 election is likely to remain in a favorable situation, because Indonesia does not yet have regulations regarding restrictions on political activities in the media or content that is closely related to creating positive framing of certain parties and candidates.
Co-Authors Panji Anugrah Permana