Panji Anugrah Permana
Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024 Rembulan Randu Dahlia; Panji Anugrah Permana
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2022): POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.575 KB) | DOI: 10.22225/politicos.2.1.2022.65-81

Abstract

This study discusses the political aspects of the media oligarchy in the 2019 presidential election and analysis of the linkages that will emerge in the 2024 presidential election. The analysis in this study also criticizes the function of the press and the function of political parties which are tools of the oligarchy to gain power. This study uses a qualitative approach with case study methods, data collection techniques using interviews, observation and documentation. Then perform analysis in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the media oligarchy in this study was Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and the Partai Persatuan Indonesia became an important part in winning the candidates for President and Vice President of the Republic of Indonesia. Historically, Hary Tanoesoedibjo's political support showed a change in the 2014 Presidential Election in favor of Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, while during the 2019 Presidential Election Hary Tanoe supported Joko Widodo-Ma'ruf Amin. On the basis of Hary Tanoesoedibjo's political support for the Joko Widodo-Ma'ruf Amin pair, the Partai Persatuan Indonesia received the position of Deputy Minister of Tourism and Creative Economy. The position of media oligarchs in the 2024 election is likely to remain in a favorable situation, because Indonesia does not yet have regulations regarding restrictions on political activities in the media or content that is closely related to creating positive framing of certain parties and candidates.
Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru Panji Anugrah Permana
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.294 KB) | DOI: 10.32734/ljsp.v1i2.9712

Abstract

Penafsiran atas kondisi politik lokal diwarnai oleh dua kutub yang berseberangan: oligarkis dan demokratis. Kondisi empiris dalam dua dekade demokratisasi politik lokal di Indonesia menunjukan fakta yang tidak sepenuhnya bersifat monolitik. Alih-alih mengalami sebuah jalan politik yang bersifat tunggal, politik lokal di Indonesia ditandai dengan bekerjanya kedua struktur politik tersebut secara beriringan. Dengan bertolak pada teori dan studi tentang demokrasi dan otoritarianisme subnasional, artikel ini mengajukan argumen tentang kontradiksi struktural dalam arena politik lokal Indonesia. Kontradiksi ini ditandai dengan iliberalisasi politik elektoral, terus berkembangnya klientelisme, namun juga berlangsungnya hambatan-hambatan struktural bagi berkembangnya monopoli politik lokal. Kontradiksi struktural tersebut terjadi secara bersamaan dalam kurun waktu dua dekade demokratisasi di tingkat lokal, sekalipun gerak pendulum di tiap dimensi (politik elektoral, klientelisme, dan monopoli politik) dapat berbeda-beda. Kontradiksi struktural tersebut menghasilkan sebuah arena politik yang secara formal bersifat iliberal, secara informal bersifat klientelistik, tapi secara struktural juga tetap menyisakan kompetisi.