Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Jurnal Transformasi Administrasi
Basri Effendi
Universitas Syiah Kuala
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BANDA ACEH Gunawan Ardiansyah; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencatatan akta kematian menurut peraturan perundang-undangan Kota Banda Aceh, kendala bagi Disdukcapil terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan akta kematian, dan upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan akta kematian di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan peran Disdukcapil Kota Banda Aceh yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Kendala yang dihadapi Disdukcapil antara lain: Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian, dan persepsi masyarakat sulitnya mengurus administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan akta kematian yakni dengan melakukan peningkatan kinerja lembaga dan melakukan berbagai cara sosialisasi kepada masyarakat.Kata Kunci : Pencatatan Sipil, Kematian, Akta.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PNS TERPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018 Chadijah Rizki Lestari; Basri Effendi
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.159

Abstract

Based on Article 87 Paragraph (4) letter b of the ASN Law and the Constitutional Court Decision Number 87 / PUU-XVI / 2018, civil servants are dishonorably discharged because they are sentenced to imprisonment or imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a criminal offense or a criminal act. a criminal offense related to the position. This implies that for the sake of law, officials with authority, namely Civil Service Officers are obliged to issue decisions disrespectfully of civil servants who are proven to have committed acts of corruption based on the inkracht decision. This study is to examine how the responsibility of the Civil Service Officer (PPK) in issuing a dishonorable dismissal decision on civil servants who are involved in corruption based on an inkracht court decision. The results of the study, it is known that the Personnel Development Officer of the institution where the PNS is domiciled receives a delegation from the President to issue a decision to disrespectfully dismiss civil servants who have committed acts of corruption. This decision can be issued from the end of the month the inkracht court decision was issued. This is reinforced by the issuance of a Joint Decree of the Minister of Home Affairs, Minister of Administrative Reform and the Head of the State Civil Service Agency Number 182/6597 / SJ, Number 15 of 2018, and Number 153 / KEP / 2018. Personnel guidance officers who deliberately refuse to issue this decision, may be subject to administrative sanctions under Article 80, Article 81 and Article 82 of Law Number 30 of 2014. At the end of the paper the author concludes the importance of ASN legal compliance to carry out their duties professionally and responsibly, and not to commit acts that are prohibited by law (corruption) so as not to get administrative sanctions from the PPK and have the opportunity to lose their status as ASN.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TERHADAP MASUKNYA ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA BANDA ACEH Imam Mauzal; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyebutkan bahwa pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pengawasan atau pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor sebagaimana ditunjuk oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01.2014 tentang tata organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok berkaitan dengan lalu lintas barang masuk dan keluar daerah kepabeanan, namun pada kenyataannya pejabat bea dan cukai belum optimal melakukan pengawasan sehingga masih banyaknya rokok tanpa pita cukai yang masuk ke Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa pta cukai belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian negara. Disarankan kepada Bea dan Cukai agar membina dan mengawasi secara aktif terhadap penyeludupan dan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, meningkatkan edukasi tentang bahaya rokok tanpa cukai pita cukai dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku peredaran dan penyeludupan rokok tanpa cukai
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BANDA ACEH Munawar Khalil; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan hal ini ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. awal tahun 2020 terjadinya pandemi yang menggangu pelaksanaan pemungutan pajak hotel. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel serta upaya kebijakan pemerintah pada masa pandemi terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama pandemi dilakukan sesuai dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, dalam pelaksanaannya terdapat halangan seperti wajib pajak melakukan kecurangan, pajak terutang tak dibayar dan kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan diberikan kelonggaran terhadap denda pajak dan dapat telat bayar. Upaya yang dilakukan pemangan tapping box, sosialisasi dan pendataan. Diharapkan kepada BPKK untuk memperluas pemasangan tapping box, sosialisasi, dan mengevaluasi pendataan wajib pajak. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, Pajak Hotel, Pandemi, Banda Aceh. Abstract  - Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies states that taxes are determined by regional regulations, with this the stipulation of the Banda Aceh City Qanun Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes. In early 2020 there was a pandemic that disrupted the implementation of hotel tax collection. This study aims to understand how the implementation of hotel tax collection and government policy efforts during the pandemic occurs. This research uses empirical law method. The results of this study the implementation of hotel tax collection during the pandemic was carried out according to the Qanun of Banda Aceh City Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes, in its implementation there were obstacles such as taxpayers committing fraud, unpaid taxes owed and lack of legal awareness. The policy is given concessions on tax penalties and can be late in paying. Efforts are being made to implement the tapping box, socialization and data collection. It is hoped that BPKK will expand the installation of tapping boxes, socialize, and evaluate taxpayer data collection.Keywords : Implementation, Collecting, Hotel Tax, Pandemic, Banda Aceh.
Co-Authors Chadijah Rizki Lestari Gunawan Ardiansyah Imam Mauzal Munawar Khalil