Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Husni Jalil
Fakultas Hukum
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH HUTAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Zuhal Rizki Maulana Fauzi; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran polisi kehutanan dalam menjaga wilayah hutan dari perbuatan melawan hukum dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kedudukan dan fungsi polisi kehutanan dalam menjaga wilayah hutan di Aceh. Skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisa Peraturan Perundang-Undangan terkait, dan juga data wawancara dengan Dinas Kehutanan Aceh, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Polisi Kehutanan Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Polisi Kehutanan Provinsi Aceh memiliki peran, yaitu sebagai ujung tombak dalam perlindungan wilayah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sangat berdampak pada kedudukan dan kinerja polisi kehutanan, serta perlunya singkronisasi aturan hukum serta adanya faktor penghambat diantaranya yaitu faktor regulasi, faktor kuantitas dan kualitas polisi kehutanan, serta faktor sarana dan prasarana.Kata Kunci : Aceh, Perlindungan Wilayah Hutan, Polisi Hutan. 
PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDA ACEH DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS Syahrial Syahrial; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 2 Qanun Banda Aceh Nomor 6/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menyebutkan “Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh kerap menganggu ketertiban dan ketentraman umum yakni gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memang sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, akan tetapi belum terlaksanakan secara maksimal seperti dalam hal pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis, tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga penegemis dan gelandangan yang sudah pernah terjaring razia kembali melakukan kegiatan mengemis. Faktor-faktor yang menyebabkan gelandangan dan pengemis masih banyak berkeliaran di kota Banda Aceh antara lain, masalah perekonomian, pendidikan yang rendah, kondisi disabilitas, dan juga dikarenakan sudah terbiasa dan menjadi kegiatan utama untuk memperoleh pemasukan.Kata Kunci: Ketertiban, Kewenangan, Pamong Praja.
Co-Authors Syahrial Syahrial Zuhal Rizki Maulana Fauzi