Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGURUSAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PADA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN Yusuf Qohary; Agoes Inarto
Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship Vol. 3, No.1 (2021): April
Publisher : Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.818 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dimulai dari proses perencanaan, mengetahui jenis dan syarat perjalanan dinas luar negeri serta mekanisme pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelahan dokumen dan wawancara kepada key informant. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur.Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pengurusan perjalanan dinas luar negeri dari aspek perencanaan, jenis dan syarat, serta mekanisme masih belum maksimal. Sebagian besar perjalanan dinas luar negeri tidak masuk ke dalam rencana kebutuhan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM. Sekretariat BRSDM perlu meningkatkan kembali fungsi perencanaan perjalanan dinas luar negeri dengan membuat daftar rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun berikutnya. Dengan membuat daftar rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun berikutnya, maka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dapat diantisipasi proses pengurusannya serta dipersiapkan kebutuhan pembiayaan anggarannyaSekretariat BRSDM perlu meningkatkan kembali fungsi perencanaan perjalanan dinas luar negeri dengan membuat daftar rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun berikutnya. Sekretariat BRSDM harus tegas memberikan sanksi kepada setiap unit pelaksana teknis BRSDM yang tidak mengirimkan daftar usulan rencana perjalanan dinas luar negeri tahun berikutnya serta pelaksana perjalanan dinas luar negeri yang tidak mengirimkan laporan perjalanan dinas luar negeri serta memaksimalkan kegiatan evaluasi.Kata Kunci: perjalanan dinas; luar negeri; perencanaan
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION FOREIGN OFFICIAL TRAVEL (PDLN) POLICIES (CASE STUDY AT THE THE AGENCY FOR MARINE AND FISHERIES EXTENSION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT) Yusuf Qohary; Edy Sutrisno
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 1 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v6i1.4714

Abstract

Foreign Official Travel (PDLN) serves as a strategic instrument to enhance the capacity of Indonesia’s civil servants and to support the national human resource development agenda. However, the significant state investment allocated to PDLN particularly at the Human Resource Development Agency for Marine Affairs and Fisheries (BPPSDM KP) often faces suboptimal implementation practices, potentially leading to budget inefficiencies and failures in performance accountability. This qualitative case study aims to analyze the implementation gaps in PDLN policy at BPPSDM KP using Merilee S. Grindle’s framework, focusing on the dimensions of Content of Policy and Context of Implementation. The findings show that ineffective implementation is driven by the interaction of two key factors: (1) ambiguity in the Content of Policy, particularly the inconsistent interpretation of financial regulations (PMK) related to the calculation of Daily Allowances (Uang Harian), which repeatedly triggers findings by the Audit Board of Indonesia (BPK); and (2) critical weaknesses in the Context of Implementation, marked by low accountability as reflected in consistently high rates of delayed reporting (above 20% during 2022–2025) and the absence of a Knowledge Management System (KMS) to ensure institutional utilization of PDLN outcomes. To enhance efficiency and performance accountability, this study recommends strengthening a digital KMS and implementing mandatory Cost-Benefit Analysis for every PDLN proposal to ensure an adequate return on investment for the institution.