Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

SISTEM DRAINASE PERKOTAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Bambang Sudarmanto
Prosiding SNST Fakultas Teknik Vol 1, No 1 (2010): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN TEKNOLOGI 1 2010
Publisher : Prosiding SNST Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Drainase Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan (SDPBL) dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sedemikian rupa sehingga air limpasan dapat mengalir secara terkendali dan lebih banyak mendapat kesempatan untuk meresap ke dalam tanah.  Sumur Resapan sebagai alternatif konstruksi imbuhan infiltrasi air hujan ke dalam tanah diharapkan mampu memecahkan problem defisit air pada masa yang akan datang untuk pulau Jawa dan Madura. Kata Kunci : sumur resapan.
PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN PEMANFAATANNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bambang Sudarmanto
Prosiding SNST Fakultas Teknik Vol 1, No 1 (2010): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN TEKNOLOGI 1 2010
Publisher : Prosiding SNST Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu untuk mengurangi jumlah sampah di perkotaan dan menunjang penerapan zero waste adalah dengan melakukan pengolahan sampah. Saat ini pengurangan/reduksi sampah hanya dilakukan melalui kegiatan pemulungan sampah (daur ulang) yang secara sporadis telah dilakukan oleh sektor informal (pemulung). Pengomposan  sampah baru dilakukan dalam  tahap skala kecil melalui Unit Daur Ulang dan Produksi Kompos (UDPK) yang ada umumnya terletak di TPA, sehingga merupakan beban dan tugas yang harus dilakukan oleh Pemda untuk mengangkut sampah ke TPA. Program daur ulang di Indonesia yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1986 baru dapat mencapai 1,8 %, kondisi ini belum cukup untuk mengurangi laju pertumbuhan jumlah sampah yang akan meningkat lima kalinya pada tahun 2020. Dengan demikian penerapan teknologi pengolahan sampah sudah waktunya untuk dimulai, sehingga sampah sisa yang harus dibuang ke lahan pembuangan akhir hanya sedikit dan penggunaan lahan pembuangan akhir lebih lama, selain itu pencemaran lingkungan dapat ditekan. Kata kunci: teknologi pengolahan sampah, pengelolaan sampah
PKM PENERAPAN MAXIMUM POWER POINT TRACKER (MPPT) PADA SISTEM POMPA AIR SOLAR PHOTO VOLTAIC (SPV) UNTUK RW8 KELURAHAN ROWOSARI KOTA SEMARANG Titik NURHARYATI1; Bambang SUDARMANTO; Agus MARGIANTONO
Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat- LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.607 KB) | DOI: 10.33830/diseminasiabdimas.v2i1.752

Abstract

Rowosari Urban Village is a village located in Tembalang District, Semarang City. The Rowosari Urban Village has an area of ​​719,577 Ha at an altitude of 47 m above sea level with an average rainfall of 2,000 mm / year, an average temperature of 300C. According to Purwoko, SH, Head of Rowosari Village, when met by the Community Partnership Program Team (PKM) in the Rowosari Kelurahan office, problems in Rowosari Kelurahan, especially in RW 8, one of which was the high electricity bill, especially for public facilities such as prayer rooms and low human resources (HR) ), therefore the purpose of this PKM is to reduce electricity bills and increase the human resources of the Rowosari Kelurahan, Tembalang District, Semarang City through training in the Implementation of the Maximum Power Point Tracker (MPPT) in the Water Pump System. To overcome the problems of partners especially the priority that must be addressed, the University of Semarang PKM team used a method with 3 stages of activities namely HR Enhancement through Solar Photo Voltaic (SPV) assembly training, Assistance in Solar Photo Voltaic (SPV) assembly, and Installation of electric pumps that produced from Solar Photo Voltaic (SPV). The results of this PKM activity are water pumps in wells in the RT.02 / RW mosque. 8 Kelurahan Rowosari has used a Solar Photo Voltaic Water Pump (SPV).
KAJIAN EMPIRIS SUMUR RESAPAN PADA TANAH SILT Edi Susilo; Bambang Sudarmanto; Bambang Purnijanto
Teknika Vol 12, No 2 (2017): October
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1109.123 KB) | DOI: 10.26623/teknika.v12i2.641

Abstract

Abstraksi : Pertumbuhan penduduk sebagai pemicu perubahan tataguna lahan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aliran permukaan dan menurunnya peresapan air ke dalam tanah, yang berakibat  terjadinya banjir dan kekurangan air tanah. Sumur resapan salah satu alat untuk menambah peresapan air dan sekaligus menurunkan debit banjir. Pendekatan persamaan debit sumur resapan pada umumnya dilakukan secara matematis, sedangkan secara empiris masih sangat kurang.Tekstur tanah diinvestigasi dengan grain size dan hidrometer. Klasifikasi tanah dengan menggunakan segitiga tekstur tanah menurut USDA. Dengan menggunakan sumur dinding rapat diameter 50 cm, dan tinggi 90 cm dilakukan pengujian debit resapan sumur sebanyak 6 kali dengan periode waktu awal 0 jam (tes-1), 3 jam (tes-2), 18 jam (tes-3), 24 jam (tes-4), 42 jam (tes-5), dan 24 jam (tes-6) dengan terus menerus sumur resapan diisi air tanpa terputus. Pengukuran debit resapan dilakukan dari kedalaman 85 cm, setiap penurunan 5 cm sampai kedalaman 10 cm. Diterimanya sebuah persamaan regressi dengan melihat koefisien korelasi (R2)mendekati 1.Hasil penelitian debit sumur resapan dengan diameter 0,50 meter untuk tekstur tanah silt, mengikuti persamaan parabola Qs = 0,000001 . H 4,487. Nilai R2 untuk persamaan ini adalah 0,984. Debit resapan sumur resapan akan menurun semakin lama peresapan berlangsung. Tanah silt belum mencapai kondisi jenuh dalam waktu peresapan selama 24 jam. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang sumber daya air yang berhubungan dengan permasalahan debit resap sumur resapan. Penelitian ini masih sangat awal dalam menyimpulkan hubungan debit resapan dengan kedalaman air dan masih perlu dikembangkan dengan variasi jenis tanah, diameter dan jenis sumur resapan.  Abstract: Population growth as a driver of land-use change has a direct impact on rising surface flows and decreasing infiltration into the soil, resulting in flooding and water shortages. The absorption well is one of the tools to increase water infiltration and simultaneously decrease the flood discharge. The approach of the discharge well equation is generally done mathematically, while the empirical is still very less. The soil texture is investigated by grain size and hydrometer. Soil classification using a soil texture triangle according to USDA. Using well wall wells of diameter 50 cm, and height 90 cm, a well discharge well 6 times (0 test-1), 3 hours (test-2), 18 hours (test-3), 24 hours hour (4th test), 42 hours (test-5), and 24 hours (test-6) with continuous absorption wells filled with water without interruption. The measurement of absorption discharge is done from a depth of 85 cm, each decrease 5 cm to a depth of 10 cm. Acceptance of a regression equation by looking at the correlation coefficient (R2) approaches 1.The results of discharge well discharge research with diameter 0.50 meters for silt soil texture, following parabolic equation Qs = 0,000001. H 4,487. The value of R2 for this equation is 0.984. The absorption well discharge will decrease the longer the infiltration takes place. The silt soil has not reached saturation condition within 24 hours of impregnation. It is expected that this research can be useful in the development of science, especially the field of water resources related to the problems of absorption wells disposal. This research is still very early in concluding the relationship of absorption discharge with water depth and still need to be developed with variation of soil type, diameter and type of absorption well
KAJIAN KEBUTUHAN PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG JALUR KERETA API DENGAN JALAN RAYA DI TITIK PERLINTASAN GANEFO KECAMATAN MRANGGEN Bambang Sudarmanto
Teknika Vol 13, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.466 KB) | DOI: 10.26623/teknika.v13i2.1303

Abstract

The crossing railway line with the highway is quite a lot in several places in Indonesia, especially on the island of Java. This is a problem in itself because it considers this crossing to have a negative impact on users of land transportation. Moreover, the government does not yet have a policy relating to planning, regulation, supervision and supervision at a level crossing and is discussed with traffic accidents at the intersection of a basic plot to develop systems and procedures at level crossings.The crossing between the Semarang-Purwodadi highway and the Semarang-Surabaya / Solo railway line across the crossing lane on Ganefo still uses a level crossing. In the end, it caused a quite serious problem, namely severe congestion at the time of leaving and returning to work and even frequent traffic accidents. The existence of level crossings at this point is the focus of research by using proposals issued by the Ministry of Attention regarding railway crossings with highways can be made without a door, or can be in a plot with doors equipped, or can be made a plot, according to the research objectives. this is knowing the type of crossing that is right at the crossing of Ganefo. The results of the calculation of the Daily Average Daily Traffic of the Purwodadi-Semarang Directions traffic on the Ganefo pathway found numbers of 15928.2 pcu with the percentage of motorcycle transportation modes (motor cycle) amounting to 87.47%. Whereas the opposite direction, namely Semarang-Purwodadi, is 12784.8 pcu and the percentage of motorbikes is 78.85% of the total traffic volume. The direct observation of the train journey at the Ganefo crossing point shows the number of train trips that cross the Ganefo as many as 18 trains / day. The average length of the vehicle is at 191,429 meters during peak hours. Charting the criteria for selecting the crossing type of the Ministry of Transportation shows that the crossing point of Ganefo still depends on the position of the point where it is still permitted to use level crossings with safety doors. However, taking into account the increasing number of train trips and considerations of inconvenience and security of road users, this is at risk because depending on the position of the point required the type of crossing is not as large.
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Dian Indudewi; Febrina Nafasati; Bambang Sudarmanto; Antonius Dwijo Putranto
Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 7 No. 2 (2023): Research Artikel Volume 7 Issue 2: Periode April 2023
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/owner.v7i2.1370

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk jaring pengaman sosial (JPS) dan jaring pengaman ekonomi (JPE) untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap masyarakat. Pemberian JPS dan JPE menuntut adanya realokasi dan refocusing anggaran karena pandemi covid-19 terjadi saat angaran tahun berkenaan telah berjalan. Realokasi dan refocusing anggaran ini membawa perubahan besar terhadap mekanisme anggaran pemerintah daerah dimana belanja darurat covid-19 dapat dilakukan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan dana untuk bencana/kondisi darurat rawan dengan penyelewengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori institusional. Wawancara mengacu pada hasil wawancara peneliti dengan 4 (empat) informan dari 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban dana APBD telah akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kesesuaian proses penganggaran dan pertanggungjawaban dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan keempat informan menunjukkan hal yang sama. Berdasarkan uraian jawaban dari keempat informan, dapat disimpulkan bahwa proses alokasi dan refocusing anggaran serta pertanggungjawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis juga memperkuat penerapan teori institusional dalam konteks pemerintahan. Kata Kunci : anggaran, realokasi, refocusing, akuntabilitas
PENDEKATAN EKO-SOSIO SISTEM DALAM PENGELOLAAN POTENSI BANJIR KOTA SEMARANG Bambang Sudarmanto; Imam Rofii
Jurnal Riptek Vol 15, No 2 (2021)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.459 KB) | DOI: 10.35475/riptek.v15i2.134

Abstract

The diversity and density of vegetation is key in managing flood throughout the watershed, especially in the central and downstream regions. Measures of vegetation diversity and density that can be used are the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) which is a measure of vegetation greenness (chlorophyll levels), Normalized Difference Water Index (NDVI) to measure vegetation wetness levels, and soil adjusted vegetation index (SAVI) for low canopy vegetation cover. For watersheds that stretch long to downstream or coastal areas, the measure of land diversity needs to be supplemented by using the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI) indicator that is useful for land use planning. Information on this vegetation index can be obtained by processing a satellite imagery map. The benefits of processing vegetation indexes in watershed management are becoming increasingly important in the era of climate change, especially with regard to efforts to harmonization of relationships between environmental elements that include the diversity of the interests of the resident population. That's why this research was done in order to find the link between natural factors including the impacts of climate change and humans. The test began by looking for changes in the ND VI, ND WI, SA VI, and NDBI indexes from the last 5 years with the Global Indicator Spatial Association (GISA) analysis using Moran's I Global Index followed by looking for the association with the pattern of population change and the percentage of the area of the settlement. The results showed a link between Moran's I Global Index change pattern of population change and the spread of residential developments. The tendency of the distribution of this settlement area is an important point in analyzing the influence of its dispersal patterns in a watershed so that the continued impact of potential erosion, sedimentation, and flooding triggered that will be the main consideration in watershed management.