Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Wami Irma Suryani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGHINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg) Wami Irma Suryani
UNES Law Review Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i1.90

Abstract

The provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions specifically regulates defamation or insults carried out by utilizing information technology through electronic media. Dissemination of electronic information containing pornographic content, fake news, defamation, insults is a type of criminal act that is actually the most prevalent in society. The Padang District Court on decision number: 218/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and decision number: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg handed down a different verdict against the defendant in the criminal act of humiliation.
Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ade Arga Wahyudi; Wami Irma Suryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6032

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi penting dalam politik hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut memuat pengaturan tindak pidana narkotika. Kehadiran pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai lex specialis serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional, menilai hubungan normatifnya dengan UU Narkotika, dan mengkaji akibat yuridisnya terhadap kepastian hukum serta penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis deskriptif kualitatif atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni KUHP Nasional, UU Narkotika, buku-buku dan artikel jurnal ilmiah hukum, serta beberapa sumber sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perbuatan terkait narkotika melalui Pasal 609, Pasal 610, dan mekanisme peralihan dalam Pasal 622, sehingga sebagian norma UU Narkotika dicabut secara selektif. Kedudukan UU Narkotika tidak hilang sepenuhnya, tetapi bergeser karena sebagian pengaturannya telah diintegrasikan ke dalam KUHP Nasional. Kondisi ini berimplikasi pada potensi dualisme pengaturan, perbedaan penafsiran, dan tantangan dalam penerapan asas lex specialis. Meskipun demikian, pengaturan baru ini juga membuka peluang harmonisasi hukum pidana yang lebih sistematis. Pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional merupakan reformasi normatif yang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi dengan UU Narkotika dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.
Co-Authors Ade Arga Wahyudi