Laudy Fahzura
Universitas Teuku Umar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Laudy Fahzura; Najamuddin Najamuddin
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 1 (2022): January-March
Publisher : Pencerah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta hambatan-hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Metodelogi penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk teknik analisis data dapat menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum terlaksana dengan baik dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi terhadap pemangku kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan di lingkup SKPK Aceh Barat, SDM belum memiliki potensi dan kemampuan terhadap aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, jaringan belum mencukupi, serta server di penatausahaan belum tersedia di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah sehingga beralih kembali di aplikasi lama yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Daerah adalah sistem yang belum sempurna diterapkan pada tahun 2021. Keterbatasan penelitian ini dapat dilihat dari penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta keterbatasan penelitian terhadap faktor-faktor penghambat dalam penerapan Sistem-Faktor Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi untuk pimpinan dan masyarakat.
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Laudy Fahzura; Najamudin Najamudin
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 1 (2022): January - March
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v2i1.33

Abstract

The Regional Government Information System was built to facilitate the delivery of local government information to the public and was developed to produce interconnected and integrated electronic-based local government information services. This study aimed to determine the extent of the application of the Regional Government Information System application at the Library and Archives Service of West Aceh Regency. This study used qualitative methods. The data were collected with the data observation and interview, and were analyzed by using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study illustrated that the implementation of the Regional Development Information system application at the Library and Archives Service of West Aceh Regency was not optimal. This could be indicated that the behavior of Human Resources (HR) was not ready to face the application of the regional Government Information System application in every field due to the lack of socialization and training at the Regional Apparatus Work Unit level. Therefore, the entering regional development planning data could not be finished at the time given by Bappeda in West Aceh. The implication of this research was that the local government is obliged to provide information on regional development and regional financial information which is managed in the Regional Government Information System directly integrated with the Central Government in providing the information to the public regarding the administration of local government.