Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Darma Agung Jurnal Interpretasi Hukum
Ronald Hasudungan Sianturi
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE (PEER TO PEER LENDING) DI PLATFORM TANIFUND Asty Thania Dayanty; Chrisnoven Pasaribu; Yeni Syahfitri Sigalingging; Alvines Alvines; Ronald Hasudungan Sianturi
UNES Law Review Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i4.198

Abstract

Through P2P Lending, we can invest. The purpose of this research is to analyze the parties responsible for the Loan Facility Distribution Agreement on the TaniFund Platform, along with legal protection for investors. In this research, we used juridical-normative and descriptive research..Theresults ofthis studyare basedon the agreementon theTaniFundplatform, the lender iscategorized as alender where the organizer is not responsible for the risk of borrowing and interest losses due to default of the loan recipient. Legal protection for investors is stated in article14 LawNumber 25of2007 concerning Investment. Based on agreements on the TaniFund platform, lenders can conduct deliberations or sue to the general court inthe eventof adispute with the organizer. Researchers hope that the government can be more optimal in supervising P2PLending platforms in Indonesia, so that organizers do not arbitrarily include the transfer of responsibility in making standard agreements that can harm investors.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO.57/PID.SUS/2014/PN.TJG Tifani Anastasya Br Sembiring; Tiara Miranda Br. Sihaloho; Ilham Ananta Sinulingga; Ferry Fridolind Hutasoit; Ronald Hasudungan Sianturi; Meisias Sagala
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.3414

Abstract

Anak adalah generasi bangsa yang harus di lindungi. Namun eksploitasi seksual sering terjadi dalam kehidupan, dimana anak diperjual belikan untuk pemenuhan seksual seperti putusan No/57/Pid.sus/2014/PN.Tjg yang akan diteliti. Tujuan dalri penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, perlindungan hukum serta pertimbangan hukum pada Putusan No.57/Pid.Sus/2014/PN.Tjg. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif dengan pendekatan UU serta konseptual. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan hukumnya telah diatur pada KUHP Pasal 285 serta UU No.31 Tahun 2014 berupa perubahan UU No.13 Tahun 2006 serta dalam putusan No.57/Pid.Sus/2014/PN. Tjg hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan tidak mengandung kepastian hukum. leh sebab itu seluruh aparat penegak hukum harus aktif mensosialisasikan terkait pencegahan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur begitu juga bagi orang tua harus mampu menjadi teladan bagi seluruh anaknya untuk berperilaku baik serta para majelis hakim juga harus menjatuhkan maksimal ancaman hukuman yang dirumuskan pada ketentuan pidana yang di langgar dengan sehingga dapat menjadi upaya pencegahan tidak mengulangi dan pencegahan secara umum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 375/PID.B/2020/PN.SRH) Ronald Hasudungan Sianturi; Willy Yohanes Siahaan; Deswan Harapenta Ginting; Airo Kamta Perangin-angin; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7773.292-299

Abstract

Keluarga yang dianggap sebagai orang terdekat seringkali terlibat sebagai pelaku dalam beberapa tindakan asusila. Salah satunya adalah banyaknya laporan pemerkosaan dan pelecehan. Perbuatan asusila ini dapat terjadi di mana saja dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan korbannya, mulai dari masyarakat di kota besar hingga di pedesaan. Perlunya pencegahan dan terapi yang efektif muncul dari fakta bahwa masalah sosial sering kali diakibatkan oleh kegiatan asusila yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam upaya menekan dan mencegah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan memeriksa suatu kasus yang memiliki signifikansi hukum yang sedang berlangsung dan undang-undang yang relevan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak di bawah hukum pidana positif yang ada. Artinya didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.
JURIDICAL REVIEW OF INCENSION/BREATING RIGHTS TROUBLE World 2014 (Study of Supreme Court Decision Number 2/PDT.SUS-HKI/2018/ PN.Smg) Ronald Hasudungan Sianturi; Geby Evanda; Dennis Satria A. Nainggolan
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i1.564

Abstract

PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) is one of the license holders from FIFA to serve the broadcast of the World Cup throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which has been created and signed by l ui license agreement dated May 5 , 2011 between PT. ISM with FIFA. The license agreement made PT. ISM becomes the Master Rights Holder for media rights . However, there are pros and cons which are two main issues . PT. ISM is a company domiciled in Indonesia and is one of the recipients of a license or has received official permission from FIFA to broadcast World Cup broadcasts throughout the territory of the Republic of Indonesia, has been made and signed me l a l ui l icence agreement dated 5 May 2011 between PT. ISM with FIFA. Legal position of PT. ISM as the holder of the copyright license and the legal consequences of the license agreement between the parties PT. ISM and FIFA against third parties; This research includes normative law with a conceptual approach based on legislation, doctrine, and jurisprudence, with the method of collecting data from library research; The result of this research concludes that PT . ISM has the legal standing or legal capacity to prohibit anyone or any party that harms rights throughout the commercial territory of the Republic of Indonesia . Under the FIFA license agreement is known to be valid, the license agreement has legal consequences for third parties which are defined as parties outside the above agreement.
Co-Authors Airo Kamta Perangin-angin Alvines Alvines Asty Thania Dayanty Chrisnoven Pasaribu Dennis Satria A. Nainggolan Deswan Harapenta Ginting Ferry Fridolind Hutasoit Geby Evanda I Made Aditya Mantara Putra Ilham Ananta Sinulingga Meisias Sagala Tiara Miranda Br. Sihaloho Tifani Anastasya Br Sembiring Willy Yohanes Siahaan Yeni Syahfitri Sigalingging