Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Media Hukum Indonesia (MHI)
Tomy Michael
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR Tomy Michael
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 2, No. 1: Juni 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.83 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v2i1.1336

Abstract

Abstrak: Di dalam perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah maka dibutuhkan pemahaman akan gagasan penelitian yang mutakhir. Gagasan peneltiian dalam lingkup pendidikan tinggi tercermin dalam proposal penelitian dimana mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12-2012) dijelaskan bahwa didalam mengembangkan bakat, minat serta kemampuan dirinya maka hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua kegiatan itu dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Dalam pengabdian masyarakat ini para mahasiswa mendapatkan pemahaman secara komprehensif akan proposal peneltiian yang memenuhi kualifikasi Ristekdikti. Adanya perancangan proposal penelitian dan pemaparan secara individual menjadikan mahasiswa siap secara maksimal untuk mengetahui apakah penelitian yang digagasnya dapat dilaksanakan secara rasional atau tidak. Abstract: In the development of an ever changing education world, it is necessary to understand the latest research ideas. The idea of research in the scope of higher education is reflected in research proposals which refer to the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 on Higher Education (Law No. 12-2012) explained that in developing his talents, interests and abilities, this can be done through co-curricular activities. and extracurricular. Both activities can be carried out through student organizations. In this community service students gain a comprehensive understanding of research proposals that meet the Ristekdikti qualifications. The existence of individual research proposal design and presentation makes students optimally prepared to find out whether the research they initiated can be done rationally or not.
Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Tomy Michael
Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): September
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jpm.v1i1.96

Abstract

Purpose: To introduce the AKB method journal to students of the Faculty of Law, University of Borneo Tarakan. Methods: This community service activity was divided into several stages: the planning and implementation stages. It also used questions and answers. Results: As students still use old techniques that are based on background, problem formulation, research, and suggestions, therefore this technique is beneficial for students to conduct better research in the future. Conclusion: The IMRAD method must be mandatory in producing universal legal research since students' abilities have improved with the IMRAD method. Keywords: IMRAD, Training, Journal
Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren Astria Yuli Satyarini Sukendar; Amanda Raissa; Tomy Michael
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i2.679

Abstract

Maraknya fenomena dimana anak-anak di lingkungan pondok pesantren menjadi pekerja anak dengan tujuan untuk membantu kepala pondok pesantren atau yang disebut sebagai kyai dan nyai, merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan adanya ketidaksejahteraan kondisi pada anak-anak, terutama di Indonesia. Mereka yang bersekolah dan memilih pondok pesantren sebagai tempat untuk mencari ilmu, tidak diperkenankan untuk menjadi pekerja anak. Seharusnya mereka fokus untuk belajar demi masa depannya, bukan untuk dipekerjakan. Faktanya, belakangan ini banyak santri yang dipekerjakan oleh kyai ataupun nyainya di luar konteks yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya mereka diminta untuk membersihkan rumah pribadinya, memasakkan makanan untuk keluarga kyai dan nyainya, merawat anak kyai dan nyainya, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada santri-santri tersebut. Santri-santri ini tidak menerima upah berupa uang, tetapi bekerja secara cuma-cuma dan tidak ada batasan waktu. Kapan saja mereka diminta dan disuruh, disitu lah mereka harus siap bekerja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris yang dimana penulis melihat kenyataan langsung dan fakta-fakta dalam kejadiannya serta memadukan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penulisan ini adalah, maraknya fenomena pekerja anak yang terjadi di Indonesia dan merambat ke lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya. Dan untuk melindungi anak perempuan (santri) untuk tidak menjadi pekerja anak dan dapat menjalankan pendidikannya tanpa terganggu oleh hal-hal di luar pendidikan, seperti bekerja. Karena anak-anak yang bersekolah sambil bekerja tetap akan tertinggal dari teman-temannya yang tidak bekerja dalam hal kehadirannya di kelas, kapasitas ilmu yang diperoleh, dan cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Disini lah dibutuhkan perlindungan terhadap hak anak untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.
Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah Syofyan Hadi; Tomy Michael
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.507 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v5i2.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi hukum resentralisasi kewenangan terhadap keberlakuan produk hukum daerah. Menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Resentralisasi kewenangan tersebut secara filosofis bertentangan dengan prinsip otonomi, hubungan kewenangan yang adil dan serasi, dan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Karenanya, resentralisasi kewenangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi kepada ketidakberlakuan produk hukum daerah berdasarkan argumentasi hukum (1) asas lex superiori derogat legi inferiori, peraturan daerah dikesampingkan oleh keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) Secara normatif, Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Serta Problematika Hukum Pengakuan, Pencatatan, dan Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Data Administrasi Mochammad Verdan Dafa Maulana; Tomy Michael
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21358711

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia remains a legal issue that continues to generate debate due to the intersection between state law and religious law. The legal validity of marriage, as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, requires that a marriage be conducted in accordance with the laws of the respective religions and beliefs of the parties involved. In practice, this provision has given rise to various legal issues, particularly regarding the recognition and registration of interfaith marriages. This study aims to analyze the legal framework governing the implementation of interfaith marriages in Indonesia, as well as the legal challenges concerning their recognition and registration. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that Indonesian positive law does not provide explicit regulations governing interfaith marriages, resulting in legal uncertainty. The legal issues identified include differing interpretations of statutory provisions, inconsistencies in judicial decisions, and obstacles in the marriage registration process. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 serves as guidance for judges in promoting consistency in the application of the law in cases concerning interfaith marriage.
Co-Authors Amanda Raissa Astria Yuli Satyarini Sukendar Mochammad Verdan Dafa Maulana Syofyan Hadi