Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Peuradeun Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Enny Nurbaningsih

Unknown Affiliation

Author-ID : 334312

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Enny Nurbaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Presidential System Government as the result of 1945 Constitution Amandments has not been accomplised yet since its implementation reminds anomaly. President (executive) in presidential system has decision authority to produce acts with House of Representatives (DPR), without involving People Council (DPD) as one of parlement chambers. To restore DPD legislation role, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-X/2012 states that DPD has equal position with DPR and President in acts establishment. It implicates that DPD should be involved since the legislation planning, but still does not have authority to make decision even for bills concerned with its authority. This Constitutional Court brings about the trilateral relationship model in legislation process without any institutional construction towards interchambers relation between DPD and DPR. It will result in Judicial Review despite the involvement of DPD in phase 1 and 2 Process, since this involvement does not bind DPR and President. Sistem pemerintahan presidensial hasil revisi UUD 1945 belum tuntas karena implementasinya masih memunculkan keganjilan, Presiden (eksekutif) dalam sistem presidensial ikut mengambil keputusan untuk menghasilkan undang-undang bersama DPR, tanpa pelibatan peran DPD sebagai salah satu kamar di parlemen. Untuk memulihkan peran legislasi DPD bidang tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Implikasi dari putusan ini DPD dilibatkan mulai dari proses perencanaan legislasi, tetapi tetap tidak dapat mengambil keputusan sekalipun untuk RUU terkait dengan kewenangannya. Putusan MK melahirkan model hubungan trilateral proses legislasi tanpa ada konstruksi secara kelembagaan terhadap hubungan interkameral antara DPR dan DPD. Hal ini akan akan berdampak pada pengujian undang-undang, walaupun DPD telah dilibatkan dalam proses tahap 1 dan tahap 2, karena pelibatan ini tidak mengikat DPR dan Presiden.

BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS Enny Nurbaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration. Tight control may obstruct regions’ autonomy and hamper central-regional relation. Proportional control is indispensable for balancing out local governments’ freedom. All monitoring measures outside Act 32/2004 are unwarranted without improvement of legal instruments at central government.Dengan menghapuskan semua bentuk pengawasan kecuali pengawasan represif, desentralisasi menciptakan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang ketat dapat mengekang daerah dan mengganggu hubungan pusat-daerah. Pengawasan otonomi yang proporsional diperlukan sebagai penyeimbang kebebasan pemerintahan daerah. Bentuk pengawasan di luar UU 32/2004 cenderung berlebihan tanpa perbaikan instrumen hukum tingkat pusat.

Co-Authors Khairul Fahmi Muhammad Ridwansyah Saldi Isra

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada