Bayu Vita Indah Yanti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN DIPLOMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI BAGIAN UPAYA MENANGGULANGI PERIKANAN ILEGAL DI INDONESIA Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.941 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.121

Abstract

ABSTRAKPermasalahan perikanan ilegal di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perikanan ilegal di Indonesia untuk menekan kerugian bagi Indonesia. Salah satu upayayang dilakukan untuk menangani permasalahan perikanan ilegal ini dengan melakukan diplomasi antarnegara khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Bagaimana peran diplomasi kelautan dan perikanan Indonesia untuk menanggulangi perikanan ilegal di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang dikaji dalam kajian aspek hukum dalam memerangi kegiatan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiriskarena dilakukan berdasarkan pada kondisi faktual permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa peran diplomasi bidang kelautan dan perikanan amat penting dan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam melakukan negosiasi antarnegara di bidang kelautan dan perikanan, meski saat ini hal tersebut masih dianggap belum maksimal dilaksanakan. Jika diplomasi dapat berperan secara maksimal, maka negara lain terutama negara-negara asal pelaku IUUF di Indonesia dapat melakukan upaya pencegahan agar warganegaranya tidak melakukan kegiatan perikanan ilegal di Indonesia. Diplomasi ini penting dilakukanoleh kementerian terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri(Kemenlu), serta didukung pula oleh semua pihak yang mewakili kepentingan Indonesia di mancanegara.Kata Kunci: peran diplomasi, bidang kelautan dan perikanan, penanganan perikanan ilegalTitle: The Role of Marine and Fisheries Diplomacy as a Part ofEradicate Illegal Fishing in IndonesiaProblem of illegal fishing in Indonesia is one of transnational crime that occurred in Indonesia. Various efforts were made to address the problem of illegal fishing in Indonesia in order to reduce losses. One of the efforts made to address the problem of illegal was through fishing diplomacy between related countries, particularly in marine affairs and fisheries field. How the role of marine and fisheries Indonesian diplomacy to tackle illegal fishing in Indonesia is one of the issues to examined in the study of the legal aspects against Illegal Unreported Unregulated Fishing activities (IUUF). Method of an empirical legal research because it is based on factual conditions of the problems on current situation. Results of theresearch showed that the role of diplomacy in marine and fisheries sector is very important and can improve Indonesia’s bargaining position in negotiations between countries in marine affairs and fisheriesfield, although it is not maximized yet on implementation. Neighboring countries Indonesia could prevent IUUF when they maximized diplomacy and achieve agreement among them. There for, diplomacy isimportant to be undertaken by the relevant ministries, i.e., (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (MMAF), the Ministry of Foreign Affairs (Foreign Ministry)), and supported by all parties that representthe interests of Indonesia in foreign countries.Keywords: the role of diplomacy, marine affairs and fisheries, illegal fishing handling
ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI KOLAM TAMBAK Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.987 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i1.1070

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian terkait gambaran penerimaan teknologi yang diterapkan pada demfarm oleh pengguna dilihat dari tingkat adopsi teknologi yang diintroduksi oleh kelompok penerima program demfarm. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan pada demfarm budidaya udang di kolam tambak secara intensif. Verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dilakukan pada bulan Mei 2014. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petambak penerima program dapat mengadopsi sebesar 92% darikeseluruhan teknologi yang dianjurkan pada usaha budidaya udang secara intensif. Teknologi yang diterapkan pada demfarm ini belum diadopsi oleh petambak di sekitarnya, sehingga belum terjadi difusi teknologi budidaya udang vaname yang dilaksanakan melalui demfarm. Alasan utama yang dikemukakan oleh para petambak disekitar area demfarm adalah keterbatasan modal dan pembiayaan usaha untuk pelaksanaan operasional budidaya udang vaname di kolam tambak yang mereka miliki, mengingat berdasarkan hasil penghitungan untuk biaya pembukaan tambak udang yang ada di sekitar lokasi demfarm cukup mahal yaitu mencapai Rp.750 juta per hektar.Title: Adoption Rate of Tiger Prawn Cultured on Brackiswater Fish PondThis paper is an overview of the research results related to the extent of acceptance of the technology applied to demfarm by the user, in terms of the rate of adoption of technology is being introduced by the receiver group demfarm program. The study was conducted using a policy analysisapproach. Technology being evaluated is a technology that was introduced in demfarm shrimp farming in an intensive pond. Field verification to the pilot sites in Karawang regency, West Java, conducted in May 2014. Analysis and interpretation of the data was done descriptively. The results showed that farmers can adopt a program recipient of 92% of the overall technology that is recommended in intensive shrimp farming. The technology applied to this demfarm not been adopted by farmers in the vicinity, so it has not happened shrimp farming technology diffusion vaname implemented through demfarm. The main reason put forward by the farmers around the area demfarm is limited capital and business financing for the operational implementation of shrimp culture ponds vaname at their disposal, given based on the results of the calculation for the cost of the opening of shrimp ponds in the vicinity of demfarm quite expensive, reaching Rp. 750 million per hectare.