Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN UNITED STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (US-GSP) 2015 TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA Rikrik Rahadian; Tajerin Tajerin; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sejak pertamakali diperkenalkan pada tahun 1970-an, Generalized System of Preference (GSP) telah diterapkan oleh negara-negara maju seperti United States of America (USA), Jepang dan European Union (EU). Meskipun bertujuan serupa, yaitu mendorong serta memfasilitasi perdagangan bagi negara-negara berkembang, namun pada penerapannya di masing-masing negara terdapat perbedaan pengaturan GSP – terutama terkait perihal daftar beneficiaries serta produk yang memperoleh fasilitas GSP. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan US-GSP 2015 serta menganalisis besaran dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor produk Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia di pasar ekspor USA. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka dipergunakan model SMART yang dikembangkan oleh World Integrated Trade Solutions (WITS) untuk mengolah data perdagangan di USA pada tahun 2014, yang diperoleh dari database TRAIN-UNCTAD. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rejim terkini GSP di USA (2015), jika dimanfaatkan, akan dapat mendorong peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke USA, terutama untuk komoditas olahan. Ever since it was introduced in the 70’s, the Generalized System of Preference (GSP) has been adopted and implemented by the developed countries such as United States of America (USA), Japan and the European Union (EU). Despite its similar purpose, which is to encourage as well as facilitate trade for the developing countries, its implementations in each adopting country have been very customized – especially concerning the beneficiary list and GSP product list. The purpose of this paper is to analyze the impacts of US-GSP 2015 implementation towards Indonesian Fisheries Export to the USA. The research was conducted using a SMART model – an economic model developed by the World Integrated Trade Solution (WITS) – to simulate the impacts of the trade policy using the TRAIN-UNCTAD database. The simulation showed that the latest US-GSP regime, if completely utilized by the Indonesian Exporters, could actually boost Indonesian Fisheries Exports to the USA, especially for the fish processing products.

ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI KOLAM TAMBAK Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian terkait gambaran penerimaan teknologi yang diterapkan pada demfarm oleh pengguna dilihat dari tingkat adopsi teknologi yang diintroduksi oleh kelompok penerima program demfarm. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan pada demfarm budidaya udang di kolam tambak secara intensif. Verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dilakukan pada bulan Mei 2014. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petambak penerima program dapat mengadopsi sebesar 92% darikeseluruhan teknologi yang dianjurkan pada usaha budidaya udang secara intensif. Teknologi yang diterapkan pada demfarm ini belum diadopsi oleh petambak di sekitarnya, sehingga belum terjadi difusi teknologi budidaya udang vaname yang dilaksanakan melalui demfarm. Alasan utama yang dikemukakan oleh para petambak disekitar area demfarm adalah keterbatasan modal dan pembiayaan usaha untuk pelaksanaan operasional budidaya udang vaname di kolam tambak yang mereka miliki, mengingat berdasarkan hasil penghitungan untuk biaya pembukaan tambak udang yang ada di sekitar lokasi demfarm cukup mahal yaitu mencapai Rp.750 juta per hektar.Title: Adoption Rate of Tiger Prawn Cultured on Brackiswater Fish PondThis paper is an overview of the research results related to the extent of acceptance of the technology applied to demfarm by the user, in terms of the rate of adoption of technology is being introduced by the receiver group demfarm program. The study was conducted using a policy analysisapproach. Technology being evaluated is a technology that was introduced in demfarm shrimp farming in an intensive pond. Field verification to the pilot sites in Karawang regency, West Java, conducted in May 2014. Analysis and interpretation of the data was done descriptively. The results showed that farmers can adopt a program recipient of 92% of the overall technology that is recommended in intensive shrimp farming. The technology applied to this demfarm not been adopted by farmers in the vicinity, so it has not happened shrimp farming technology diffusion vaname implemented through demfarm. The main reason put forward by the farmers around the area demfarm is limited capital and business financing for the operational implementation of shrimp culture ponds vaname at their disposal, given based on the results of the calculation for the cost of the opening of shrimp ponds in the vicinity of demfarm quite expensive, reaching Rp. 750 million per hectare.

Moda Produksi Pelelangan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung Zahri Nasution; Sastrawidjaja Sastrawidjaja
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 2, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perairan umum lebak lebung (PULL) merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya (river flood plain) yang membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan. Di Sumatera Selatan (Sumsel), PULL merupakan kawasan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Akses usaha penangkapan ikan di PULL dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung sejak lama. Makalah ini membahas moda produksi yang terbangun dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL dan menganalisa terjadinya dominasi pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan. Dukungan fakta bahwa rasionalitas yang digunakan pemerintah hanya didasarkan kepada rasionalitas ekonomi dan belum didasarkan atas rasionalitas eko-sosial. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat nelayan (lebih rendah dari upah buruh harian). Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan PULL melalui sistem pelelangan belum mendukung upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Difusi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus di Waduk Malahayu, Brebes Jawa Tengah) Istiana Istiana; Zahri Nasution
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 8, No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan menggali informasi tentang difusi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbasis pengelolaan sumberdaya perikanan. Peningkatan kapasitas tersebut merupakan inovasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Inovasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada bulan Juli 2012 pada nelayan di Waduk Malahayu, Brebes Jawa Tengah dengan mengangkat kasus inovasi peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. Lokasi dan sasaran penelitian ditentukan dengan sengaja, mengikuti lokasi penerapan program BalitbangKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dikenalkan pada masyarakat nelayan merupakan inovasi baru dengan memanfaatkan kelembagaan lokal. Belum ada anggota masyarakat lainnya yang menggunakan inovasi yang dikenalkan. Respon masyarakat (97,22%) terhadap inovasi karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Penetapan lokasi atau lokasi penerapan inovasi sejalan dengan kebijakan dan Program Pemerintah Daerah yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inovator dalam difusi inovasi adalah tim Balitbang KP. Sebanyak 92,86% responden menyatakan bahwa mereka merespon inovasi tersebut karena mudah dipraktekkan.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu di Ciamis, Jawa Barat Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Situ Panjalu merupakan situ alam yang dimanfaatkan untuk penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar. Alat tangkap yang digunakan berupa alat tangkap jala tebar, gill net, sirib (anco) dan pancing. Ikan yang tertangkap sebagian dibudidayakan di karamba jaring apung (KJA). Situ Panjalu juga dimanfaatkan sebagai kawasan wisata budaya dengan memanfaatkan Nusa Gede sebagai lokasi ziarah. Meskipun pengelolaan Situ Panjalu untuk perikanan belum diatur secara formal. Pengaturan terkait dengan penggunaan alat tangkap, mesh size dan kawasan restocking dilakukan secara informal melalui himbauan dari aparat desa. Sementara itu, pemerintah desa dan Yayasan Borosngora yang mempunyai wewenang mengelola Situ Panjalu masih sebatas pada pengaturan kegiatan pariwisata.

Diseminasi dan Adopsi Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (Studi Kasus: Kegiatan Iptekmas BBRP2BKP di Yogyakarta) Christina Yuliaty; Freshty Yulia Arthatiani; Zahri Nasution
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 1, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Diseminasi inovasi Teknologi pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam bentuk Iptekmas di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kelautan dan Perikanan. Makalah ini bertujuan memaparkan hasil evaluasi diseminasidan adopsi inovasi teknologi pengolahan tersebut di wilayah Yogayakarta. Kegiatan Iptekmas ini dilakukan oleh Balai Besar Riset pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) pada tahun 2009 dan dievaluasi hasilnya pada tahun 2010. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif terkait dengan kriteria tepat guna bagi suatu inovasi teknologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengolah hasil perikanan yang menerima inovasi teknologi. Teknik analisis data yang digunakan deskripsi kualitatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan yang didiseminasikan pada tahun 2009 telah diadopsi oleh penerima teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Teknologi tersebut berupa inovasi peralatan dan metode pengolahan. Inovasi teknologi yang diadopsi dapat secara mudah diadopsi dan secara ekonomi telah menguntungkan serta meningkatkan pendapatan penerima teknologi. Di sisi lain diperlukan adanya difusi inovasi teknologi serupa kepada pengolah lainnya sehingga mereka mendapatkan manfaat yang sama.

KESIAPAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM RESTOCKING LOBSTER Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pemulihan populasi lobster dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah penyiapan rekayasa sosial dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan restocking lobster berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program restocking lobster untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur), Jawa Barat (Kab. Pangandaran) dan Banten (Kab. Pandeglang). Data aspek kelembagaan yang dikumpulkan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan kaitannya dengan pengembangan restocking lobster. Informan terdiri dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, petugas di kantor Desa, dan informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang dipandu dengan topik data. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi yang paling memiliki kesiapan dalam mendukung program restocking lobster adalah Kabupaten Pangandaran., maka Opsi kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program restocking lobster berbasis masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada pengurus organisasi yang terbentuk dalam program restocking lobster dan manfaatnya bagi masyarakat, sumber daya dan populasi lobster dan pemerintah. Termasuk didalamnya regulasi penangkapan dan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran petugas pengawasan di lapangan. Penegakan aturan yang terkait dengan penetapan otoritas pengelolaan sumberdaya lobster terkait program restocking lobster perlu dilakukan.Lobster population recovery, viewed from the social and economic aspects will require the preparation of social engineering in support of the efforts to strengthen community-based lobster restocking. This study was conducted to express readiness and institutional strengthening in the community in the management of lobster restocking program, with the ultimate goal is to improve the welfare of society. The study was conducted in 2015 with the location of West Nusa Tenggara (in Central Lombok district and East Lombok), West Java (in Pangandaran district), and Banten (in the Pandeglang district). The data collected related to the institutional aspects is the activity of resource utilization and management of fisheries and fisheries-based connection with the development of restocking activities. Informants consisted of fishing communities, local government officials in the various offices concerned, the clerk in the office of the chief, and informants were considered to know the existence of data and information on fisheries resources management institutions in the regions studied. Interviews were conducted either in a structured or unstructured guided by the topic of data prepared in this study. Data were analyzed using qualitative methods. The results showed that most locations have the readiness to support the restocking program is Pangandaran Regency. In order to improve the performance of community-based lobster restocking programs, the policy options required are to provide an understanding to the organizational board formed in the lobster restocking program and its benefits to communities, resources and government. Including the restrictions on the use of fishing gear and support facilities and infrastructure that provide fluency in the duty as a supervisory officer in the field. It is also necessary to enforce the rules related to the establishment of fish / lobster resource management authority related to the lobster restocking program.

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search