Bayu Vita Indah Yanti
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KETEPATGUNAAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI TAMBAK Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.431 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v4i2.607

Abstract

Ketepatgunaan teknologi merupakan salah satu indikator bahwa teknologi yang diintroduksi dapatdimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Untuk megetahuiketepatgunaan teknologi yang diterima oleh pengguna, dapat digunakan 7 (tujuh) indikator ketepatgunaanteknologi yang dikembangkan dari sifat dan ciri teknologi diintroduksi. Penelitian ini menggunakanpendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan olehKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)pada demfarm budidaya udang di tambak secara intensif. Studi ini dilakukan sejak April hingga Juni2014, termasuk verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologibudidaya udang secara intensif dapat dikatakan hanya tepat dikembangkan pada petambak yangmemiliki modal besar dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan budidaya udang.Pengembangan budidaya udang secara intensif harus dilakukan melalui kerjasama antara petambakudang dan investor dan pemerintah melalui suatu pola yang disepakati secara bersama.Title: Efficiency Technology Intensive Shrimp Farming In PondTechnology efficiency is one indicator to show introduced technology can utilize by the communityproperly. To determine the efficiency of the technology acceptable to users, it can be viewed by 7 (seven)indicators that developed based on nature and characteristic of introduced technologies. This researchwas conducted using the approach of policy analysis.Evaluated technologies are technologies that wereintroduced by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs (MMAF) through the Directorate General ofAquaculture (DJPB) in shrimp farming in ponds demfarm intensive. The study was conducted from Aprilto June 2014, including field verification to the pilot sites in Karawang Regency, West Java. Analysisand interpretation of the data was done descriptively. The results showed that intensive shrimp farmingtechnology only proper to develope on farmers who have big capital and have knowledge and experiencein implementing shrimp farming. Intensive shrimp aquaculture development should be done throughcooperation between shrimp farmers and investors and government through an agreed pattern.
PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.543 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.325

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.
INDUSTRIALISASI PERIKANAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PEDESAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.429 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v4i2.602

Abstract

Potensi perikanan di wilayah perairan umum daratan di Indonesia yang mencapai 13,85 juta hayang terdiri atas sungai dan rawa banjiran, danau alami, dan waduk. Saat ini perikanan tangkap perairanumum daratan (PUD) berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakatdi pedesaan, terutama nelayan, pembudidaya ikan di perairan umum, pengolah hasil perikanan danpedagang ikan. Industrialisasi perikanan merupakan program pembangunan sektor perikanan pada saatini merupakan lanjutan pelaksanaan program minapolitan. Penelitian bertujuan mengkaji penerapanindustrialisasi perikanan dan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di wilayah PUD telahdilakukan pada ekosistem sungai dan rawa, danau, dan waduk. Kajian dilakukan secara kualitatifdengan menganalisis lebih mendalam terhadap beberapa hasil penelitian yang terkait dengan programindustrialisasi perikanan pada kawasan minapolitan perairan umum daratan. Hasil kajian menujukkanbahwa industrialisasi perikanan PUD apabila dijalankan dengan memperhatikan konsep pengelolaanPUD secara berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya(CBF) dan pengendalian kegiatan budidaya, maka akan mendukung program ketahanan pangannasional. Unsur keberlanjutan pada pelaksanaan program menjadi penting, karena jika sumber dayaperikanan PUD dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalammemenuhi kebutuhan pangan, dilihat dari aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas ketersediaannyaserta peningkatan daya belinya. Implikasi kebijakan yang diperlukan apabila industrialisasi perikananPUD dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan sumber daya perikanan PUD, maka DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota kiranya perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam kaitannyadengan sistem dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan PUD secara berkelanjutan.Title: Fisheries Industrialization Support Program On Food Security atInland Open Waters AreaThe potential area of fisheries in inland openwaters area in Indonesia covering of 13.85 million ha.The potential is consisting of rivers and swamps flood, natural lakes, and reservoirs. Currently fisheriesinland openwaters serve as a source of livelihood for most rural communities, especially fishermen, fishfarmers in openwaters, processing fishery and fish traders. Industrialization of fisheries are fisheriessector development program at this time. This program is a continuation of the program minapolitan.Studies conducted in this paper attempts to review the implementation of the industrialization of fisheriesand its support on food security programs in the area of inland openwaters. This paper based onresearch conducted qualitatively by analyzing the depth of some of the research related to fisheriesindustrialization and minapolitan program of inland openwaters. The results of research showed that theindustrialization of fisheries in inland openwaters if the region is run with attention to the concept of inlandwater management approach on an ongoing basis through the development of culture-based fisheries(CBF) and control of fish culture activities, it will support the national food security program. Elements ofsustainability in the implementation of the program is important, because if the inland waters fisheriesresources can be used sustainable, then the public will have no trouble in meeting the needs of food,from the aspects of availability, access, stability and availability and increased purchasing power. Policyimplications will be needed if the industrialization of fisheries in openwaters is increasing the capacityof the role of the Fishery and Extention Services in each Regency / City in relation to the system andinstitutional management of fisheries resources of inland openwaters.