Garuda - Garba Rujukan Digital

PRAKIRAAN DAMPAK ANCAMAN DAN GANGGUAN DALAM PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Zahri Nasution; Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ancaman dan gangguan dalam pembangunan perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu diantisipasi guna mencapai manfaat sumber daya perikanan secaratepat bagi masyarakat nelayan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis prakiraan dampakkeamanan (AMDAK) pada setiap program perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautandan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kajian ini menggunakan pendekatankualitatif. Jenis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder dan data primer. Datayang didapat diolah dan dianalisis secara deskriptif serta diinterpretasikan secara logis. Hasil studimenunjukkan bahwa pada kegiatan yang tercakup dalam program pengembangan dan pengelolaanperikanan tangkap terdapat potensi gangguan dan ancaman faktual mulai dari konflik antar kelompokmasyarakat hingga gangguan dari adanya kapal asing. Disamping itu, terdapat pula potensi konflikpenggunaan alat tangkap antar nelayan dan gangguan kapal asing. Luasnya wilayah perairan yangdimiliki Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasnya, menyebabkan masihbanyaknya terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengawasan secaraterpadu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian, karena porsi kekayaansumber daya perikanan tidak berkurang akibat adanya kegiatan penangkapan ikan yang illegal.Title: Threat and Interference Impact Forecasting in Capture Fisheries andMarine and Fisheries Resources MonitoringThreats and disruptions in fisheries development and marine and fisheries resources monitoringare necessary to be anticipated toachieve appropriate benefits of fishery resources to fisher. This studyaimed to identify and analyze security impact forecasts (AMDAK) on each program and surveillanceof fisheries resources and marine fisheries in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF).This study used a qualitative approach. Types of datas used in this activity are secondary data andprimary data. Data obtained were processed and analyzed descriptively and logically interpreted. Thestudy results showed that the activities included in the program of development and capture fisheriesmanagement was potentialy for interference and threats factual conflicts ranging from community groupsto interference from the presence of foreign vessels. In addition, there are potential conflicts betweenfishers, fishing gears and interference of foreign vessels. The wide of territorial waters were owned byIndonesia and human resource limitations and a supervisor, causing still many violations in the utilizationof fisheries resources. Integrated surveillancecan provide a positive impact to the economy, because theportion of the fishery resource wealth is not reduced as a result of illegal fishing activities.

KETEPATGUNAAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI TAMBAK Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ketepatgunaan teknologi merupakan salah satu indikator bahwa teknologi yang diintroduksi dapatdimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Untuk megetahuiketepatgunaan teknologi yang diterima oleh pengguna, dapat digunakan 7 (tujuh) indikator ketepatgunaanteknologi yang dikembangkan dari sifat dan ciri teknologi diintroduksi. Penelitian ini menggunakanpendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan olehKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)pada demfarm budidaya udang di tambak secara intensif. Studi ini dilakukan sejak April hingga Juni2014, termasuk verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologibudidaya udang secara intensif dapat dikatakan hanya tepat dikembangkan pada petambak yangmemiliki modal besar dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan budidaya udang.Pengembangan budidaya udang secara intensif harus dilakukan melalui kerjasama antara petambakudang dan investor dan pemerintah melalui suatu pola yang disepakati secara bersama.Title: Efficiency Technology Intensive Shrimp Farming In PondTechnology efficiency is one indicator to show introduced technology can utilize by the communityproperly. To determine the efficiency of the technology acceptable to users, it can be viewed by 7 (seven)indicators that developed based on nature and characteristic of introduced technologies. This researchwas conducted using the approach of policy analysis.Evaluated technologies are technologies that wereintroduced by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs (MMAF) through the Directorate General ofAquaculture (DJPB) in shrimp farming in ponds demfarm intensive. The study was conducted from Aprilto June 2014, including field verification to the pilot sites in Karawang Regency, West Java. Analysisand interpretation of the data was done descriptively. The results showed that intensive shrimp farmingtechnology only proper to develope on farmers who have big capital and have knowledge and experiencein implementing shrimp farming. Intensive shrimp aquaculture development should be done throughcooperation between shrimp farmers and investors and government through an agreed pattern.

PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.

INDUSTRIALISASI PERIKANAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PEDESAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan di wilayah perairan umum daratan di Indonesia yang mencapai 13,85 juta hayang terdiri atas sungai dan rawa banjiran, danau alami, dan waduk. Saat ini perikanan tangkap perairanumum daratan (PUD) berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakatdi pedesaan, terutama nelayan, pembudidaya ikan di perairan umum, pengolah hasil perikanan danpedagang ikan. Industrialisasi perikanan merupakan program pembangunan sektor perikanan pada saatini merupakan lanjutan pelaksanaan program minapolitan. Penelitian bertujuan mengkaji penerapanindustrialisasi perikanan dan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di wilayah PUD telahdilakukan pada ekosistem sungai dan rawa, danau, dan waduk. Kajian dilakukan secara kualitatifdengan menganalisis lebih mendalam terhadap beberapa hasil penelitian yang terkait dengan programindustrialisasi perikanan pada kawasan minapolitan perairan umum daratan. Hasil kajian menujukkanbahwa industrialisasi perikanan PUD apabila dijalankan dengan memperhatikan konsep pengelolaanPUD secara berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya(CBF) dan pengendalian kegiatan budidaya, maka akan mendukung program ketahanan pangannasional. Unsur keberlanjutan pada pelaksanaan program menjadi penting, karena jika sumber dayaperikanan PUD dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalammemenuhi kebutuhan pangan, dilihat dari aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas ketersediaannyaserta peningkatan daya belinya. Implikasi kebijakan yang diperlukan apabila industrialisasi perikananPUD dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan sumber daya perikanan PUD, maka DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota kiranya perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam kaitannyadengan sistem dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan PUD secara berkelanjutan.Title: Fisheries Industrialization Support Program On Food Security atInland Open Waters AreaThe potential area of fisheries in inland openwaters area in Indonesia covering of 13.85 million ha.The potential is consisting of rivers and swamps flood, natural lakes, and reservoirs. Currently fisheriesinland openwaters serve as a source of livelihood for most rural communities, especially fishermen, fishfarmers in openwaters, processing fishery and fish traders. Industrialization of fisheries are fisheriessector development program at this time. This program is a continuation of the program minapolitan.Studies conducted in this paper attempts to review the implementation of the industrialization of fisheriesand its support on food security programs in the area of inland openwaters. This paper based onresearch conducted qualitatively by analyzing the depth of some of the research related to fisheriesindustrialization and minapolitan program of inland openwaters. The results of research showed that theindustrialization of fisheries in inland openwaters if the region is run with attention to the concept of inlandwater management approach on an ongoing basis through the development of culture-based fisheries(CBF) and control of fish culture activities, it will support the national food security program. Elements ofsustainability in the implementation of the program is important, because if the inland waters fisheriesresources can be used sustainable, then the public will have no trouble in meeting the needs of food,from the aspects of availability, access, stability and availability and increased purchasing power. Policyimplications will be needed if the industrialization of fisheries in openwaters is increasing the capacityof the role of the Fishery and Extention Services in each Regency / City in relation to the system andinstitutional management of fisheries resources of inland openwaters.

EVALUASI DAN STRATEGI PENINGKATAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP PB): PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF Yayan Hikmayani; Rismutia Hayu Deswati; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan budidaya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tergolongbesar, namun belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Untuk itu, sejak tahun 2011pemerintah telah mengimplementasikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PerikananBudidaya (PUMP-PB) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan PUMP-PBdan mendapatkan strategi peningkatannya. Penelitian dilakukan pada empat lokasi contoh terpilih yaitudi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Maros dan Kabupaten Hulu Sungai Utarayang masing-masing mewakili PUMP-PB lele, udang, rumput laut dan patin. Pengambilan sampelresponden ditentukan secara sengaja. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dianalisissecara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum untuk empat lokasi contoh,program PUMP-PB memiliki prospek keberhasilan yangbaik di masa datang dengan enam faktor penentunya, yaitu: tingkat dan akses teknologi budidaya,ketepatan pemilihan calon lokasi, ketepatan calon penerima bantuan, luas dan status lahan, ketepatanturunnya bantuan dan dukungan kebijakan. Strategi peningkatan keberhasilan Program PUMP-PBke depan adalah meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembuidaya seoptimal mungkin,akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya, dan dukungan institusi terkait untuk perluasan pasar.Secara khusus, prospek keberhasilan program PUMP-PB di masa datang untuk komoditas lele dankomoditas patin tergolong baik, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut tergolong cukupbaik. Strategi peningkatan keberhasilan program PUMP-PB untuk komoditas lele dan patin adalahsama dengan strategi secara umum, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut adalah denganmeningkatkan fasilitas akses terhadap teknologi oleh pembudidaya yang diikuti oleh peran penyediaanlembaga penyuluhan dan keterlibatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.Title: Evaluation and Strategy on Successful Implementation of RuralDevelopment Mina Aquaculture Business Programme (PUMP PB):Prospective Analysis ApproachThe potential of aquaculture to support marine and fisheries development are considerable, butnot followed by optimal utilization yet. Since 2011, Government has implemented Business DevelopmentRural Mina Aquaculture Program (PUMP-PB) in Indonesia. This study aimed to evaluate and acquirestrategies for improving the successfull of PUMP - PB. This research was carried out at four sitesselected namely Indramayu District, Kolaka District, Maros District, Upper North River District, eachof which represented a PUMP-PB in catfish, shrimp, seaweed and catfish (pangasius). Sampling ofrespondents determined intentionally. Data used is composed of primary data that were analyzedqualitatively and quantitatively with the prospective analysis approach. The results showed that thelocation of the program’s four PUMP-PB has good success prospects in the future with six determinants,namely: level of access and technology of aquaculture, the precision of location of candidates selection, prospective recipient accuracy, land status, the timeliness of goverment assistance and policy support.Strategy of improving the success of PUMP-PB are improving facilities utilization technology by fishfarmers, accelerated training programmes for fish farmers, and related institutions to support marketexpansion. In particular, the prospects of success PUMP-PB in the future for pangasius and catfishcommodities are good, while shrimp and seaweed are good enough. Strategy for improving the successof PUMP-PB for pangasius and catfish commodities are the same as the general strategy, as for shrimpand seaweed commodity is to improve the facilities access to technology by farmers which was followedby the support of institutions to providing counseling and involvement in research and development ofmarine and fisheries sector.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search