Achmad Poernomo
Sekolah Tinggi Perikanan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PATIN DI PROVINSI JAMBI Putinur Putinur; Randi B.S Salampessy; Achmad Poernomo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.811 KB) | DOI: 10.15578/marina.v5i2.8154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan industri patin dan menentukan strategi prioritas untuk pengembangan industri patin diProvinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan pada Bulan November 2018 hingga April 2019 bertempat di Provinsi Jambi (studi kasus di Kabupaten  Muaro Jambi), dilakukan dengan metode SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) dan AHP (Analytical Hierarchy Process). Teknik pengumpulan data meliputi survei, observasi dan wawancara. Cakupan dalam penelitian ini mulai dari sektor budi daya, sektor pengolahan hingga pemasaran. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha, pembuat kebijakan (pemerintah daerah dan pusat), serta pakar (akademisi dan peneliti). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan industri patin pada aspek budi daya diantaranya status kepemilikan lahan, ketersediaan modal, tersedianya tenaga penyuluh perikanan, tingginya  minat usaha, akses pemasaran, dukungan dan kebijakan dari pemerintah, dan kontinuitas bahan baku pakan. Pada aspek pengolahan, faktor yang mempengaruhi diantaranya lokasi unit pengolahan, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, akses pemasaran, dukungan pemerintah, serta persaingan. Analisis SWOT menghasilkan 8 alternatif strategi untuk budi daya dan 6 alternatif strategi di sektor pengolahan. Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas utama dalam pengembangan patin di Provinsi Jambi adalah meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada pembudi daya (sektor budi daya) dan mengembangkan usaha, diversifikasi dan inovasi produk (sektor pengolahan).Title: Strategies for Pangasius Industry Development in Jambi ProvinceThe aims of this research were to identify internal and external factors and to formulate the alternative strategies in developing the pangasius industry, in Jambi Province. This research was held in November 2018 until April 2019 in Jambi Province (case study in Muaro Jambi district), applied SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) and AHP (Analytical Hierarchy Process) methods, while the data were obtained through survey, observation and interviews, covering aquaculture, processing and marketing sectors. Respondents in this research were businessmen, policy makers (local and centralgovernments), and experts (academics and researchers). The results indicate that internal and external factors that influence the development of the pangasius industry in the aquaculture were land ownership,capital availability, availability of fisheries extension workers, high business interest, marketing access, support and policy from the government, and continuity of feed raw materials. Whereas in the processing include the location of processing units, the availability of raw materials, labor, marketing access, government support, and competition. SWOT analysis resulted in 8 alternative strategies for the aquaculture sector and 6 alternative strategies for processing sector. Based on AHP analysis, the main priorities for  the development of pangasius industry in Jambi Province were to strengthen assistance and guidance for farmers (aquaculture sector) and business development, diversification and product innovation (processing sector).
ANALISIS JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEPANJANG RANTAI PASOK UDANG BUDIDAYA Rizki Dewi Kristikareni; Abdul Rokhman; Achmad Poernomo
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.12.1.2020.23-33

Abstract

 Udang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia yang memerlukan bahan baku yang berkualitas dan aman. Untuk mendapatkan bahan baku udang yang sesuai, seluruh anggota rantai pasok harus menerapkan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Kepmen KP Nomor: 52A/KEPMEN-KP/2013. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sepanjang rantai pasok bahan baku udang untuk unit pengolahan ikan (UPI) di Jakarta Utara. Dua UPI telah dipilih menjadi responden untuk dirunut ke hulu mengenai pemenuhan persyaratan dimaksud. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, observasi dan wawancara kepada UPI, pengumpul/pemasok, pembudidaya dan pembenih. Analisis kesenjangan dan uji korelasi berganda digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan penerapan yang dilakukan oleh pembudidaya dan pengumpul/pemasok dengan standar yang ada. Tingkat kesesuaian pada pembudidaya 58% (kurang sesuai) dan pemasok 48% (tidak sesuai). Apresiasi UPI terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan masih belum memadai, diduga karena permintaan di pasar global sangat tinggi sedangkan pasokannya tidak sesuai. Penerbitan sertifikat yang terpisah-pisah di antara rantai pasok diduga menjadi salah satu penyebab. Diperlukan perubahan strategi kebijakan dalam pelaksanaan sistem sertifikasi udang budidaya untuk ekspor yang terintegrasi dalam satu sertifikat.Shrimp is Indonesia's leading export commodity that requires quality and safe raw materials. To get appropriate shrimp raw materials, all members of the supply chain must apply the quality assurance and safety requirements of fishery products in accordance with Ministerial Decree KP Number: 52A/KEPMEN-KP/2013. This study aimed to evaluate the implementation of quality assurance and safety requirements for fishery products along the supply chain of cultured shrimp raw material suppliers for fish processing units (UPI) in North Jakarta. Two UPIs have been selected as respondents whose suppliers were evaluated regarding the fulfillment of the specified requirements. Data collection was carried out through surveys, observations, and interviews with UPI, collectors/suppliers, farmers, and breeders. Gap analysis and multiple correlation tests were used to assess the appropriateness of the implementation of quality assurance and fishery product safety requirements. The results show that gaps existed between the implementation of the requirement by farmers and suppliers compared with existing standards. The implementation level for farmers is 58% (less according) and the supplier 48% (not according). It was observed that UPI's appreciation of the quality and safety of fishery products was inadequate, allegedly because demand in the global market is very high while the supply does not meet the demand. Issuance of separate quality and safety certificates along the supply chain are believed to be one of the causes. There is a need to change the policy strategy in implementing the shrimp culture certification system for export which can be integrated into one certificate.