<![CDATA[Komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap dokumen yang bersifat tradisional masih rendah sehingga hukum adat yang ada di masyarakat belum menunjukkan eksistensi sebagai pengontrol sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi motif terjadinya konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan reduksi data menyederhanakan data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat diperngaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan khususnya para remaja. Selain itu peran pemerintah daerah belum maksimal sehingga mampu menekan berkurangnya konflik intoleransi. The community's customary law has yet to demonstrate its presence as a social controller due to the local government's weak commitment to protecting traditional documents. The goal of this study is to pinpoint the causes of intolerant disputes among West Nusa Tenggara residents. This study used a qualitative technique, a descriptive analytical framework, and case studies. methods for gathering data that include document analysis, observation, interviews, and literature study. Data analysis employs an interactive analysis paradigm with steps of data simplification, data presentation, and data inference. The study's findings indicate that the lack of employment opportunities, the community's poor economy, problems with romance, a lack of socialization for tolerance, and alcohol consumption, particularly among teenagers, all have an impact on the conflicting causes of intolerance among the people of West Nusa Tenggara. Additionally, local governments' potential to lessen intolerance-related disputes has not been fully utilized.]]>
