Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Widya Yuridika Media Iuris
Abdul Halim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia Raissa Maharani; Abdul Halim
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2173

Abstract

The research objective in this journal is to analyze the legality of marriages conducted by transsexuals in Indonesia based on the positive legal system in Indonesia and to analyze whether marriages committed by transsexuals in Indonesia are regulated in the legal system in Indonesia. In this study, the authors used a normative juridical method by qualitatively conducting a literature study using statutory regulations related to this research. In addition, the authors also use a statutory approach and a case approach in conducting this research. The result of research in this journal is that transsexual marriages are not in accordance with the Marriage Law. This is because the Marriage Law states that marriages must be carried out based on their respective religions. Meanwhile, any religion does not allow gender changes unless there is a disease. In addition, a person making a gender change can apply to the District Court for a gender change determination. After receiving a gender change determination, it is possible to register the gender change on Civil Registration as another important event. This aims to obtain the validity of identity and also legal certainty regarding a person's residency status.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai legalitas perkawinan yang dilakukan oleh Transeksual di Indonesia berdasarkan sistem hukum positif Indonesia dan menganalisis apakah perkawinan yang dilakukan oleh Transkesual di Indonesia diatur di dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Studi ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal itu disebabkan dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan berdasarkan agama masing-masing. Sedangkan agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin kecuali adanya penyakit. Selain itu, orang yang melakukan perubahan jenis kelamin dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perubahan jenis kelamin. Setelah mendapatkan penetapan perubahan jenis kelamin, dapat mendaftarkan perubahan jenis kelamin tersebut di Penctatan Sipil sebagai peristiwa penting lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keabsahan identitas dan juga kepastian hukum mengenai status kependudukan seseorang.
Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia Muhammad Yafi Azhari; Abdul Halim
Media Iuris Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v4i2.25492

Abstract

The purpose of this study is to analyze the rights of informal domestic workers and legal protection in Indonesia through Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regulation of the Minister of Manpower (Permenaker) Number 2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers. This type of research is qualitative using a normative-empirical approach. Sources of data include primary data in the form of interviews, while secondary data through statutory approaches and document studies. The results show that the rights of domestic workers have not been fully regulated to provide a decent life for domestic workers and the drafting of Permenaker No.2 of 2015 has not become a state protection for domestic workers because the regulation focuses on supervising channeling agencies. Therefore, government awareness of the existence of domestic workers is necessary.Keywords: Domestic workers; Legal protection; Regulation.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak-hak pekerja rumah tangga informal dan perlindungan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data meliputi data primer berupa wawancara sedangkan data sekunder melalui pendekatan ilmu perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil menunjukan bahwa hak pekerja rumah tangga belum diatur secara lengkap untuk memberi kehidupan yang layak bagi PRT dan pembuatan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum menjadi perlindungan negara kepada pekerja rumah tangga karena peraturan tersebut berfokus untuk mengawasi lembaga penyalur. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga; Perlindungan Hukum; Pengaturan.
Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia Asyifa Ar’rifqu Hamka Putri; Abdul Halim
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3474

Abstract

Penyandang disabilitas atau difabel merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan pelayanan di lembaga jasa keuangan. Indonesia telah menerbitkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), namun sayangnya peraturan tersebut belum terimplementasikan secara optimal. Difabel merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris yaitu different ability people atau differently abled people, yang mana memiliki arti orang-orang yang dapat melakukan sesuatu yang sama dengan manusia pada umumnya, namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan pelayanan di lembaga jasa keuangan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan, khususnya perbankan, masih tertutup bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menghadapi banyak kesulitan dan hambatan, terutama dalam hal mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan, Padahal mayoritas dari kelompok masyarakat ini, merupakan kelompok yang rentan terhadap kemiskinan dan masyarakat yang sudah lanjut usia yang membutuhkan peran aktif dari negara untuk memperoleh hak-haknya. Negara harus mulai berperan aktif dalam membuat peraturan lebih tegas dan terperinci dalam penyediaan fasilitas serta pelayanan yang harus disediakan pada sektor jasa keuangan dan non-jasa keuangan.
Co-Authors Asyifa Ar’rifqu Hamka Putri Muhammad Yafi Azhari Raissa Maharani