Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law, Development and Justice Review NEGARA DAN KEADILAN
Mukti Stoffel
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT NEW YORK AGREEMENT 1962 DALAM HAL PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT PAPUA Mukti Stoffel
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.298 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4625

Abstract

abstrakImplementasi Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) berdasarkan New York Agreement 1962 dalam kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia pada tahun 1969 berusaha menggerakkan pembangunan dengan meminggirkan pengalaman dan nilai-nilai social budaya rakyat Papua. Ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat yang diperkuat dengan adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak mendukung hasil Pepera menyebabkan muncullah kelompok-kelompok masyarakat Papua yang pro dan kontra terhadap pembangunan. Apabila menginginkan Papua ini menjadi wilayah yang aman pemerintah harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat Papua bisa hidup sejahtera, memiliki rasa aman dan meminimalisir kesenjangan antar daerah/wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan hidup didambakan oleh semua pihak. Bila hidup sejahtera dan aman maka pergolakan akan berkurang. Kata kunci: New York Agreement 1962, Pepera 1969, HAM di Tanah Papua abstractThe results of this study indicate that the Implementation of the Results of the Decision of the People's Opinion (PEPERA) based on the 1962 New York Agreement in relation to the Enforcement of Human Rights in Papua shows that the Indonesian Government in 1969 sought to mobilize development by marginalizing the experiences and social cultural values of the Papuan people. The imbalance of the social life of the community which is reinforced by the existence of several community groups that do not support the results of the Act of Free Choice has led to the emergence of Papuan groups that are pro and contra to development. If you want Papua to be a safe area the government must think about how all Papuans can live in prosperity, have a sense of security and minimize gaps between regions / regions in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Life welfare is coveted by all parties. If life is prosperous and safe, the upheaval will decrease.  Keywords: New York Agreement 1962, February 1969, Human Rights in the Land of Papua
Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Mukti Stoffel
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15049

Abstract

ABSTRAK Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan pemerintah melawan hukum merupakan kajian tentang konsepsi hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pemerintah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang lengkap telah dilakukan oleh majelis. Ada satu kasus terkait hal ini, yakni berupa kelalaian atau kurang sigapnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Kata Kunci: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Kalimantan Tengah.  ABSTRACT Onrechtmatige Overheidsdaad is a study of the legal conceptions related to unlawful acts by the government in Central Kalimantan. One example of this is the government's lack of responsiveness in handling a case involving the lives of the general public. As a result, a number of people sued the government through the Palangkaraya District Court. The government is declared to have committed an unlawful act and a complete consideration has been carried out by the assembly. There is one case regarding this, namely in the form of negligence or lack of swift handling by the government in tackling forest and land fires in Central Kalimantan. Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Central Kalimantan
Co-Authors