Bagus Hanindyo Mantri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategic Development Security (PPS): Efforts to Prevent Corruption by the Attorney General's Office Indah Maulani; Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Bagus Hanindyo Mantri
Veteran Justice Journal Vol 2 No 2 (2021): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v2i2.39

Abstract

Abstract This research aims to describe the efforts made by the Strategic Development Security (PPS) in the prevention of corruption which is based on a qualitative doctrinal approach. Therefore in this study prioritizes secondary data collected by literature study. The data that has been processed is then analyzed qualitatively. Based on the research results, it was found that the efforts made by the Strategic Development Security Program (PPS) could be done by providing legal information; hold a discussion or discussion together; provide legal information and legal counseling and the Attorney General's Office can also involve other agencies or parties that have the capacity, competence and relevance to legal information materials. Keywords: Security Strategy Development (PPS), Attorney General's Office, Prevention, Corruption.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Bagus Hanindyo Mantri
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2290.178 KB) | DOI: 10.14710/lr.v3i1.12340

Abstract

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce.Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-commerce