Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Journal of Strafvodering Indonesian
Indi Nuroini
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN UKM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK Enny Istanti; Indi Nuroini
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 1 (2022): BUDIMAS : VOL. 04 NO. 01, 2022
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v4i1.3540

Abstract

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah strategis dan tepat dalam rangkat peningkatan dan perkuatan dasar hidup ekonomi kerakyatan bagi sebagaian besar masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial dalam kehidupan. tujuan memberi pengetahuan kepada UKM tentang apa itu branding, cara menentukan target dan segmen pasar, memberikan pelatihan tentang cara mengaplikasikan sosial media dan juga marketplace, juga melatih UKM untuk bisa melakukan packaging untuk menunjang proses dari pengaplikasian marketplace. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku UKM Desa Kepuh. Hasil yang diperoleh setelah diadakan sosialisai dan bimbingan terhadap peserta dan pelaku UKM yang ada di desa Kepuh. Terlihat bahwa terdapat 72% peserta sangat paham terhadap materi sosialisasi, 18% sebanyak itu peserta yang paham dan sisanya sebanyak 10% tidak paham. Hal ini sangat membanggakan karena peningkatan prosentase peserta yang paham akan materi. Kesimpulan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa dari beberapa pelaku UKM yang ada di Desa Kepuh [1] Tidak memahami dan mengerti cara mengemas produk dengan baik sehingga mampu menarik minat beli konsumen, [2] rebranding produk sehingga mampu memberikan daya Tarik terhadap produk tersebut, [3] Merubah kebiasaan menjual barang secara konfensial menjadi digital marketing dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi dan memanfaatkan markerplace yang ada di media sosial
KONSEKUENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, AKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, SERTA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Muhammad Naufal Daghustan; Indi Nuroini
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.065 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana konsekuensi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum yuridis normatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun temuan dalam penelitian ini pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dimana sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh pengusaha harus memiliki hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja dalam hubungan kerja dibuat secara tertulis atau lisan sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengakhiran itu sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengusaha. Konsekuensi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang kompensasi atau uang pesangon namun ketika terjadi ketidak sesuaian pemberian uang kompensasi dan pesangon maka pekerja/buruh dapat menyelesaikannya dengan perundingan bipartid dan tripartid. Dan jika gagal maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Memasuki Purnatugas Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Indi Nuroini
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.573

Abstract

This study aims to clearly describe the regulation of regulations that examine changes in the Employment Copyright Act, the legal consequences that can be caused to companies if they do not provide severance pay at the time of Termination of Employment and Government Regulation no. 35 of 2021. This type of research uses a normative juridical research model. Based on the Employment Act, a person who has retired, his rights and severance pay must be paid in accordance with the mandate of Article 156 paragraph (1). The results of this study are 1). based on several legal provisions as mentioned above, we can conclude that the retirement age in 2022 is at the age of 58 (fifty eight) years, 2). the current regulation regarding layoffs does not have to go through the determination of the Industrial Relations Court (PHI), the Company only needs to inform the workers of the intent and reason for the layoffs. If the worker refuses to be laid off, the worker can propose bipartite negotiations to the company and if a meeting point does not occur, mediation can be carried out, up to a settlement at the PHI, 3). different arrangements between the Manpower Act and the Job Creation Act. Among them is the amount of entitlement to severance pay. In the Manpower Act, a person who retires gets a severance pay amount of 2x (twice) the provisions of Article 156. While in the Employment Act it is 1.75 (one point seventy-five) from Articles 156, 4). criminal law provisions in the Copyright Act, if the employer does not provide severance pay in accordance with applicable legal provisions to workers who have been laid off due to entering retirement age. This is not regulated in the manpower law which is more civil in nature in terms of resolving disputes over layoffs.
Exploring the Role of Notaries in Common Law and Civil Law Legal Systems: A Comparative Analysis of Authentic Deed Making Indi Nuroini; Akfah Zakiah Jamilah; Agung Wildan Azizi; Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 3 (2024): JOSI-JULY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/q77xbj15

Abstract

The role of notaries in Civil Law and Common Law legal systems, with a focus on Indonesia and Malaysia as examples of each. The Civil Law legal system in Indonesia regulates notaries as public officials responsible for making authentic deeds with strong evidentiary power in the eyes of the law. This study uses a normative research approach to explore the legal regulations governing notaries in both legal systems, by analyzing the UUJN in Indonesia and the Notaries Public Act 1959 in Malaysia. The main findings show that notaries in Civil Law have broader authority in making authentic deeds compared to Notary Public in Common Law, which focuses more on document verification and attestation. This difference reflects the characteristics of each legal system in regulating the role of notaries in maintaining legal certainty in society. Further research on these differences and similarities can provide valuable insights for legal development in both systems, as well as help formulate more effective strategies in meeting the increasingly complex and connected global legal needs.
Co-Authors Agung Wildan Azizi Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat Akfah Zakiah Jamilah Enny Istanti Muhammad Naufal Daghustan