Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERATURAN DAERAH ( PERDA ) SYARI’AH DAN PERDA BERNUANSA SYARI’AH DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN DI INDONESIA M Jeffri Arlinandes Chandra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 3, No 1 (2018): Vol 3, No 1 Tahun 2018: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.298 KB) | DOI: 10.29300/imr.v3i1.2143

Abstract

Abstract: Regional autonomy provides opportunities for each region to make a regional regulation by prioritizing the needs and desires of the people currently needed. Indonesian society is known as its Multicultural so that in determining regional rules it will concern the values, systems, culture, habits, and politics they hold. The existence of multiculturalism has developed a Regional Regulation that reflects its regionalism, for example, based on customs, culture and regional systems, Sharia Regional Regulations in Aceh and Sharia Nuanced Regulations in developing Indonesia. The rise of regional regulations has led to many pros and cons in society and even among politicians. The anti-sharia regulation was launched by the PSI in 3 main party missions. Significant differences between sharia regulations that apply in Aceh with sharia-nuanced local regulations which are mostly born in autonomous regions in Indonesia conclude that whether such regulations are constitutional and whether it is certain that every sharia or sharia-based regional regulation will always be a discriminatory regional regulation and will lead to intolerance for religious people.Keywords: Autonomy, Regional Regulation, Syari'ah.
PENDAMPINGAN KEUANGAN, PEMASARAN DAN PERIZINAN PRODUK UMKM SERUNI KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU Rivaldhy Muhammad; M Jeffri Arlinandes Chandra; Mimi Kurnia Nengsih; Eska Prima Monique Damarsiwi
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.36472

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tahun jumlah UMKM semakin meningkat, namun bertambahnya jumlah UMKM tidak diiringi dengan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM itu sendiri salah satunya UMKM Seruni yang berada di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan manajemen menjadi kendala perkembangan UMKM dalam beradaptasi dengan zaman teknologi seperti saat ini. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pelatihan dan pendampingan tentang keuangan, pemasaran dan perizinan kepada pengurus dan anggota UMKM. Metode yang digunakan yaitu learning by doing dengan sistem ceramah, diskusi dan tanya  jawab, serta praktik pembukuan dan pemasaran digital, pembuatan kemasan dan inovasi produk dengan nilai tambah. Kegiatan pengabdian diawali dengan tahap survey awal yaitu dengan melakukan kunjungan dan melihat secara langsung. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan yang di bagi menjadi 3 tahap yaitu pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Pemasaran Digital dan Pembukuan. Kegiatan terakhir adalah monitoring, adapun hasil yang terlihat pasca kegiatan yaitu pemasaran yang tadinya hanya word to mouth marketing, saat ini sudah memberdayakan media sosial sebagai wadah promosi, pengemasan yang masih menggunakan plastik biasa sudah menggunakan plastik kemasan yang baik, begitu juga pembukuan yang sebelumnya belum tercacat dengan baik, saat ini sudah memiliki pembukuan sendiri. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini membantu para anggota dan pengurus UMKM beradaptasi dengan perkembangan sistem pembukuan, pemasaran digital dan menyegerakan pengurusan perizinan PIRT.
Standardization Harmonization, Consolidation, and Refinement of Draft Laws in DPR and DPD M Jeffri Arlinandes Chandra; Rofi Wahanisa; Ade Kosasih; Vera Bararah Barid
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 5 No. 2 (2023): Legal Education in Current Development: Problems and Challenges
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v5i1.36605

Abstract

The Purpose of this research is to find a formula for harmonizing, consolidating, and refining the concept of draft laws. Harmonization activities are based on policy formulation (regulation system) and material harmonization (substance), with the aim of adjusting the existing national legal system to the new legal system, creating a harmonious law as a positive law (harmony of law). The plural nature of the places where harmonization, consolidation, and refinement of the concept of draft laws occur are the Indonesian House of Representatives (DPR) - Committee on Legislation (Baleg), the Government - Ministry of Law and Human Rights (Depkumham), and the Regional Representative Council (DPD) - Committee on Legislation and PPUU. This makes the practice of harmonization have different interpretations from each institution, which highlights the need for agreement among these institutions in determining standardization in harmonization, consolidation, and refinement of the concept of draft laws. Furthermore, an analysis is needed to determine the appropriate time for harmonization, consolidation, and refinement of the concept of draft laws, whether it should be done before submitting the bill as is currently done, or after discussions are completed, or both before and after. Therefore, it is necessary to investigate the effectiveness of the implementation of the activities of harmonizing, consolidating, and refining the concept of draft laws to minimize the filing of judicial reviews at the Constitutional Court.