Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI PENYELESAIAN HUKUM BAGI PRODUSEN PEDAGANG JAJAN PASAR YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA (Studi Kasus Home Industry di Kabupaten Lamongan) Afiyah, Siti
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1581

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbukti masih banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengetahuan produsen dan konsumen atas standar kualitas produk yang sehat dan aman dikonsumsi, bahkan masih ada konsumen yang mau membeli produk karena harganya terjangkau tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kesehatanya. Ibu-ibu rumah tangga sebagai pelaku kegiatan produksi makanan di Kabupaten Lamongan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk para pelaku usaha mendapatkan keuntungan, hal ini dikarenakan bisnis makanan merupakan bisnis yang sudah sangat terkenal dengan oleh-oleh khas Lamongan. Manajemen produksi pemasaran mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan sehat antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode pendekatan kualitatif,karena untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada dilapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi home industry untuk tidak menggunakan bahan sintetikÂ pada bidang usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun kemasyarakat serta dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci: optimalisasi hukum, dan zat pewarna berbahaya

PEMBAYARAN UPAH BURUH PERUSAHAAN YANG PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 Siti Afiyah
HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 2 (2021): Juli
Publisher : LPPM UNISDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/humanis.v13i2.2478

As a result of the Covid_19 Pandemic which resulted in the very decline of the community's economy from the top to the bottom. Workers are one of the parties when a company goes bankrupt, but often in the bankruptcy process the constitutional rights of workers are ignored. Indonesia is a state of law (rechtstaat), not based on power (machtstaat)", meaning that everything done by the State and by all its elements can be legally held accountable. Wage is an income as a reward from the entrepreneur to the worker for a job or service that has been or will be performed, declared or valued in the form of money determined according to an agreement or statutory regulation, and paid on the basis of a work agreement between the entrepreneur and the worker. , including allowances for both the workers themselves and their families. Based on the article of the 1945 Constitution, it is stated that wages must meet a decent living for humanity. Thus, the fulfillment of a decent wage for livelihood and humanity is a wage concept that is constitutionally applicable in Indonesia.

TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E-GOVERMMENT PADA NEW NORMAL Siti Afiyah
HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2022): Januari
Publisher : LPPM UNISDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/humanis.v14i1.2833

Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan Covid-19, serta bagaimana wujud dari Urgensi Reformasi Regulasi Birokrasi Untuk Mendorong Upaya Optimalisasi Penerapan E-Government pada New Normal. Disamping itu untuk mewujudkan bagaimana cara memulihkan ekonomi masyarakat. Permasalahannya birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan prosedur hierarki. Akibatnya birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak cekatan dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Dalam situasi darurat, birokrasi seharusnya mempraktikkan paradigma agilitas birokrasi sehingga mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan kajian dan fakta – fakta yang ada di masyarakat. Kesimpulan Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalisasikan penerapan model Network Service. Untuk dapat menerapkan hal tersebut maka perlu adanya reformasi regulasi di bidang birokrasi, serta mampu mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning. Kata Kunci: Pelayanan Pemerintah, E-Government, New Normal. Abstract:The purpose of this paper is to analyze the challenges faced by the bureaucracy in handling Covid-19, as well as how the Urgency of Bureaucratic Regulatory Reform to Encourage Optimization Efforts to Implement E-Government in the New Normal. Besides, to realize how to restore the community's economy. The problem is that the Indonesian bureaucracy still seems to show Weberian bureaucratic behavior which is fixated on hierarchical regulations and procedures. As a result, the Indonesian bureaucracy seems slow and inexperienced in dealing with the Covid-19 pandemic. In an emergency situation, the bureaucracy should practice the paradigm of bureaucratic agility so that it is able to face new developments.The paradigm of bureaucratic agility in Indonesia is not easy to realize because the pattern of bureaucracy in Indonesia is still more or less influenced by the organizational culture brought about during the New Order era.The research method used in this paper is juridical-normative with a statutory approach, concept approach and case approach based on studies and facts that exist in the community. Conclusion The results of this study are to increase the use of e-government, especially optimizing the application of the Network Service model.To be able to implement this, it is necessary to reform regulations in the field of bureaucracy, and be able to realize bureaucratic agility, namely changing upfront planning into incremental planning.Keywords: Government Services, E-Government, New Normal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN KOLAGEN INJEKSI DI INDONESIA Abdul Ghofur; Siti Afiyah; Sholihan Sholihan
MIMBAR YUSTITIA Vol 1 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Consumer protection in Indonesia is considered to be of little concern, one example of the use of collagen injections which can be dangerous for patients who inject collagen not only makes the body fresh and healthy, but also makes the skin of the wearer smoother. More than that, this product is also claimed to make the wearer stay young. Excessive advertising, word of mouth, makes many women tempted to try. Moreover, in terms of relative prices, it is much cheaper than performing operations. The method used in this research is the normative juridical research type. Regulations related to the production and distribution of drugs and / or cosmetics in Indonesia, especially collagen injection, are contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Minister of Health Number 1010 / Menkes / Per / XI / 2008 concerning Drug Registration. Regulation of the Head of the Agency Number HK.04.1.33.12.11.09938 of 2011 concerning Criteria and Procedures for Withdrawal of Drugs Not Fulfilling Standards and / or Requirements and Law Number 36 Year 2009 concerning Health. In the Regulation of the Head of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia Number 28 of 2013 concerning Supervision of the Importation of Medicinal Ingredients, Traditional Medicinal Materials, Health Supplement Ingredients and Food Ingredients into the Indonesian Territory the administrative responsibility The responsibility of business actors for the use of injectable collagen consists of criminal responsibility and civil liability.

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Waktu Pandemi Covid-19 Siti Afiyah; H. M. Afif Hasbullah; Mufarikhatin Ainiah
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Research objective to analyze the legal protection for workers for termination of employment during the covid-19 pandemic according to law number 11 of 2020 concerning job creation. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study show that legal protection for workers/labourers is related to their rights in the form of wages, severance pay, service award money, compensation for rights, which have been stipulated in Article 156 of Law Number 11 of 2020 concerning job creation, welfare of workers/labourers. such as the fulfillment of physical and spiritual needs and/or needs both inside and outside the working relationship which can directly and indirectly enhance work productivity in a safe and healthy environment for workers/laborers whose employment relationship is terminated as written in Article 1 number 30 Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja pada waktu pandemi covid-19 menurut undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatih. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkait hak-hak berupa upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, yang telah di tetapkan pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, kesejahteraan pekerja/buruh seperti pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah baik didalam dan juga luar hubungan kerja yang secara langusung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yangaman dan sehat bagi pekerja/buruh yang di putuskan hubungan kerjanya yang ditulis dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN Siti Afiyah; Rusydi Rusydi; Rizky Dwi Chorniawan
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is based on the government's steps in the midst of the current COVID-19 pandemic and with the simultaneous 2020 Regional Head Elections being held initially on 23 September 2020 and postponed to December 2020. The Simultaneous Regional Head Election is a Regional head elections are carried out directly by people who meet the requirements, which are carried out simultaneously in regions in Indonesia. The 2020 simultaneous elections is the fourth batch of simultaneous elections conducted for regional heads as a result of the December 2015 election. There are 270 regions that carry out Simultaneous Pilkada 2020, the details are 9 provinces, 224 regencies, and 37 cities.

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FASILITAS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Muhamad Zanuar Zanuar Prasetyo; Cipto Kuncoro; Siti Afiyah
MIMBAR YUSTITIA Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BCA Multifinance provides consumer financing facilities (multipurpose financing) in the form of funding for the purchase of motor vehicles. Motor vehicle loan agreement with installment payments at PT. BCA Multifinance is carried out in writing in a standardized form. For this reason, it is necessary to research whether the motor vehicle loan agreement with multipurpose financing facilities between the financing company and the customer (consumer) does not conflict with the principle of freedom of contract. The research method used is a normative legal research method. The use of this normative legal research method is based on the consideration that the discussion of the issues raised is related to the legislation, namely the Civil Code, and legal documents that have relevance to the goods credit agreement with the multipurpose financing facility of PT. BCA Multifinance Lamongan. Motor vehicle loan agreement with multipurpose financing facility based on the principle of freedom of contract, everyone may make a contract that contains and of any kind. Likewise, the existence of a standard clause in a motor vehicle loan agreement must meet certain conditions, both general requirements and special conditions so that the contract is valid according to law.

Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Wanita Karir Siti Afiyah; Abd. Hadi
JOSH: Journal of Sharia Vol 1 No 2 (2022): Juni : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Dikelola dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

The sakinah family is a family that has received the grace and blessing of Allah SWT, has been a dream and a dream since planning a wedding and has become the goal of religion and marriage itself. The purpose of this study was to determine the Islamic view of women who have a career, in the concept of forming a sakinah family. So that the family that is built can become a sakinah family, each member must understand and carry out their rights and obligations, as well as a woman who has a dual role in the family where a woman must be a wife and also a mother. The problem here is that a woman with her roles and obligations is required to be able to fulfill the rights of every family member to her. Because Islam itself allows women to work outside the home. The method used in this research is descriptive method. A method to help the researcher know what is happening in the environment under the observer, balanced by analysis and interpretation and in narrative form to complete the picture and obtain significant results. The results of this research and the conclusion is that a woman is allowed to work outside the home, but there are certain limitations that must be obeyed and must be based on permission from her husband. The husband may only forbid his wife to work (by not giving permission) if the work to be carried out by the wife can bring harm to himself and his family. In this condition the husband is obliged to remind him. However, if the work of the wife is to fulfill the necessities of life for herself and her family due to her husband being unable to work to earn a living, either because of illness, poverty or other reasons, then the husband has no right to forbid it.

Pengembangan Objek Wisata dan Pemberdayaan Kelompok UKM di Kawasan Pesisir Danau Towuti Desa Tokalimbo Arif Ferdian; Didiharyono D.; Muhhlis Muhallim; Nurhuda Nurhuda; A. Molang Chaerul Kambau; Muhammad Fikri; Hisma Abduh; Siti Afiyah
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i1.1565

Desa Tokalimbo memiliki beberapa objek wisata dan UKM yang perlu dikembangkan. Pariwisata yang terkenal di desa Tokalimbo yakni pesisir dana Towuti yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun nasional. Namun, pengelolahaan yang bersifat konvensional membuat objek wisata pesisir danau Towuti masih perlu pengelolahan yang layak dan lebih modern dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi. Adapun Tujuan pada pengabdian ini yaitu mengembangkan objek wisata dan memberdayakan Kelompok UKM yang ada di pesisir danau Towuti desa Tokalimbo. Metode penelitian ini menggunakan Subsitusi IPTEKS, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi. Adapun hasil dalam pengabdian ini yaitu penerapan TTG (teknologi Tepat Guna) dalam bentuk website serta peningkatan keteramilan Kelompok UKM serta peningkatan Promosi objek wisata baik wisata alam, buatan maupun budaya.Kesimpulan dalam kegiatan ini yaitu pengabdian yang dilakukan olem tim pengabdi telah mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dan kelompok UKM dan mampu mengadopsi teknologi tepat guna yang di hibahkan kepada mitra dalam bentuk website yakni Desa Tokalimbo.

Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Wanita Karir Siti Afiyah; Abd. Hadi
JOSH: Journal of Sharia Vol. 1 No. 02 (2022): Juni : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v1i2.158

The sakinah family is a family that has received the grace and blessing of Allah SWT, has been a dream and a dream since planning a wedding and has become the goal of religion and marriage itself. The purpose of this study was to determine the Islamic view of women who have a career, in the concept of forming a sakinah family. So that the family that is built can become a sakinah family, each member must understand and carry out their rights and obligations, as well as a woman who has a dual role in the family where a woman must be a wife and also a mother. The problem here is that a woman with her roles and obligations is required to be able to fulfill the rights of every family member to her. Because Islam itself allows women to work outside the home. The method used in this research is descriptive method. A method to help the researcher know what is happening in the environment under the observer, balanced by analysis and interpretation and in narrative form to complete the picture and obtain significant results. The results of this research and the conclusion is that a woman is allowed to work outside the home, but there are certain limitations that must be obeyed and must be based on permission from her husband. The husband may only forbid his wife to work (by not giving permission) if the work to be carried out by the wife can bring harm to himself and his family. In this condition the husband is obliged to remind him. However, if the work of the wife is to fulfill the necessities of life for herself and her family due to her husband being unable to work to earn a living, either because of illness, poverty or other reasons, then the husband has no right to forbid it.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search