Garuda - Garba Rujukan Digital

Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan Faishal Taufiqurrahman
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2913

Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan wewenang jabatan yang melekat kepadanya. Padahal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat perbedaan, baik itu dari segi fungsi maupun peruntukannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain: 1) Apakah perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? 2) Asas dan norma hukum apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, perbedaan antara peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah jika dilihat pada materi muatannya, maka pada peraturan perundang-undangan materi muatannya itu bersifat mendasar dimana ditujukan untuk warga masyarakat, pada peraturan kebijakan itu materi muatannya lebih ditujukan kepada suatu organ pemerintahan lain yang berada dibawahnya ataupun berada pada tingkatan yang sama, sedangkan materi muatan pada keputusan itu biasanya bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Kedua, asas dan norma hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah; 1) asas negara hukum dan demokrasi, 2) asas kedaulatan dan kekuasaan atau kewenangan publik, 3) asas opportunitas, 4) asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas pre sumtio justae causae, 5) asas perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan tata usaha negara, 6) asas jabatan, 7) asas netralitas dalam pembuatan keputusan, 8) asas larangan menyalahgunakan kewenangan.

New Format Idea in Dissolution Application Political Parties in Indonesia Efendi Ibnususilo; Faishal Taufiqurrahman; Tomy Supriadi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v7i2.8722

This research formulates several problems, namely: 1) why do reasons and applicants for the dissolution of political party in Indonesia need to be extended in the request?, 2) how is the ius constituendum of the stage of the application for the dissolution of political party in Indonesia? The research method used a juridical normative method by using a philosophical approach and a legislative approach. The results of the research show that corruption must also be included in one of the reasons for the dissolution of a political party, because corruption is a crime that can cause harm for the community. As for the extension of applicants, the urgency can be viewed from four factors. First, the principle of popular sovereignty that adopted by Indonesia. Second, the concept of rechtsstaat that adopted by Indonesia. Third, giving the government the role to be the only applicant in the application for dissolution of a political party will obstruct the process of supervision of political party carried out by the people. Fourth, one of the political party financial resources are from the APBN / APBD, so people reserve the right for the accountability of the use of APBD/APBN by political party. There are two stages in the constituendum of the dissolution of political parties in Indonesia, namely: 1) the stage of submitting an application to the Constitutional Court, 2) the stage of trial in the Constitutional Court. The trial stage consists of five stages: First, preliminary examination. Second, the follow-up trial. Third, the verification process. Fourth, Judicial Consultation Meeting (JCM). Fifth, the reading of the decision by the constitutional judges

Optimization of Camat Role In Malay Community Empowerment (Study in Bina Widya District, Pekanbaru City) Satya Haprabu Wibisono; Umi Muslikhah; Wira Atma Hajri; Lidia Febrianti; Halimah Nur Izzati; Monika Melina; Faishal Taufiqurrahman
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The district head has delegated authority, which is the delegation of authority from the regent/mayor. The delegation of authority includes aspects of service to the community which include: licensing, recommendations, coordination, guidance, supervision, facilitation, determination, implementation and other powers that are delegated including the social welfare of the people in their area. This research examines the optimization of the role of sub-district heads in empowering Malay communities, especially those in the Bina Widya sub-district, Pekanbaru City. This study uses a sociological juridical method approach with the aim of knowing how the sub-district head plays a role in community empowerment at research locations that have been determined and reviewed with existing laws and regulations. The results showed that the role of the sub-district head in community empowerment, especially in the field of social welfare, was still not optimal. This was evident from the uneven distribution of social assistance funds to people in need in the BinaWidya sub-district area.

Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan Faishal Taufiqurrahman
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2913

Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan wewenang jabatan yang melekat kepadanya. Padahal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat perbedaan, baik itu dari segi fungsi maupun peruntukannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain: 1) Apakah perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? 2) Asas dan norma hukum apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, perbedaan antara peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah jika dilihat pada materi muatannya, maka pada peraturan perundang-undangan materi muatannya itu bersifat mendasar dimana ditujukan untuk warga masyarakat, pada peraturan kebijakan itu materi muatannya lebih ditujukan kepada suatu organ pemerintahan lain yang berada dibawahnya ataupun berada pada tingkatan yang sama, sedangkan materi muatan pada keputusan itu biasanya bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Kedua, asas dan norma hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah; 1) asas negara hukum dan demokrasi, 2) asas kedaulatan dan kekuasaan atau kewenangan publik, 3) asas opportunitas, 4) asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas pre sumtio justae causae, 5) asas perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan tata usaha negara, 6) asas jabatan, 7) asas netralitas dalam pembuatan keputusan, 8) asas larangan menyalahgunakan kewenangan.

HARMONISASI PRINSIP MUAMALAH DENGAN UUD 1945 UNTUK PENGUATAN EKONOMI YANG BERKEADILAN Dita Retno Pamungkas; Efendi Ibnususilo; Faishal Taufiqurrahman
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 4 No. 1 (2026): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/

The development of economic activities in Indonesia not only requires certainty and efficiency, but must also be directed toward the creation of fair economic relationships that benefit society. This need has a constitutional basis in Article 33 of the 1945 Constitution, which establishes solidarity, economic democracy, efficiency with justice, sustainability, and the people’s prosperity as integral components of the direction for managing the national economy. In this context, the principles of muamalah are relevant for examination because they embody the values of justice, public welfare, balance, voluntary consent, trustworthiness, and the prohibition of harmful business practices. This study aims to analyze how the principles of muamalah can be harmonized with constitutional economic values in order to strengthen the national economic and business law systems. This study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary sources namely the 1945 Constitution and laws and regulations related to business law and Islamic economics as well as secondary sources such as books, journals, and research findings. The legal materials were collected through a literature review and analyzed using a qualitative-prescriptive approach by aligning the principles of muamalah with the values contained in Article 33 of the 1945 Constitution. The results show indicate that there is a strong convergence between the principles of muamalah and constitutional economics, particularly in terms of justice, solidarity, the public interest, balance, and the protection of the vulnerable. Harmonization of the two can be achieved by reinforcing these values in the formulation and implementation of national economic law. This harmonization is not intended to transform the national legal system into a sharia legal system, but rather to enrich economic law with universal values that are in line with Pancasila and the 1945 Constitution. Thus, the principles of muamalah can serve as a source of values in building a national economic system that is more just, inclusive, and oriented toward the prosperity of society

PERAN DPD DALAM PROSES PEMEKARAN WILAYAH DAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Aryo Akbar; Efendi Ibnususilo; Faishal Taufiqurrahman
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 7 No 2 (2026): Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v7i2.12854

This research aims to analyze the role of the Regional Representative Council (DPD) in the process of regional division and the implementation of regional autonomy, specifically to examine the extent to which the DPD’s function of regional representation can support the formation and development of autonomous regions. This study employs a normative legal research method using both a legislative and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, Constitutional Court decisions, and various scholarly works related to the DPD, regional division, and regional autonomy. The results of the study indicate that the DPD’s role in the regional division process has not yet been fully realized. This situation is linked to the division of roles between local governments and Regional People’s Representative Councils (DPRDs) in the process of proposing and implementing regional division, so that the existence and role of the DPD at these stages have not been prominently evident. Nevertheless, the DPD still holds an important position because it can be consulted regarding regional division plans and is involved in discussions related to the formation of new autonomous regions. Meanwhile, in the context of the development of autonomous regions, the DPD’s role can be said to have functioned quite effectively through its functions of representation, gathering public input, and oversight of regional interests. However, the implementation of these functions still faces challenges, particularly regarding political communication between the DPD and the Regional People’s Representative Council (DPRD). This lack of communication and coordination has contributed to the suboptimal achievement of regional autonomy objectives, particularly in establishing effective local government, public services that are more responsive to the community, and regional development that meets the needs of the community

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search