Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton jurnal hukum das sollen ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Proceeding International Conference on Malay Identity TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Monika Melina
Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBERIAN LISENSI DI TANJUNG PINANG FRANCHISE Monika Melina; Faishal Taufiqurahman
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 1 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.593 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v4i2.1027

Abstract

The research is motivated the lack of law protection on giving a license agreement after the enactment regulation No. 42 0f 2007 pertaining of Franchise. The issue of Franchise’s awareness level of its right is quiteweak and it caused an inaccuracy in doing accept all the terms directly. The type is observation research, by surveying or observing straight  yo the location with interview as a tool in collecting the data. Whereas, the characteristic of this research descriptive; means that the author tries to give a detail description about implementing legal protection of the giving license agreement after the enactment of government regulation No. 42 of 2007 pertaining to franchise. Based on the result of this research, it can be concluded that implementing of legal protection for franchise hasn’t worked properly. This is evidenced by the amount of franchise rights which is not fulfilled by the franchisor in the agreements that’s franchisee doesn’t even know. This one is because of this one is due to the lack of government’s surveillance and the other authorized party on franchisor rights.
Optimization of Camat Role In Malay Community Empowerment (Study in Bina Widya District, Pekanbaru City) Satya Haprabu Wibisono; Umi Muslikhah; Wira Atma Hajri; Lidia Febrianti; Halimah Nur Izzati; Monika Melina; Faishal Taufiqurrahman
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The district head has delegated authority, which is the delegation of authority from the regent/mayor. The delegation of authority includes aspects of service to the community which include: licensing, recommendations, coordination, guidance, supervision, facilitation, determination, implementation and other powers that are delegated including the social welfare of the people in their area. This research examines the optimization of the role of sub-district heads in empowering Malay communities, especially those in the Bina Widya sub-district, Pekanbaru City. This study uses a sociological juridical method approach with the aim of knowing how the sub-district head plays a role in community empowerment at research locations that have been determined and reviewed with existing laws and regulations. The results showed that the role of the sub-district head in community empowerment, especially in the field of social welfare, was still not optimal. This was evident from the uneven distribution of social assistance funds to people in need in the BinaWidya sub-district area.
Technical Barrier dalam GATT/WTO Studi terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia ke Amerika Monika Melina; Admiral Admiral
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 9 No. 3 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i3.2968

Abstract

Perlakuan yang berbeda dalam perdagangan atas barang yang sejenis dapat menimbulkan ketidakadilan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip yang disepakati oleh negara anggota WTO yaitu suatu perdagangan bebas serta kompetisi yang adil, namun ada beberapa pengecualiaan yang mana salah satunya WTO masih mengijinkan negara anggotanya untuk melakukan pembatasan perdagangan dengan beberapa alasan yang mana telah diatur dalam Technical Barrier to Trade yang mana dapat mengaburkan kompetisi yang adil dalam perdagangan Internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukan ketentuan The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh AS dinilai melindungi produk domestik negaranya sendiri dan juga dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap produksi rokok kretek. Hal ini tentunya melanggar prinsip Non Discrimination dan National Treatment yang disepakati dan ada didalam GATT dan juga TBT pada umumnya. Hambatan teknis yang diperbolehkan melalui kebijakan tarif yang diperbolehkan untuk suatu negara melakukan proteksi dengan alasan tarif jika dianggap rasional dan dapat diprediksi. Selain pengenaan tarif, Penggunaan kebijakan non-tarif seperti Kuota juga diperbolehkan dengan alasan-alasan yang tercantum pada pasal XX GATT mengenai pengecualiaan umum (geberal exception). Namun penggunaan pasal tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus mengikuti dasar hukum yang ada.
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik) M Rizqi Azmi; Nabilah Farah Dibah; Monika Melina
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5100

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum. Namun, perkembangan ruang digital di Indonesia justru diikuti oleh meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya konvensi hak asasi manusia, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pengaturan dan penerapan hukum nasional melalui KUHP baru dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menjadikan kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik sebagai konteks analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kata Kunci: kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum pidana
When Customary Land Meets Corporations: Strengthening Legal Awareness And Culture In Tumang Village, Siak Regency Zulherman Idris; Thamrin S; Syafrinaldi Syafrinaldi; Admiral Admiral; Zulkarnaini Umar; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Monika Melina; Anggraini Dwi Milandry; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/4xdvam49

Abstract

This community service program focuses on addressing legal issues arising from conflicts between customary land rights and corporate interests, with the aim of strengthening legal awareness and legal culture among the residents of Tumang Village, Siak Regency. The initiative stems from the observation that legal awareness within the partner community remains suboptimal—particularly regarding the resolution of land disputes between residents and corporations through local customary law mechanisms. The program seeks to contribute to the strengthening of legal awareness and legal culture within the community. Activities are conducted in the form of seminars, open dialogues, and Focus Group Discussions (FGDs). The program is implemented in four stages: assessment, outreach/dissemination, core activities, and evaluation. The results demonstrate the community's enthusiasm for learning about land dispute resolution mechanisms—specifically concerning customary land—in situations involving corporations granted state permits to control land that overlaps with the village's territory
Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sekolah Ditinjau Dari Undang Undang Yang Berlaku Umi Muslikhah; Halimah Nur Izzati; Monika Melina; Icha Herawati
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak-hak terhadap anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah. Anak dapat menjadi korban dari salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang belakangan ini marak terjadi salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan. Hal tersebut juga akan berlaku pula dengan kekerasan sikis terhadap anak yang juga akan berdampak perkembangan fisiknya, dalam hal kekerasan seksual Hal ini mengarah pada kekerasan fisik dan juga kekerasan psikologisnya. Pelecehan fisik pada anak-anak Kekerasan fisik adalah ketika anak-anak dianiaya secara fisik Sehingga menimbulkan kerusakan nyata pada tubuh anak yang terdampak kekerasan.
Co-Authors A Admiral Anggraini Dwi Milandry DESI APRIANI, DESI Esy Kurniasih Faishal Taufiqurahman Faishal Taufiqurrahman Halimah Nur Izzati Halimah Nur Izzati Icha Herawati Lidia Febrianti M Rizqi Azmi Nabilah Farah Dibah Satya Haprabu Wibisono Syafrinaldi Syafrinaldi Teguh Rama Prasja Thamrin S Umi Muslikhah Wira Atma Hajri Zulherman Idris