Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton jurnal hukum das sollen Proceeding International Conference on Malay Identity
Monika Melina
Universitas Islam Riau
Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBERIAN LISENSI DI TANJUNG PINANG FRANCHISE Monika Melina; Faishal Taufiqurahman
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 1 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.593 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v4i2.1027

Abstract

The research is motivated the lack of law protection on giving a license agreement after the enactment regulation No. 42 0f 2007 pertaining of Franchise. The issue of Franchise’s awareness level of its right is quiteweak and it caused an inaccuracy in doing accept all the terms directly. The type is observation research, by surveying or observing straight  yo the location with interview as a tool in collecting the data. Whereas, the characteristic of this research descriptive; means that the author tries to give a detail description about implementing legal protection of the giving license agreement after the enactment of government regulation No. 42 of 2007 pertaining to franchise. Based on the result of this research, it can be concluded that implementing of legal protection for franchise hasn’t worked properly. This is evidenced by the amount of franchise rights which is not fulfilled by the franchisor in the agreements that’s franchisee doesn’t even know. This one is because of this one is due to the lack of government’s surveillance and the other authorized party on franchisor rights.
Optimization of Camat Role In Malay Community Empowerment (Study in Bina Widya District, Pekanbaru City) Satya Haprabu Wibisono; Umi Muslikhah; Wira Atma Hajri; Lidia Febrianti; Halimah Nur Izzati; Monika Melina; Faishal Taufiqurrahman
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The district head has delegated authority, which is the delegation of authority from the regent/mayor. The delegation of authority includes aspects of service to the community which include: licensing, recommendations, coordination, guidance, supervision, facilitation, determination, implementation and other powers that are delegated including the social welfare of the people in their area. This research examines the optimization of the role of sub-district heads in empowering Malay communities, especially those in the Bina Widya sub-district, Pekanbaru City. This study uses a sociological juridical method approach with the aim of knowing how the sub-district head plays a role in community empowerment at research locations that have been determined and reviewed with existing laws and regulations. The results showed that the role of the sub-district head in community empowerment, especially in the field of social welfare, was still not optimal. This was evident from the uneven distribution of social assistance funds to people in need in the BinaWidya sub-district area.
Technical Barrier dalam GATT/WTO Studi terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia ke Amerika Monika Melina; Admiral Admiral
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 9 No. 3 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i3.2968

Abstract

Perlakuan yang berbeda dalam perdagangan atas barang yang sejenis dapat menimbulkan ketidakadilan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip yang disepakati oleh negara anggota WTO yaitu suatu perdagangan bebas serta kompetisi yang adil, namun ada beberapa pengecualiaan yang mana salah satunya WTO masih mengijinkan negara anggotanya untuk melakukan pembatasan perdagangan dengan beberapa alasan yang mana telah diatur dalam Technical Barrier to Trade yang mana dapat mengaburkan kompetisi yang adil dalam perdagangan Internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukan ketentuan The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh AS dinilai melindungi produk domestik negaranya sendiri dan juga dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap produksi rokok kretek. Hal ini tentunya melanggar prinsip Non Discrimination dan National Treatment yang disepakati dan ada didalam GATT dan juga TBT pada umumnya. Hambatan teknis yang diperbolehkan melalui kebijakan tarif yang diperbolehkan untuk suatu negara melakukan proteksi dengan alasan tarif jika dianggap rasional dan dapat diprediksi. Selain pengenaan tarif, Penggunaan kebijakan non-tarif seperti Kuota juga diperbolehkan dengan alasan-alasan yang tercantum pada pasal XX GATT mengenai pengecualiaan umum (geberal exception). Namun penggunaan pasal tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus mengikuti dasar hukum yang ada.
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik) M Rizqi Azmi; Nabilah Farah Dibah; Monika Melina
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5100

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum. Namun, perkembangan ruang digital di Indonesia justru diikuti oleh meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya konvensi hak asasi manusia, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pengaturan dan penerapan hukum nasional melalui KUHP baru dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menjadikan kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik sebagai konteks analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kata Kunci: kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum pidana
Co-Authors A Admiral Faishal Taufiqurahman Faishal Taufiqurrahman Halimah Nur Izzati Lidia Febrianti M Rizqi Azmi Nabilah Farah Dibah Satya Haprabu Wibisono Umi Muslikhah Wira Atma Hajri